Contentmenarik - Front Pembela Islam (FPI) angkat suara terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab, pembubaran FPI hingga mobil TNI berhenti di Petamburan, Jakarta Pusat. TNI dianggap hanya untuk menakut-nakuti FPI.
Juru bicara FPI Munarman mengatakan, TNI menjalankan operasi militer selain perang. Berdasarkan UU, perintah OMSP hanya bisa dikeluarkan atas kebijakan politik negara yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Munarman menyebut, hal yang dilakukan TNI dengan menarget FPI hanya untuk menakut-nakuti.
“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11).
“Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI,” tambah Munarman.
Munarman menuturkan, sebaiknya ada spanduk tandingan terhadap baliho Habib Rizieq Syihab yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Bukan untuk merusak baliho Habib Rizieq yang ada.
Munarman juga mengingatkan Pangdam Jaya untuk menjalankan tugas TNI sebagaimana mestinya. Ia lalu menyarankan Pangdam Jaya membantu memberantas OPM (Organisasi Papua Merdeka) .
“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman.
Berikut Pertanyaan Lengkap Munarman:
1. Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada 2, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang.
2. Utk operasi militer selain perang (OMSP) yg bisa memerintahkan hanya presiden.
3. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
4. Nah rakyat tentu tau, copot baligho dan pengerahan pasukan ke petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dimana TNI mnrt UU bergerak atas dasar keputusan politik negara.
5. Dan rakyat juga sudah paham, yg bisa meggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI utk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan.
Itu artinya kebijakan politik negara yg langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.
Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.
6. Bagus yg memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baligho gambar dirinya, biar gak ngerusak milik orang lain.
Dan bagus pangdam jaya bantu negara yg sedang kesulitan urus OPM yg gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun.
Dan sayang juga, pasukan yg dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yg dibentuk utk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan utk menakut nakuti rakyat.
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Contentmenarik - Front Pembela Islam (FPI) angkat suara terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab, pembubaran FPI hingga mobil TNI berhenti di Petamburan, Jakarta Pusat. TNI dianggap hanya untuk menakut-nakuti FPI.
Juru bicara FPI Munarman mengatakan, TNI menjalankan operasi militer selain perang. Berdasarkan UU, perintah OMSP hanya bisa dikeluarkan atas kebijakan politik negara yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Munarman menyebut, hal yang dilakukan TNI dengan menarget FPI hanya untuk menakut-nakuti.
“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11).
“Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI,” tambah Munarman.
Munarman menuturkan, sebaiknya ada spanduk tandingan terhadap baliho Habib Rizieq Syihab yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Bukan untuk merusak baliho Habib Rizieq yang ada.
Munarman juga mengingatkan Pangdam Jaya untuk menjalankan tugas TNI sebagaimana mestinya. Ia lalu menyarankan Pangdam Jaya membantu memberantas OPM (Organisasi Papua Merdeka) .
“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman.
Berikut Pertanyaan Lengkap Munarman:
1. Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada 2, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang.
2. Utk operasi militer selain perang (OMSP) yg bisa memerintahkan hanya presiden.
3. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
4. Nah rakyat tentu tau, copot baligho dan pengerahan pasukan ke petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dimana TNI mnrt UU bergerak atas dasar keputusan politik negara.
5. Dan rakyat juga sudah paham, yg bisa meggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI utk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan.
Itu artinya kebijakan politik negara yg langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.
Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.
6. Bagus yg memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baligho gambar dirinya, biar gak ngerusak milik orang lain.
Dan bagus pangdam jaya bantu negara yg sedang kesulitan urus OPM yg gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun.
Dan sayang juga, pasukan yg dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yg dibentuk utk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan utk menakut nakuti rakyat.
0 Response to "Munarman FP1 ke Pangdam Jaya: Daripada Urus Baliho Mending Bantu Berantas OPM"
Post a comment