Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik-detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.
Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.
Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.
Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).
Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Abdul Muti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.
"Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.
Abdul Muti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.
"Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi.
Namun, keputusan tersebut batal pada Rabu (23/12/2020) pagi.
"Pagi, setelah salat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia.
Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.
"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.
"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya.
Respons Din Syamsuddin
Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju.
Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.
"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Muti.
"Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.
Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.
"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.
Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.
"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.[tn]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik-detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.
Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.
Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.
Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).
Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Abdul Muti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.
"Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.
Abdul Muti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.
"Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi.
Namun, keputusan tersebut batal pada Rabu (23/12/2020) pagi.
"Pagi, setelah salat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia.
Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.
"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.
"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya.
Respons Din Syamsuddin
Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju.
Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.
"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Muti.
"Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.
Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.
"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.
Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.
"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.[tn]
0 Response to "Detik-detik Abdul Mu'ti Tolak Tawaran Jadi Wakil Menteri, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh"
Post a comment