Refly Harun soal FP1: Biar Sejarah yang Menilai, Pemerintah Adil atau Tidak?


Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut berkomentar terkait keputusan pemerintah yang menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang.  

Berdasarkan penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD, FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun FPI masih melakukan kegiatan dan itu dinilai bertentangan dengan aturan. 

"Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud MD.  

Ketentuan larangan kegiatan ini diatur perundang-undangan dan putusan MK No 82 PUU/XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

Terkait pelarangan FPI ini, Refly mengatakan pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pembubaran terhadap sebuah ormas. Ia kemudian menyoroti Undang-undang Ormas Tahun 2017. 

"Pembubaran FPI yang sudah eksis sejak 1998 engga bisa sembarangan. Memang saya pernah katakan dulu engga setuju dengan UU Ormas Tahun 2017 yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas tanpa process of law tanpa proses hukum sama sekali," kata Refly dalam pernyataannya di akun YouTubenya dikutip, Rabu (30/12). 

Refly mengatakan, ada proses yang dibalik dalam pembubaran ormas ini. Yakni pemerintah membubarkan terlebih dahulu ormas lalu kemudian ormas yang dibubarkan mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini PTUN. 

"Prosesnya dibalik, ormasnya dibubarkan terlebih dahulu, lalu organisasi itu lakukan challenge kepada pengadilan agar status pembubaran tidak dilakukan," ucap Refly. 

Selain itu Refly Harun juga mempertanyakan alasan pemerintah memutuskan FPI sebagai organisasi terlarang.  

"Jadi harusnya melihat kesalahan apa secara spesifik kenapa dibubarkan apakah karena perbuatan masa lalu atau orang per orang," jelas dia. 

"Kalau akhir-akhir karena mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan, Megamendung, penjemputan Habib Rizieq di Bandara lalu reuni 212 apakah itu justifikasi larangan FPI?" tutur dia. 

Namun apa pun keputusan pemerintah saat ini, ia mengatakan sejarah akan menilai apakah langkah yang dilakukan pemerintah tepat atau tidak. 

"Tapi apa pun itu biar sejarah yang menilai apa yang dilakukan pemerintah adil atau tidak, jangan lupa Prof Mahfud, Prof Eddy juga merupakan teman saya di UGM, pasti tahu betul," tutup dia. 

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut berkomentar terkait keputusan pemerintah yang menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang.  

Berdasarkan penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD, FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun FPI masih melakukan kegiatan dan itu dinilai bertentangan dengan aturan. 

"Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud MD.  

Ketentuan larangan kegiatan ini diatur perundang-undangan dan putusan MK No 82 PUU/XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

Terkait pelarangan FPI ini, Refly mengatakan pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pembubaran terhadap sebuah ormas. Ia kemudian menyoroti Undang-undang Ormas Tahun 2017. 

"Pembubaran FPI yang sudah eksis sejak 1998 engga bisa sembarangan. Memang saya pernah katakan dulu engga setuju dengan UU Ormas Tahun 2017 yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas tanpa process of law tanpa proses hukum sama sekali," kata Refly dalam pernyataannya di akun YouTubenya dikutip, Rabu (30/12). 

Refly mengatakan, ada proses yang dibalik dalam pembubaran ormas ini. Yakni pemerintah membubarkan terlebih dahulu ormas lalu kemudian ormas yang dibubarkan mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini PTUN. 

"Prosesnya dibalik, ormasnya dibubarkan terlebih dahulu, lalu organisasi itu lakukan challenge kepada pengadilan agar status pembubaran tidak dilakukan," ucap Refly. 

Selain itu Refly Harun juga mempertanyakan alasan pemerintah memutuskan FPI sebagai organisasi terlarang.  

"Jadi harusnya melihat kesalahan apa secara spesifik kenapa dibubarkan apakah karena perbuatan masa lalu atau orang per orang," jelas dia. 

"Kalau akhir-akhir karena mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan, Megamendung, penjemputan Habib Rizieq di Bandara lalu reuni 212 apakah itu justifikasi larangan FPI?" tutur dia. 

Namun apa pun keputusan pemerintah saat ini, ia mengatakan sejarah akan menilai apakah langkah yang dilakukan pemerintah tepat atau tidak. 

"Tapi apa pun itu biar sejarah yang menilai apa yang dilakukan pemerintah adil atau tidak, jangan lupa Prof Mahfud, Prof Eddy juga merupakan teman saya di UGM, pasti tahu betul," tutup dia. 

0 Response to "Refly Harun soal FP1: Biar Sejarah yang Menilai, Pemerintah Adil atau Tidak?"

Post a Comment




>