HR5 Mengajak Hadiri Acara Maulid Nabi, Dituduh Menghasut Kerumunan

ContentMenarik -  Pengacara Front Pembela Islam (FPI), Azis Yanuar mengatakan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab dijerat pasal penghasutan karena mengajak masyarakat untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq, yaitu Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut dia, Habib Rizieq mengundang jamaah saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan, yang digelar oleh Habib Ali Abdurrahman Assegaf pada Jumat, 13 November 2020.

"Ketika saya dampingi, sudah memperlihatkan dugaan video mirip dengan beliau yang narasinya mengajak untuk datang ke acara Maulid. Itu di Tebet," kata Azis di Mapolda Metro pada Minggu, 13 Desember 2020.

Padahal, Azis menilai ajakan Habib Rizieq kepada masyarakat itu baik supaya hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. "Dalam perspektif kami, kita mengajak ke acara maulid acara yang baik, bukan mengajak berkerumun," ujarnya.

Habib Rizieq dipersangkakan Pasal 160 dan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia terancam pidana penjara maksimal enam tahun dalam kasus kerumunan massa simpatisan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Untuk Pasal 160 KUHP berbunyi, 'barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500'.

Kemudian, isi Pasal 216 ayat (1) yakni 'barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000'.

Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan tersangka terhadap lima tersangka lainnya yaitu Ketua panitia acara pernikahan putri Habib Rizieq, Haris Ubaidillah, Sekretaris panitia yaitu Ali Bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Keamanan acara yang juga Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi.

Selanjutnya, ada Shabri Lubis yang juga penanggung jawab acara sekaligus Ketua Umum DPP FPI, dan terakhir adalah Kepala Seksi Acara, Habib Idrus dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 tersebut berbunyi 'setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta'. 

NEXT>>>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

ContentMenarik -  Pengacara Front Pembela Islam (FPI), Azis Yanuar mengatakan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab dijerat pasal penghasutan karena mengajak masyarakat untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq, yaitu Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut dia, Habib Rizieq mengundang jamaah saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Tebet, Jakarta Selatan, yang digelar oleh Habib Ali Abdurrahman Assegaf pada Jumat, 13 November 2020.

"Ketika saya dampingi, sudah memperlihatkan dugaan video mirip dengan beliau yang narasinya mengajak untuk datang ke acara Maulid. Itu di Tebet," kata Azis di Mapolda Metro pada Minggu, 13 Desember 2020.

Padahal, Azis menilai ajakan Habib Rizieq kepada masyarakat itu baik supaya hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. "Dalam perspektif kami, kita mengajak ke acara maulid acara yang baik, bukan mengajak berkerumun," ujarnya.

Habib Rizieq dipersangkakan Pasal 160 dan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia terancam pidana penjara maksimal enam tahun dalam kasus kerumunan massa simpatisan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Untuk Pasal 160 KUHP berbunyi, 'barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500'.

Kemudian, isi Pasal 216 ayat (1) yakni 'barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000'.

Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan tersangka terhadap lima tersangka lainnya yaitu Ketua panitia acara pernikahan putri Habib Rizieq, Haris Ubaidillah, Sekretaris panitia yaitu Ali Bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Keamanan acara yang juga Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi.

Selanjutnya, ada Shabri Lubis yang juga penanggung jawab acara sekaligus Ketua Umum DPP FPI, dan terakhir adalah Kepala Seksi Acara, Habib Idrus dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 tersebut berbunyi 'setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta'. 

NEXT>>>>>>>

Tweet