Di Era Demokrasi, Demokrat Diambil Alih Pejabat Negara

 


Terlaksananya kongres luar biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat seperti menjadi afirmasi atau penegasan bahwa otoriterisme pemerintah benar adanya.

KLB ilegal yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, memutuskan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

KLB itu menjadi ilegal karena diinisiasi dan dilaksanakan oleh mantan kader yang dipecat Partai Demokrat.

Bagi pendiri Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, KLB ilegal dan keterkaitan lingkaran pemerintah dalam pengambilalihan pimpinan partai politik adalah kemunduran bagi Indonesia.

Kata Saiful, pada masa Orde Baru saja yang kental dikenal otoriter tidak pernah ada catatan pemerintah ikut campur mengambil alih kekuasaan partai politik.

"Zaman Orba saja yang otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI (Partai Demokrasi Indonesia) misalnya," ujar Saiful di akun Twitter pribadinya.

Di era demokrasi yang disebut era kebebasan, kata Saiful, justru orang-orang pemerintah aktif mengambil alih kekuasaan parpol. Bukan menjalankan tugasnya untuk melindungi eksistensi parpol.

"Di era demokrasi sekarang, Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," pungkasnya.
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 


Terlaksananya kongres luar biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat seperti menjadi afirmasi atau penegasan bahwa otoriterisme pemerintah benar adanya.

KLB ilegal yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, memutuskan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

KLB itu menjadi ilegal karena diinisiasi dan dilaksanakan oleh mantan kader yang dipecat Partai Demokrat.

Bagi pendiri Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, KLB ilegal dan keterkaitan lingkaran pemerintah dalam pengambilalihan pimpinan partai politik adalah kemunduran bagi Indonesia.

Kata Saiful, pada masa Orde Baru saja yang kental dikenal otoriter tidak pernah ada catatan pemerintah ikut campur mengambil alih kekuasaan partai politik.

"Zaman Orba saja yang otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI (Partai Demokrasi Indonesia) misalnya," ujar Saiful di akun Twitter pribadinya.

Di era demokrasi yang disebut era kebebasan, kata Saiful, justru orang-orang pemerintah aktif mengambil alih kekuasaan parpol. Bukan menjalankan tugasnya untuk melindungi eksistensi parpol.

"Di era demokrasi sekarang, Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," pungkasnya.

0 Response to "Di Era Demokrasi, Demokrat Diambil Alih Pejabat Negara"

Post a comment




>