Woow Pilpres diundur jadi 2027 bikin untung Jokowi, aktivis ngamuk : Negara sakit, presidennya…


 

Belakangan ini marak munculnya isu dan wacana soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diundur menjadi 2027 mendatang.

Menanggapi adanya wacana tersebut, aktivis dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku geram lantaran tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Jokowi diuntungkan soal masa jabatan



Presiden Jokowi. Foto: Youtube.

Iwan menilai, dengan adanya penundaan Pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan hingga melebihi masa jabatannya di tahun 2024.

Dengan begitu artinya, kata Iwan, wacana Pilpres diundur hingga 2027 ini sama saja menunjukkan bahwa negara memang sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu lantaran, pemerintah belakangan ini justru tampak melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

“Bagaimana rakyat mau sehat, jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya,” ujar Iwan Sumule mengutip RMOL, pada Senin, 16 Agustus 2021.

Kemudian Iwan Sumule juga mengurai sejumlah kebijakan yang tampak tidak beres akhir-akhir ini, di antaranya soal penerbitan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Corona.

Dia menilai, pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan. Makanya tak heran kalau ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi kurang efektif.

Padahal angka Covid-19 sendiri terbilang masih tinggi sementara kesejahteraan rakyat semakin terpuruk.

Oleh sebab itu, Iwan menilai, saat ini negara sedang sakit, ditambah pemimpin negaranya yang juga buruk hingga melanggar konstitusi.

“Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar!” imbuhnya.

Wacana soal Pilpres diundur hingga 2027



Ilustrasi Pilpres. Foto: Antara

Untuk diketahui, adanya perubahan skema pemilu DPR, DPD dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 dan ditunda hingga 2027 sempat beredar di media sosial.

Kendati demikian Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah kabar itu.

Artinya berdasarkan penuturannya, Pemilu ataupun Pilpres tetap bakal dilaksanakan tahun 2024 nanti sesuai dengan konstitusi yang ada.

“Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana Pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini, yang diundur adalah gelaran Pilkada Serentak.

Pihak KPU sendiri memastikan bahwa Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

“Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada,” lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU.

Pernyataan Jokowi soal 3 periode

Sebelumnya, Presiden Jokowi didorong relawannya untuk kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2024.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Jokowi sudah pernah menolak wacana jabatan 3 presiden. Kala itu, wacana jabatan presiden 3 periode tiba-tiba mencuat.

Wacana itu muncul seiring dengan usulan amandemen UUD 1945 pada 2019. Wacana juga muncul usai Amien Rais melontarkan tudingan. Isu itu pun bergulir di ranah publik dan menjadi polemik.

okowi kemudian angkat bicara. Jokowi beberapa kali menegaskan menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.

“Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).

Tolak Jabatan 3 Periode

Jokowi menyatakan dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dia tegas menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. “Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.

Ada Yang Cari Muka

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi juga menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya. Dia pun menilai sebaiknya amendemen UUD tidak perlu dilakukan.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amendemen,” sambungnya.

Daripada amendemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Sumber Berita / Artikel Asli : HOPS

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


 

Belakangan ini marak munculnya isu dan wacana soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diundur menjadi 2027 mendatang.

Menanggapi adanya wacana tersebut, aktivis dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku geram lantaran tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Jokowi diuntungkan soal masa jabatan



Presiden Jokowi. Foto: Youtube.

Iwan menilai, dengan adanya penundaan Pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan hingga melebihi masa jabatannya di tahun 2024.

Dengan begitu artinya, kata Iwan, wacana Pilpres diundur hingga 2027 ini sama saja menunjukkan bahwa negara memang sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu lantaran, pemerintah belakangan ini justru tampak melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

“Bagaimana rakyat mau sehat, jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya,” ujar Iwan Sumule mengutip RMOL, pada Senin, 16 Agustus 2021.

Kemudian Iwan Sumule juga mengurai sejumlah kebijakan yang tampak tidak beres akhir-akhir ini, di antaranya soal penerbitan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Corona.

Dia menilai, pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan. Makanya tak heran kalau ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi kurang efektif.

Padahal angka Covid-19 sendiri terbilang masih tinggi sementara kesejahteraan rakyat semakin terpuruk.

Oleh sebab itu, Iwan menilai, saat ini negara sedang sakit, ditambah pemimpin negaranya yang juga buruk hingga melanggar konstitusi.

“Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar!” imbuhnya.

Wacana soal Pilpres diundur hingga 2027



Ilustrasi Pilpres. Foto: Antara

Untuk diketahui, adanya perubahan skema pemilu DPR, DPD dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 dan ditunda hingga 2027 sempat beredar di media sosial.

Kendati demikian Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah kabar itu.

Artinya berdasarkan penuturannya, Pemilu ataupun Pilpres tetap bakal dilaksanakan tahun 2024 nanti sesuai dengan konstitusi yang ada.

“Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana Pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini, yang diundur adalah gelaran Pilkada Serentak.

Pihak KPU sendiri memastikan bahwa Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

“Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada,” lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU.

Pernyataan Jokowi soal 3 periode

Sebelumnya, Presiden Jokowi didorong relawannya untuk kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2024.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Jokowi sudah pernah menolak wacana jabatan 3 presiden. Kala itu, wacana jabatan presiden 3 periode tiba-tiba mencuat.

Wacana itu muncul seiring dengan usulan amandemen UUD 1945 pada 2019. Wacana juga muncul usai Amien Rais melontarkan tudingan. Isu itu pun bergulir di ranah publik dan menjadi polemik.

okowi kemudian angkat bicara. Jokowi beberapa kali menegaskan menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.

“Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).

Tolak Jabatan 3 Periode

Jokowi menyatakan dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dia tegas menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. “Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.

Ada Yang Cari Muka

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi juga menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya. Dia pun menilai sebaiknya amendemen UUD tidak perlu dilakukan.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amendemen,” sambungnya.

Daripada amendemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Sumber Berita / Artikel Asli : HOPS

0 Response to "Woow Pilpres diundur jadi 2027 bikin untung Jokowi, aktivis ngamuk : Negara sakit, presidennya…"

Post a Comment




>