Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berbicara terkait keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji 2021. Din meminta kebijakan ini dikaji ulang.
"Keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia," kata Din dalam keterangannya, Jumat (11/6).
"Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI," tambah dia.
Selain itu, Din meminta Pemerintah RI terus meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, bila perlu Presiden Jokowi menghubungi langsung Raja Salman.
"Atau Wapres Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman. Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia," ucap Din.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu kemudian mempertanyakan kesiapan pemerintah jika Arab Saudi memberikan jatah kuota.
"Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas rekomendasi WHO (yang belum memasukkan Sinovac)," tutur Din.
Lebih lanjut, Din mengatakan tidak elok jika sebagian umat Islam melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Sebab, Kerajaan Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi seputar protokol dan teknis lebih lanjut soal haji 2021.
"Tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," kata Din Syamsuddin.
"Justru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan COVID-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah," tutup Din. []
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berbicara terkait keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji 2021. Din meminta kebijakan ini dikaji ulang.
"Keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia," kata Din dalam keterangannya, Jumat (11/6).
"Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI," tambah dia.
Selain itu, Din meminta Pemerintah RI terus meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, bila perlu Presiden Jokowi menghubungi langsung Raja Salman.
"Atau Wapres Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman. Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia," ucap Din.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu kemudian mempertanyakan kesiapan pemerintah jika Arab Saudi memberikan jatah kuota.
"Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas rekomendasi WHO (yang belum memasukkan Sinovac)," tutur Din.
Lebih lanjut, Din mengatakan tidak elok jika sebagian umat Islam melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Sebab, Kerajaan Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi seputar protokol dan teknis lebih lanjut soal haji 2021.
"Tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," kata Din Syamsuddin.
"Justru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan COVID-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah," tutup Din. []
0 Response to "Din Syamsudin : Jemaah RI Tidak Bisa Berangkat Haji Bukan Keputusan Saudi, Menag Harus Jelaskan"
Post a Comment