Munarman FP1 ke Pangdam Jaya: Daripada Urus Baliho Mending Bantu Berantas OPM


Contentmenarik -  Front Pembela Islam (FPI) angkat suara terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab, pembubaran FPI hingga mobil TNI berhenti di Petamburan, Jakarta Pusat. TNI dianggap hanya untuk menakut-nakuti FPI. 

Juru bicara FPI Munarman mengatakan, TNI menjalankan operasi militer selain perang. Berdasarkan UU, perintah OMSP hanya bisa dikeluarkan atas kebijakan politik negara yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo.  
Munarman menyebut, hal yang dilakukan TNI dengan menarget FPI hanya untuk menakut-nakuti.  

“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11). 

“Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI,” tambah Munarman. 

Munarman menuturkan, sebaiknya ada spanduk tandingan terhadap baliho Habib Rizieq Syihab yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Bukan untuk merusak baliho Habib Rizieq yang ada.  

Munarman juga mengingatkan Pangdam Jaya untuk menjalankan tugas TNI sebagaimana mestinya. Ia lalu menyarankan Pangdam Jaya membantu memberantas OPM (Organisasi Papua Merdeka) .

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman. 

Berikut Pertanyaan Lengkap Munarman: 

1. Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada 2, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. 

2. Utk operasi militer selain perang (OMSP) yg bisa memerintahkan hanya presiden. 

3. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

4. Nah rakyat tentu tau, copot baligho dan pengerahan pasukan ke petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dimana TNI mnrt UU bergerak atas dasar keputusan politik negara.  

5. Dan rakyat juga sudah paham, yg bisa meggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI utk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan. 

Itu artinya kebijakan politik negara yg langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.

Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI. 
6. Bagus yg memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baligho gambar dirinya, biar gak ngerusak milik orang lain. 

Dan bagus pangdam jaya bantu negara yg sedang kesulitan urus OPM yg gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun. 

Dan sayang juga, pasukan yg dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yg dibentuk utk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan utk menakut nakuti rakyat. 
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Contentmenarik -  Front Pembela Islam (FPI) angkat suara terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab, pembubaran FPI hingga mobil TNI berhenti di Petamburan, Jakarta Pusat. TNI dianggap hanya untuk menakut-nakuti FPI. 

Juru bicara FPI Munarman mengatakan, TNI menjalankan operasi militer selain perang. Berdasarkan UU, perintah OMSP hanya bisa dikeluarkan atas kebijakan politik negara yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo.  
Munarman menyebut, hal yang dilakukan TNI dengan menarget FPI hanya untuk menakut-nakuti.  

“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11). 

“Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI,” tambah Munarman. 

Munarman menuturkan, sebaiknya ada spanduk tandingan terhadap baliho Habib Rizieq Syihab yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Bukan untuk merusak baliho Habib Rizieq yang ada.  

Munarman juga mengingatkan Pangdam Jaya untuk menjalankan tugas TNI sebagaimana mestinya. Ia lalu menyarankan Pangdam Jaya membantu memberantas OPM (Organisasi Papua Merdeka) .

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman. 

Berikut Pertanyaan Lengkap Munarman: 

1. Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada 2, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. 

2. Utk operasi militer selain perang (OMSP) yg bisa memerintahkan hanya presiden. 

3. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

4. Nah rakyat tentu tau, copot baligho dan pengerahan pasukan ke petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dimana TNI mnrt UU bergerak atas dasar keputusan politik negara.  

5. Dan rakyat juga sudah paham, yg bisa meggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI utk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan. 

Itu artinya kebijakan politik negara yg langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI.

Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baligho dan nakut nakutin FPI. 
6. Bagus yg memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baligho gambar dirinya, biar gak ngerusak milik orang lain. 

Dan bagus pangdam jaya bantu negara yg sedang kesulitan urus OPM yg gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun. 

Dan sayang juga, pasukan yg dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yg dibentuk utk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan utk menakut nakuti rakyat. 

0 Response to "Munarman FP1 ke Pangdam Jaya: Daripada Urus Baliho Mending Bantu Berantas OPM"

Post a comment




>