Presiden Jokowi Buka Peluang Pembiayaan IKN dari Dana Patungan Masyarakat

 


ContentMenarik -  Di tengah mundurnya Softbank dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur.

Opsi ini diungkapkan oleh Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN. 

Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

"Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3). 

Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.

"Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar dia. 

Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.

"Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," ujar dia. 

Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim dan Investasi, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022–2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai Rp 446 triliun. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen. 

Dari jumlah itu, 20 persen berasal dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi. 

Sumber: kumpar
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 


ContentMenarik -  Di tengah mundurnya Softbank dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur.

Opsi ini diungkapkan oleh Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN. 

Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

"Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3). 

Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.

"Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar dia. 

Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.

"Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," ujar dia. 

Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim dan Investasi, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022–2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai Rp 446 triliun. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen. 

Dari jumlah itu, 20 persen berasal dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi. 

Sumber: kumpar

0 Response to "Presiden Jokowi Buka Peluang Pembiayaan IKN dari Dana Patungan Masyarakat"

Post a Comment




>