AHY Ungkap Gerakan ‘Kudeta’ Partai Demokrat yang Didukung Sejumlah Menteri Jokowi

ContentMenarik -  Partai Demokrat membeberkan upaya gerakan politik oleh sekelompok orang untuk mengambilalih atau ‘kudeta’ kepemimpinan partai secara paksa.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam press conference melalui live streaming, Senin (1/2).

“Gerakan politik ini mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip Kantor Berita RMOLJatim. 

Pihaknya menyebutkan, dari kesaksian dan testimoni yang didapat, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden JokoWidodo. 

“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” terangnya. 

Karena itu, AHY mengatakan telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita tersebut. 

“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” ujarnya.

AHY menjelaskan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari lbanyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintirkader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” jelasnya.

Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. []

NEXT>>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

ContentMenarik -  Partai Demokrat membeberkan upaya gerakan politik oleh sekelompok orang untuk mengambilalih atau ‘kudeta’ kepemimpinan partai secara paksa.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam press conference melalui live streaming, Senin (1/2).

“Gerakan politik ini mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip Kantor Berita RMOLJatim. 

Pihaknya menyebutkan, dari kesaksian dan testimoni yang didapat, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden JokoWidodo. 

“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” terangnya. 

Karena itu, AHY mengatakan telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita tersebut. 

“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” ujarnya.

AHY menjelaskan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari lbanyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintirkader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” jelasnya.

Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. []

NEXT>>>>>>

Tweet