Utang Selangit dan Sembako Mahal, PP HIMMAH Tegas Kita Tolak Jabatan Jokowi Diperpanjang

 

Upaya politik untuk memuluskan Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode sepertinya masih terus berlangsung. Terbaru, saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi), Jokowi mendapat teriakan dari peserta untuk mau menjabat 3 periode.

Aspirasi tiga periode yang disampaikan peserta Apdesi itu direspons oleh Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH).

Ketua Umum PP Ketua Umum HIMMAH, Abdul Razak Nasution menyatakan tegas menolak wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Bagi Razak, wacana itu sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.

Razak menjelaskan bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki urgensi, termasuk argumentasi yang jadi alasan penundaan yakni kedaruratan membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan sebuah keputusan yang salah," demikian penegasan Abdul Razak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu dini hari (20/3).

Lebih lanjut, Razak menguraikan, kebutuhan dana pemindahan Ibu Kota Negara tidaklah sedikit. Ia menyebutkan tahap I pembangunan IKN menyentuh Rp 466 Triliun. Apalagi, saat ini beban utang sangat besar dan Softbank selaku investor juga memilih balik kanan dari proyek IKN.

Selain itu, HIMMAH juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan. Dua tahun terakhir Pandemi Covid 19 berdampak keras kepada kondisi ekonomi rakyat sangat memprihatinkan.

"Kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langkanya dan naiknya harga Migor dan kebutuhan pangan lainnya, pajak naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit," terang Razak.

HIMMAH, dijelaskan Razak juga menyoroti kinerja buruk para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang baru saja dilantik seperti tidak mampu mencari investor.

Ia mengaku heran dengan pernyataan Bambang yang menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat dengan metode urun dana.

Atas dasar catatan kritis itu, Razak menegaskan bahwa PP HIMMAH meminta pemerintah lebih baik fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron.  

HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus utang negara yang menggunung karena hampir mencapai Rp 7.000 Triliun.

Kata Razak, berbagai masalah yang disorot, membuat HIMMAH bersikap tegas menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp 10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp 686,01 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu," pungkas Razak.

Sumber: rmol

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 

Upaya politik untuk memuluskan Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode sepertinya masih terus berlangsung. Terbaru, saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi), Jokowi mendapat teriakan dari peserta untuk mau menjabat 3 periode.

Aspirasi tiga periode yang disampaikan peserta Apdesi itu direspons oleh Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH).

Ketua Umum PP Ketua Umum HIMMAH, Abdul Razak Nasution menyatakan tegas menolak wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Bagi Razak, wacana itu sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.

Razak menjelaskan bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki urgensi, termasuk argumentasi yang jadi alasan penundaan yakni kedaruratan membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan sebuah keputusan yang salah," demikian penegasan Abdul Razak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu dini hari (20/3).

Lebih lanjut, Razak menguraikan, kebutuhan dana pemindahan Ibu Kota Negara tidaklah sedikit. Ia menyebutkan tahap I pembangunan IKN menyentuh Rp 466 Triliun. Apalagi, saat ini beban utang sangat besar dan Softbank selaku investor juga memilih balik kanan dari proyek IKN.

Selain itu, HIMMAH juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan. Dua tahun terakhir Pandemi Covid 19 berdampak keras kepada kondisi ekonomi rakyat sangat memprihatinkan.

"Kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langkanya dan naiknya harga Migor dan kebutuhan pangan lainnya, pajak naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit," terang Razak.

HIMMAH, dijelaskan Razak juga menyoroti kinerja buruk para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang baru saja dilantik seperti tidak mampu mencari investor.

Ia mengaku heran dengan pernyataan Bambang yang menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat dengan metode urun dana.

Atas dasar catatan kritis itu, Razak menegaskan bahwa PP HIMMAH meminta pemerintah lebih baik fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron.  

HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus utang negara yang menggunung karena hampir mencapai Rp 7.000 Triliun.

Kata Razak, berbagai masalah yang disorot, membuat HIMMAH bersikap tegas menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp 10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp 686,01 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu," pungkas Razak.

Sumber: rmol

Tweet