Ratusan Juta Hektar Tanah Disubsidi untuk Memperkaya Taipan, sementara Tanah Pesantren FP1 Diributkan


Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi mengkritik pemerintah yang mempermasalahkan tanah Markaz Syariah milik FPI di Megamendung Kabupaten Bogor.

“Seluas 30 Ha buat tempat ibadah dan kegiatan sosial kalian ributin, tapi yang Luasnya Jutaan Ha untuk memperkaya taipan kalian subsidi,” kata Nicho di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.

Nicho mengatakan seperti itu mengomentari berita dari CNN Indonesia berjudul “Lima Konglomerat Sawit ‘Disuntik’ Subsisdi Mega Rp7,5 Triliun”.

Nicho mengusulkan untuk membubarkan HGU karena hanya menguntungkan kalangan konglomerat dan merugikan rakyat kecil. “Bubarkan seluruh HGU. Berikan tanah tersebut untuk dikelola rakyat atau dikembalikan fungsinya sebagai penyangga untuk lingkungan hidup,” jelasnya.


Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerangkan lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, Jabar, masih milik PTPN VIII. Lahan itu tidak bisa dilepas ke masyarakat kecuali sudah ada permohonan dan disetujui pihak BUMN.

“Itu masih domain BUMN. Itu milik PTPN. Karena itu, yang harus menyelesaikan persoalan tersebut adalah PTPN, dan PTPN itu tidak bisa memberikan kepada pihak tertentu, tidak bisa melepaskan lahan. Kecuali kalau yang melepas itu Menteri BUMN. Tapi kalau Menteri BUMN itu tidak bisa melepas kalau tidak diajukan permohonan,” ujar jubir BPN, Taufiqulhadi, saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).
FPI mengklaim Habib Rizieq membeli lahan dari para petani sebelum membangun Ponpes Markaz Syariah yang disomasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya siap melepas lahan tersebut asalkan ada ganti rugi.

“Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan,” ujar Aziz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/12).

Menurutnya, uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan untuk membangun kembali Markaz Syariah di tempat lain. Karena itulah FPI meminta adanya ganti rugi.

“Biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” katanya.

Sumber: suaranasional.com

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi mengkritik pemerintah yang mempermasalahkan tanah Markaz Syariah milik FPI di Megamendung Kabupaten Bogor.

“Seluas 30 Ha buat tempat ibadah dan kegiatan sosial kalian ributin, tapi yang Luasnya Jutaan Ha untuk memperkaya taipan kalian subsidi,” kata Nicho di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.

Nicho mengatakan seperti itu mengomentari berita dari CNN Indonesia berjudul “Lima Konglomerat Sawit ‘Disuntik’ Subsisdi Mega Rp7,5 Triliun”.

Nicho mengusulkan untuk membubarkan HGU karena hanya menguntungkan kalangan konglomerat dan merugikan rakyat kecil. “Bubarkan seluruh HGU. Berikan tanah tersebut untuk dikelola rakyat atau dikembalikan fungsinya sebagai penyangga untuk lingkungan hidup,” jelasnya.


Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerangkan lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, Jabar, masih milik PTPN VIII. Lahan itu tidak bisa dilepas ke masyarakat kecuali sudah ada permohonan dan disetujui pihak BUMN.

“Itu masih domain BUMN. Itu milik PTPN. Karena itu, yang harus menyelesaikan persoalan tersebut adalah PTPN, dan PTPN itu tidak bisa memberikan kepada pihak tertentu, tidak bisa melepaskan lahan. Kecuali kalau yang melepas itu Menteri BUMN. Tapi kalau Menteri BUMN itu tidak bisa melepas kalau tidak diajukan permohonan,” ujar jubir BPN, Taufiqulhadi, saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).
FPI mengklaim Habib Rizieq membeli lahan dari para petani sebelum membangun Ponpes Markaz Syariah yang disomasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya siap melepas lahan tersebut asalkan ada ganti rugi.

“Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan,” ujar Aziz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/12).

Menurutnya, uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan untuk membangun kembali Markaz Syariah di tempat lain. Karena itulah FPI meminta adanya ganti rugi.

“Biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” katanya.

Sumber: suaranasional.com

0 Response to "Ratusan Juta Hektar Tanah Disubsidi untuk Memperkaya Taipan, sementara Tanah Pesantren FP1 Diributkan"

Post a Comment




>