ContentMenarik - Di tengah mundurnya Softbank dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur.
Opsi ini diungkapkan oleh Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN.
Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).
"Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.
"Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar dia.
Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.
"Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," ujar dia.
Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim dan Investasi, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022–2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai Rp 446 triliun. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen.
Dari jumlah itu, 20 persen berasal dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi.
Sumber: kumpar
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
ContentMenarik - Di tengah mundurnya Softbank dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur.
Opsi ini diungkapkan oleh Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN.
Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).
"Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.
"Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar dia.
Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.
"Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," ujar dia.
Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim dan Investasi, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022–2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai Rp 446 triliun. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen.
Dari jumlah itu, 20 persen berasal dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi.
Sumber: kumpar
0 Response to "Presiden Jokowi Buka Peluang Pembiayaan IKN dari Dana Patungan Masyarakat"
Post a Comment