Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar

  


ContentMenarik, JAKARTA – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.


Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.

Baca Juga : Gatot Nurmantyo Sebut Ada Orang Kuat Tak Bisa Dikendalikan di Balik Kudeta Demokrat

Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Baca Juga : Darmizal Menangis dan Mengaku Menyesal: Ini Dosa Terbesar Saya

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.

Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.

Baca Juga : Benny K Harman: Pengurus Demokrat di Daerah Diancam Intel Polisi agar Dukung Hasil KLB

Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.

“Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural,” jelas Satyo.

Menurutnya, kehadiran Moeldoko di KLB Sibolangit makin menguatkan dugaan yang sebelumnya dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” tegas Satyo. pj

NEXT>>>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

  


ContentMenarik, JAKARTA – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.


Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.

Baca Juga : Gatot Nurmantyo Sebut Ada Orang Kuat Tak Bisa Dikendalikan di Balik Kudeta Demokrat

Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Baca Juga : Darmizal Menangis dan Mengaku Menyesal: Ini Dosa Terbesar Saya

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.

Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.

Baca Juga : Benny K Harman: Pengurus Demokrat di Daerah Diancam Intel Polisi agar Dukung Hasil KLB

Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.

“Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural,” jelas Satyo.

Menurutnya, kehadiran Moeldoko di KLB Sibolangit makin menguatkan dugaan yang sebelumnya dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” tegas Satyo. pj

NEXT>>>>>>>

0 Response to "Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar"

Post a Comment




>