Contentmenarik - Manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Dudung Abdurrachman, menimbulkan perang opini di masyarakat.
Pada Jumat, 20 November 2020, di Monas, Jakarta Pusat, Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab.
Bahkan, Pangdam Jaya dengan tegas meminta organisasi Pront Pembela Islam (FPI), yang dipimpin Habib Rizieq, untuk dibubarkan jika terus memecah belah.
Kontan saja, tindakan berani tersebut, menimbulkan pro dan kontra. Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling menyindir dan mengoreksi.
Dari media sosial Twitter, tiga suara mengemuka. Pertama, dari kelompok pro pemerintah yang menggunakan kata NKRI sebagai penyuara aspirasi atas kondisi saat ini.
Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional.
Kedua, kelompok yang mendukung pernyataan politisi partai Gerinda, Fadli Zon. Narasi represi kembali digaungkan. Pemerintah, dalam hal ini TNI, dianggap berlebihan.
Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke lapangan.
Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho "ilegal" tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan.
Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata "KASAD" kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman sebagai upaya cari muka.
Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres menjadi Pangdam Udayana.
Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa nama Jenderal TNI Andika Perkasa, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan gembira.
Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri.
"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan, Jumat, 20 November 2020. [pr]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Contentmenarik - Manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Dudung Abdurrachman, menimbulkan perang opini di masyarakat.
Pada Jumat, 20 November 2020, di Monas, Jakarta Pusat, Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab.
Bahkan, Pangdam Jaya dengan tegas meminta organisasi Pront Pembela Islam (FPI), yang dipimpin Habib Rizieq, untuk dibubarkan jika terus memecah belah.
Kontan saja, tindakan berani tersebut, menimbulkan pro dan kontra. Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling menyindir dan mengoreksi.
Dari media sosial Twitter, tiga suara mengemuka. Pertama, dari kelompok pro pemerintah yang menggunakan kata NKRI sebagai penyuara aspirasi atas kondisi saat ini.
Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional.
Kedua, kelompok yang mendukung pernyataan politisi partai Gerinda, Fadli Zon. Narasi represi kembali digaungkan. Pemerintah, dalam hal ini TNI, dianggap berlebihan.
Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke lapangan.
Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho "ilegal" tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan.
Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata "KASAD" kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman sebagai upaya cari muka.
Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres menjadi Pangdam Udayana.
Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa nama Jenderal TNI Andika Perkasa, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan gembira.
Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri.
"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan, Jumat, 20 November 2020. [pr]
0 Response to "Pencopotan Baliho HR5 Berujung Perang Opini, Teori Konspirasi Jabatan Panglima TNI Digaungkan"
Post a Comment