ContentMenarik, JAKARTA – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.
Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.
Baca Juga : Gatot Nurmantyo Sebut Ada Orang Kuat Tak Bisa Dikendalikan di Balik Kudeta Demokrat
Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.
Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.
Baca Juga : Darmizal Menangis dan Mengaku Menyesal: Ini Dosa Terbesar Saya
Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.
“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).
Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.
Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.
Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.
“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).
Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.
“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.
Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.
Baca Juga : Benny K Harman: Pengurus Demokrat di Daerah Diancam Intel Polisi agar Dukung Hasil KLB
Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.
“Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural,” jelas Satyo.
Menurutnya, kehadiran Moeldoko di KLB Sibolangit makin menguatkan dugaan yang sebelumnya dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” tegas Satyo. pj
ContentMenarik, JAKARTA – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.
Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.
Baca Juga : Gatot Nurmantyo Sebut Ada Orang Kuat Tak Bisa Dikendalikan di Balik Kudeta Demokrat
Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.
Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.
Baca Juga : Darmizal Menangis dan Mengaku Menyesal: Ini Dosa Terbesar Saya
Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.
“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).
Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.
Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.
Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.
“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).
Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.
“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.
Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.
Baca Juga : Benny K Harman: Pengurus Demokrat di Daerah Diancam Intel Polisi agar Dukung Hasil KLB
Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.
“Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural,” jelas Satyo.
Menurutnya, kehadiran Moeldoko di KLB Sibolangit makin menguatkan dugaan yang sebelumnya dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” tegas Satyo. pj
0 Response to "Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar"
Post a Comment