Kena Sentil Jokowi, Dituding Abaikan Protokol Kesehatan, Anies Balikkan Fakta dengan Jawaban Menohok


Contentmenarik -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan telah bekerja berdasarkan peraturan yang ada dalam melakukan tindakan pencegahan kerumunan di acara Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ini penjelasannya.

"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat, mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan," kata Anies, Selasa, 17 November 2020.


Mantan Mendikbud itu membandingkan apa yang dilakukannya dengan daerah-daerah lain, khususnya yang menggelar pilkada serentak.


Pengecekan wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan bisa membuktikan apakan aturan itu ditegakkan. 

"Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung. Adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?" katanya. 


Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, kata Anies, maka pelanggaran itu harus ditindak sesegera mungkin. 


Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya, kata Anies, yang melanggar ya harus ditindak.

"Kita bisa saksikan di berbagai tempat, ada aktivitas-aktivitas kerumunan, apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan," ujarnya. 


Jadi, Anies kembali menegaskan, yang dikerjakan Pemrov sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dan itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan.


"Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan," katanya.


Jokowi Minta Tito Tegur Gubernur


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menegur kepala daerah yang tidak tegas menjalankan protokol kesehatan di masing-masing daerahnya.


Jokowi juga dengan tegas meminta Mendagri untuk menegur kepala daerah yang turut berkerumun di tengah masa pandemi.


"Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," kata Jokowi dalam keterangan rilis yang diterima, Senin (16/11).


Kata Jokowi, pemerintah punya peran penting untuk bertindak tegas. Ia meminta Kapolri, Panglima TNI hingga Ketua Satgas untuk turut menindak bagi mereka yang melanggar pembatasan sosial.


Penegasan perlu dilakukan, sebab kata Jokowi, tidak ada satupun orang yang bisa terbebas dan kebal dari virus Covid-19. Virus ini juga mudah menyebar di kerumunan.


"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tuturnya.


Jokowi menegaskan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.


"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ujarnya.

NEXT>>>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Contentmenarik -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan telah bekerja berdasarkan peraturan yang ada dalam melakukan tindakan pencegahan kerumunan di acara Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ini penjelasannya.

"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat, mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan," kata Anies, Selasa, 17 November 2020.


Mantan Mendikbud itu membandingkan apa yang dilakukannya dengan daerah-daerah lain, khususnya yang menggelar pilkada serentak.


Pengecekan wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan bisa membuktikan apakan aturan itu ditegakkan. 

"Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung. Adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?" katanya. 


Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, kata Anies, maka pelanggaran itu harus ditindak sesegera mungkin. 


Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya, kata Anies, yang melanggar ya harus ditindak.

"Kita bisa saksikan di berbagai tempat, ada aktivitas-aktivitas kerumunan, apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan," ujarnya. 


Jadi, Anies kembali menegaskan, yang dikerjakan Pemrov sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dan itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan.


"Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan," katanya.


Jokowi Minta Tito Tegur Gubernur


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menegur kepala daerah yang tidak tegas menjalankan protokol kesehatan di masing-masing daerahnya.


Jokowi juga dengan tegas meminta Mendagri untuk menegur kepala daerah yang turut berkerumun di tengah masa pandemi.


"Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," kata Jokowi dalam keterangan rilis yang diterima, Senin (16/11).


Kata Jokowi, pemerintah punya peran penting untuk bertindak tegas. Ia meminta Kapolri, Panglima TNI hingga Ketua Satgas untuk turut menindak bagi mereka yang melanggar pembatasan sosial.


Penegasan perlu dilakukan, sebab kata Jokowi, tidak ada satupun orang yang bisa terbebas dan kebal dari virus Covid-19. Virus ini juga mudah menyebar di kerumunan.


"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tuturnya.


Jokowi menegaskan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.


"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ujarnya.

NEXT>>>>>>>

0 Response to "Kena Sentil Jokowi, Dituding Abaikan Protokol Kesehatan, Anies Balikkan Fakta dengan Jawaban Menohok"

Post a comment




>