Makjleb Agustinus Edy Kristianto : Pak Mahfud, Yang Dibutuhkan Rakyat itu Bukan Polisi Siber, Tapi Keadilan Sosial

 


Pak Mahfud, Yang Dibutuhkan Rakyat itu Bukan Polisi Siber, Tapi Keadilan Sosial


Oleh: Agustinus Edy Kristianto*
 
Terlebih dulu, saya ucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga Natal melahirkan damai di mana-mana dan membangkitkan semangat kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Sebab, “kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Injil Yohanes 8:32). “Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan” (Efesus 6:14).

Belum juga memasuki tahun baru, pengharapan kita harus dibuat berantakan oleh pemerintah yang menegaskan polisi siber akan “sungguh-sungguh diaktifkan” pada 2021

Mahfud MD: Tahun 2021 Polisi Siber Akan Sungguh-sungguh Diaktifkan

Apa pentingnya bicara demikian pada saat kita tengah terbelit resesi ekonomi akibat COVID-19? burung-burung di udara pun turut bingung. 

Mari bandingkan kualitas isu tersebut dengan yang terjadi di luar sana (di luar negeri), menyangkut dunia siber. BBC News (28/12/2020) menulis judul: “Health to be on cyber-security’s front line in 2021”

Di situ tidak dibicarakan masalah bagaimana memelototi konten medsos yang kontra-pemerintah tapi masalah sistem kesehatan global yang menghadapi ancaman siber terutama dalam hal rantai pasokan vaksin antarwilayah, keamanan fasilitas data riset vaksin dan manajemen teknologi informasi kesehatan, hingga apa yang disebut sebagai “vaccine nationalism” yang memunculkan perdebatan di kalangan intelijen dunia mengenai bagaimana caranya mengantisipasi kejahatan siber yang menyasar hak atas kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai sarana kejahatan keuangan. 

Menkopolhukam Mahfud MD justru bicara hal yang ‘ecek-ecek’. Polisi siber itu nantinya berupa KONTRA-NARASI. Apabila ada kabar yang tidak benar di media sosial maka akan DIRAMAIKAN oleh pemerintah bahwa hal itu tidak benar. Jika ada unsur pidana maka akan ditindak sesuai hukum.

Mengapa Konstitusi begitu dilecehkan? Amanatnya jelas, negara dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, dan seterusnya. Buat apa membayar penyelenggara negara untuk hanya bertindak sekelas meramaikan?

Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pemerintah melakukan kontra-narasi setiap detik bahkan ketika rakyat sedang tertidur lelap sekalipun. 

Apa yang tidak dipunyai pemerintah untuk terus-menerus berkontra-narasi? Pemerintah memiliki anggaran (APBN), memiliki penegak hukum (polisi), penuntut dan pembela (jaksa), kementerian/lembaga, BUMN, lembaga penyiaran... Rakyat punya apa?

Jika kontra-narasi maksudnya adalah meramaikan via buzzer, itu berarti membuktikan selama ini betul bahwa pemerintah memobilisasi buzzer dan akan lebih sungguh-sungguh lagi dimassifkan pada tahun depan. 

Saya tidak bicara kosong. Ketika program Kartu Prakerja berbiaya APBN Rp20 triliun pada tahun ini diluncurkan dan Rp5,6 triliunnya masuk ke rekening perusahaan platform digital tanpa ada pertanggungjawabannya sampai sekarang, organ negara serempak melakukan kontra-narasi. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bilang itu tidak melanggar aturan pengadaan barang dan jasa; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membela tidak ada aturan persaingan usaha yang dilanggar (tanpa pernah ada proses pemeriksaan yang terbuka terlebih dulu); bahkan KPK pun terdiam dan sama sekali tidak mempermasalahkan Rp5,6 triliun yang menguap itu; bahkan Kejaksaan Agung pasang badan untuk memberikan bantuan hukum; Badan Pusat Statistik (BPS) mem-back up dengan Survei Angkatan Kerja Nasional yang hasilnya 80% lebih peserta merasa meningkat keterampilannya setelah ikut Prakerja.

Itu baru kontra-narasi yang sempurna. Hasilnya jelas: tahun 2021 Prakerja akan dilanjutkan dengan anggaran Rp10 triliun!

Tidak kurang-kurang negara ini mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan memelototi warganya sendiri. Sudah ada Patroli Siber milik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ada pula Cyber Drone 9, ‘polisi internet’ di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Betul bahwa kejahatan siber itu nyata dan bentuknya beragam: penipuan online, pornografi, akses ilegal, perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik, pencurian data, intersepsi ilegal, manipulasi data, dan penyebaran konten provokatif. 

Ada 2.259 laporan masuk di Patroli Siber selama Januari-November 2020. Khusus untuk penyebaran konten provokatif, ada 1.048 laporan. Belum diketahui berapa banyak yang sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Masalahnya adalah polisi siber pemerintah itu sangat berpotensi dan patut diduga merupakan fasilitas negara untuk memenuhi ambisi politik sekelompok orang yang paranoid terhadap kekuasaan yang dia pegang sendiri. 

Kontra-narasi yang selanjutnya diramaikan itu sangat tidak diperlukan jika pemerintah menyelenggarakan negara ini dengan adil dan benar

Wajar saja jika banyak yang menduga itu bentuk pembungkaman karena pemerintah tidak ingin ada wacana lain yang mengganggunya.

Kontras: Polisi Siber yang Akan Diaktifkan Pemerintah Berpotensi Bungkam Kebebasan Berekspresi

Apa kita harus diam dan tidak menguji kebijakan pemerintah yang menggunakan uang negara dan dibayar dari pajak kita juga? 

Justru pada masa sekarang ini kita harus berteriak lebih massif dan kencang, apalagi banyak pejabat pembantu presiden yang berstatus/memiliki rekam jejak yang pantas disebut sebagai kapitalis-birokrat. Pejabat juga, berdagang juga.

Polisi siber itu bukan merupakan instrumen untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat banyak. Lex iniusta non est lex. Hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum!

Masalah kita sekarang adalah ketidakadilan sosial. Cara paling tepat untuk mewujudkan keadilan sosial adalah membongkar struktur dan orang-orang/kelompok yang membentuk ketidakadilan itu.

Bukan bikin polisi siber!

Salam.

(Agustinus Edy Kristianto)

___
*Sumber: fb penulis

Terlebih dulu, saya ucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga Natal melahirkan damai di mana-mana dan...

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

 


Pak Mahfud, Yang Dibutuhkan Rakyat itu Bukan Polisi Siber, Tapi Keadilan Sosial


Oleh: Agustinus Edy Kristianto*
 
Terlebih dulu, saya ucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga Natal melahirkan damai di mana-mana dan membangkitkan semangat kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Sebab, “kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Injil Yohanes 8:32). “Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan” (Efesus 6:14).

Belum juga memasuki tahun baru, pengharapan kita harus dibuat berantakan oleh pemerintah yang menegaskan polisi siber akan “sungguh-sungguh diaktifkan” pada 2021

Mahfud MD: Tahun 2021 Polisi Siber Akan Sungguh-sungguh Diaktifkan

Apa pentingnya bicara demikian pada saat kita tengah terbelit resesi ekonomi akibat COVID-19? burung-burung di udara pun turut bingung. 

Mari bandingkan kualitas isu tersebut dengan yang terjadi di luar sana (di luar negeri), menyangkut dunia siber. BBC News (28/12/2020) menulis judul: “Health to be on cyber-security’s front line in 2021”

Di situ tidak dibicarakan masalah bagaimana memelototi konten medsos yang kontra-pemerintah tapi masalah sistem kesehatan global yang menghadapi ancaman siber terutama dalam hal rantai pasokan vaksin antarwilayah, keamanan fasilitas data riset vaksin dan manajemen teknologi informasi kesehatan, hingga apa yang disebut sebagai “vaccine nationalism” yang memunculkan perdebatan di kalangan intelijen dunia mengenai bagaimana caranya mengantisipasi kejahatan siber yang menyasar hak atas kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai sarana kejahatan keuangan. 

Menkopolhukam Mahfud MD justru bicara hal yang ‘ecek-ecek’. Polisi siber itu nantinya berupa KONTRA-NARASI. Apabila ada kabar yang tidak benar di media sosial maka akan DIRAMAIKAN oleh pemerintah bahwa hal itu tidak benar. Jika ada unsur pidana maka akan ditindak sesuai hukum.

Mengapa Konstitusi begitu dilecehkan? Amanatnya jelas, negara dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, dan seterusnya. Buat apa membayar penyelenggara negara untuk hanya bertindak sekelas meramaikan?

Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pemerintah melakukan kontra-narasi setiap detik bahkan ketika rakyat sedang tertidur lelap sekalipun. 

Apa yang tidak dipunyai pemerintah untuk terus-menerus berkontra-narasi? Pemerintah memiliki anggaran (APBN), memiliki penegak hukum (polisi), penuntut dan pembela (jaksa), kementerian/lembaga, BUMN, lembaga penyiaran... Rakyat punya apa?

Jika kontra-narasi maksudnya adalah meramaikan via buzzer, itu berarti membuktikan selama ini betul bahwa pemerintah memobilisasi buzzer dan akan lebih sungguh-sungguh lagi dimassifkan pada tahun depan. 

Saya tidak bicara kosong. Ketika program Kartu Prakerja berbiaya APBN Rp20 triliun pada tahun ini diluncurkan dan Rp5,6 triliunnya masuk ke rekening perusahaan platform digital tanpa ada pertanggungjawabannya sampai sekarang, organ negara serempak melakukan kontra-narasi. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bilang itu tidak melanggar aturan pengadaan barang dan jasa; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membela tidak ada aturan persaingan usaha yang dilanggar (tanpa pernah ada proses pemeriksaan yang terbuka terlebih dulu); bahkan KPK pun terdiam dan sama sekali tidak mempermasalahkan Rp5,6 triliun yang menguap itu; bahkan Kejaksaan Agung pasang badan untuk memberikan bantuan hukum; Badan Pusat Statistik (BPS) mem-back up dengan Survei Angkatan Kerja Nasional yang hasilnya 80% lebih peserta merasa meningkat keterampilannya setelah ikut Prakerja.

Itu baru kontra-narasi yang sempurna. Hasilnya jelas: tahun 2021 Prakerja akan dilanjutkan dengan anggaran Rp10 triliun!

Tidak kurang-kurang negara ini mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan memelototi warganya sendiri. Sudah ada Patroli Siber milik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ada pula Cyber Drone 9, ‘polisi internet’ di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Betul bahwa kejahatan siber itu nyata dan bentuknya beragam: penipuan online, pornografi, akses ilegal, perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik, pencurian data, intersepsi ilegal, manipulasi data, dan penyebaran konten provokatif. 

Ada 2.259 laporan masuk di Patroli Siber selama Januari-November 2020. Khusus untuk penyebaran konten provokatif, ada 1.048 laporan. Belum diketahui berapa banyak yang sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Masalahnya adalah polisi siber pemerintah itu sangat berpotensi dan patut diduga merupakan fasilitas negara untuk memenuhi ambisi politik sekelompok orang yang paranoid terhadap kekuasaan yang dia pegang sendiri. 

Kontra-narasi yang selanjutnya diramaikan itu sangat tidak diperlukan jika pemerintah menyelenggarakan negara ini dengan adil dan benar

Wajar saja jika banyak yang menduga itu bentuk pembungkaman karena pemerintah tidak ingin ada wacana lain yang mengganggunya.

Kontras: Polisi Siber yang Akan Diaktifkan Pemerintah Berpotensi Bungkam Kebebasan Berekspresi

Apa kita harus diam dan tidak menguji kebijakan pemerintah yang menggunakan uang negara dan dibayar dari pajak kita juga? 

Justru pada masa sekarang ini kita harus berteriak lebih massif dan kencang, apalagi banyak pejabat pembantu presiden yang berstatus/memiliki rekam jejak yang pantas disebut sebagai kapitalis-birokrat. Pejabat juga, berdagang juga.

Polisi siber itu bukan merupakan instrumen untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat banyak. Lex iniusta non est lex. Hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum!

Masalah kita sekarang adalah ketidakadilan sosial. Cara paling tepat untuk mewujudkan keadilan sosial adalah membongkar struktur dan orang-orang/kelompok yang membentuk ketidakadilan itu.

Bukan bikin polisi siber!

Salam.

(Agustinus Edy Kristianto)

___
*Sumber: fb penulis

Terlebih dulu, saya ucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga Natal melahirkan damai di mana-mana dan...

0 Response to "Makjleb Agustinus Edy Kristianto : Pak Mahfud, Yang Dibutuhkan Rakyat itu Bukan Polisi Siber, Tapi Keadilan Sosial"

Post a comment




>