Kritik Keras Aturan Vaksin untuk Tempat Ibadah, MUI ke Luhut : Seharusnya Tegas kepada TKA China

 


Contentmenarik -  Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mewajibkan vaksin bagi yang mau beribadah di tempat ibadah.


“Pernyataan LBP tentang kewajiban membawa sertifikat vaksin memasuki rumah ibadah seperti masjid adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pelanggaran nyata atas legitimate right (hak yang sah) setiap warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya kepada Suara Islam Online, Kamis (12/8/2021).


Kiai Muhyiddin menjelaskan, seorang Muslim yang masuk masjid sudah paham dan sadar tentang kewajiban dan haknya. “Ia tak akan ke masjid jika dalam keadaan sakit,” jelasnya.

Ketua Dewan Pembina JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Se-Indonesia) itu menilai, pernyataan Luhut tersebut telah melampaui batas kewenangan dan otoritas sebagai pejabat publik yang tak punya kompetensi di bidang keislaman.

Terkait aturan ibadah, kata Kiai Muhyiddin, MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa tentang pelaksaan ibadah ritual di era pandemik.

“Seharusnya ia (LBP) menggunakan narasi yang benar sebelum membuat pernyataan ke publik supaya tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tuturnya.

“Masyarakat sudah muak dengan begitu banyak peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat lemah,” tambah Kiai Muhyiddin.

Selain itu, ia juga mengingatkan Luhut untuk tegas terhadap tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China yang belakangan ini marak datang ke Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

“Menko Marvest wajib membuktikan kepada publik tentang komitmennya menerapkan PPKM terhadap TKA dari China yang terus berdatangan dengan bebas dengan fasilitas mewah dan pelayanan istimewa,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu.

Kiai Muhyiddin juga mengkritik pemerintah yang tidak mau menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan, tapi malah bikin aturan baru dengan istilah PPKM.

“Semua orang sadar bahwa penggunaan nomen klatur dan istilah yang aneh dari PSBB sampai ke PPKM level sekian adalah upaya pemerintah yang menolak untuk menerapkan UU no 6 tahun 2018 tentang darurat kesehatan/kekarantinaan,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan pemerintah berkewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup rakyat selama dalam Karantina Wilayah.

“Alasan klasik tak tersedia anggaran sudah terbantahkan oleh laporan BPK dan DPR bahwa anggaran penanganan Covid sudah di atas 1000 triliun,” kata Kiai Muhyiddin.
(Sumber: SuaraIslam.id
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 


Contentmenarik -  Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mewajibkan vaksin bagi yang mau beribadah di tempat ibadah.


“Pernyataan LBP tentang kewajiban membawa sertifikat vaksin memasuki rumah ibadah seperti masjid adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pelanggaran nyata atas legitimate right (hak yang sah) setiap warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya kepada Suara Islam Online, Kamis (12/8/2021).


Kiai Muhyiddin menjelaskan, seorang Muslim yang masuk masjid sudah paham dan sadar tentang kewajiban dan haknya. “Ia tak akan ke masjid jika dalam keadaan sakit,” jelasnya.

Ketua Dewan Pembina JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Se-Indonesia) itu menilai, pernyataan Luhut tersebut telah melampaui batas kewenangan dan otoritas sebagai pejabat publik yang tak punya kompetensi di bidang keislaman.

Terkait aturan ibadah, kata Kiai Muhyiddin, MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa tentang pelaksaan ibadah ritual di era pandemik.

“Seharusnya ia (LBP) menggunakan narasi yang benar sebelum membuat pernyataan ke publik supaya tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tuturnya.

“Masyarakat sudah muak dengan begitu banyak peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat lemah,” tambah Kiai Muhyiddin.

Selain itu, ia juga mengingatkan Luhut untuk tegas terhadap tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China yang belakangan ini marak datang ke Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

“Menko Marvest wajib membuktikan kepada publik tentang komitmennya menerapkan PPKM terhadap TKA dari China yang terus berdatangan dengan bebas dengan fasilitas mewah dan pelayanan istimewa,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu.

Kiai Muhyiddin juga mengkritik pemerintah yang tidak mau menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan, tapi malah bikin aturan baru dengan istilah PPKM.

“Semua orang sadar bahwa penggunaan nomen klatur dan istilah yang aneh dari PSBB sampai ke PPKM level sekian adalah upaya pemerintah yang menolak untuk menerapkan UU no 6 tahun 2018 tentang darurat kesehatan/kekarantinaan,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan pemerintah berkewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup rakyat selama dalam Karantina Wilayah.

“Alasan klasik tak tersedia anggaran sudah terbantahkan oleh laporan BPK dan DPR bahwa anggaran penanganan Covid sudah di atas 1000 triliun,” kata Kiai Muhyiddin.
(Sumber: SuaraIslam.id

0 Response to "Kritik Keras Aturan Vaksin untuk Tempat Ibadah, MUI ke Luhut : Seharusnya Tegas kepada TKA China"

Post a Comment




>