Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan diminta tidak perlu naik pitam atas reaksi publik yang mengkritisi perannya untuk menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMAPI) Edi Mulyadi dalam postingan Youtube di Mimbar Tube Chanel, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9)."Opung, saya mau kasih tau ya, kalau rakyat ngasih komentar sama pejabat publik itu ya normal sajalah," ujar Edi Mulyadi.
Dedi lantas menyinggung status Luhut yang notabene adalah penyelenggara negara dalam hal ini pembantu Presiden yang seharusnya faham hakikat seorang pejabat negara.
Menurutnya, pejabat negara itu mulai dari gaji hingga fasilitas yang digunakannya itu berasal dari uang rakyat.
"Sehebat apapun jabatannya mau Menko kek, mau tambah Maritim kek, mau tambah Investasi kek, apalagi mau sebut presiden kek, apapun lah kalau pejabat publik, ya mohon maaf namanya pelayan, pelayan apa? Abdi, abdi rakyat," kata Edi Mulyadi.
"Kenapa? yang bayarin kalian semua itu mau duitnya, gajinya, fasilitasnya, segala macamnya itu rakyat, lewat pajak, saya rakyat Indonesia salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang bayarin kalian semua. Normal wajar gitu ya," sambungnya.
Dedi mencontohkan bagaimana seharusnya reaksi seorang pejabat negara yang sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Karena itu, tidak semestinya merespons kritikan publik dengan marah-marah.
"Gini nih, Opung (Luhut) di kantor nih di Kemenko Marves ada anak buah yang menurut Opung kerjanya gak beres, gak becus, Opung marah kan, marah, normal, karena Opung adalah pimpinannya dia," jelasnya.
"Padahal kalau mau jujur, sorry banget Opung ya, anak buah di kantor itu bukan Opung yang bayar, mohon maaf ya, yang bayar negara, tetap rakyat Indonesia," imbuh dia.
"Apalagi kami rakyat Indonesia, boleh banget mengkritisi ngasih saran komentar kepada pejabat publiknya. Buat Luhut, please jangan gampang marah bos. Sabar, sabar dikit jangan cepet marah. Wajar kalau rakyat kasih komen. Saya ingetin lagi nih mohon maaf. Gaji dan fasilitas pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat," kata Edi Mulyadi lagi.
Sebelumnya, Luhut bereaksi keras kepada pihak-pihak yang dipandang memberikan respons negatif terkait perannya dalam menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.
Lagipula, kata Luhut, perannya itu sesuai fungsinya sebagai wakil ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus," kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat (18/9) kemarin.
(Rmol)
Dedi lantas menyinggung status Luhut yang notabene adalah penyelenggara negara dalam hal ini pembantu Presiden yang seharusnya faham hakikat seorang pejabat negara.
Menurutnya, pejabat negara itu mulai dari gaji hingga fasilitas yang digunakannya itu berasal dari uang rakyat.
"Sehebat apapun jabatannya mau Menko kek, mau tambah Maritim kek, mau tambah Investasi kek, apalagi mau sebut presiden kek, apapun lah kalau pejabat publik, ya mohon maaf namanya pelayan, pelayan apa? Abdi, abdi rakyat," kata Edi Mulyadi.
"Kenapa? yang bayarin kalian semua itu mau duitnya, gajinya, fasilitasnya, segala macamnya itu rakyat, lewat pajak, saya rakyat Indonesia salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang bayarin kalian semua. Normal wajar gitu ya," sambungnya.
Dedi mencontohkan bagaimana seharusnya reaksi seorang pejabat negara yang sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Karena itu, tidak semestinya merespons kritikan publik dengan marah-marah.
"Gini nih, Opung (Luhut) di kantor nih di Kemenko Marves ada anak buah yang menurut Opung kerjanya gak beres, gak becus, Opung marah kan, marah, normal, karena Opung adalah pimpinannya dia," jelasnya.
"Padahal kalau mau jujur, sorry banget Opung ya, anak buah di kantor itu bukan Opung yang bayar, mohon maaf ya, yang bayar negara, tetap rakyat Indonesia," imbuh dia.
"Apalagi kami rakyat Indonesia, boleh banget mengkritisi ngasih saran komentar kepada pejabat publiknya. Buat Luhut, please jangan gampang marah bos. Sabar, sabar dikit jangan cepet marah. Wajar kalau rakyat kasih komen. Saya ingetin lagi nih mohon maaf. Gaji dan fasilitas pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat," kata Edi Mulyadi lagi.
Sebelumnya, Luhut bereaksi keras kepada pihak-pihak yang dipandang memberikan respons negatif terkait perannya dalam menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.
Lagipula, kata Luhut, perannya itu sesuai fungsinya sebagai wakil ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus," kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat (18/9) kemarin.
(Rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan diminta tidak perlu naik pitam atas reaksi publik yang mengkritisi perannya untuk menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMAPI) Edi Mulyadi dalam postingan Youtube di Mimbar Tube Chanel, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9)."Opung, saya mau kasih tau ya, kalau rakyat ngasih komentar sama pejabat publik itu ya normal sajalah," ujar Edi Mulyadi.
Dedi lantas menyinggung status Luhut yang notabene adalah penyelenggara negara dalam hal ini pembantu Presiden yang seharusnya faham hakikat seorang pejabat negara.
Menurutnya, pejabat negara itu mulai dari gaji hingga fasilitas yang digunakannya itu berasal dari uang rakyat.
"Sehebat apapun jabatannya mau Menko kek, mau tambah Maritim kek, mau tambah Investasi kek, apalagi mau sebut presiden kek, apapun lah kalau pejabat publik, ya mohon maaf namanya pelayan, pelayan apa? Abdi, abdi rakyat," kata Edi Mulyadi.
"Kenapa? yang bayarin kalian semua itu mau duitnya, gajinya, fasilitasnya, segala macamnya itu rakyat, lewat pajak, saya rakyat Indonesia salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang bayarin kalian semua. Normal wajar gitu ya," sambungnya.
Dedi mencontohkan bagaimana seharusnya reaksi seorang pejabat negara yang sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Karena itu, tidak semestinya merespons kritikan publik dengan marah-marah.
"Gini nih, Opung (Luhut) di kantor nih di Kemenko Marves ada anak buah yang menurut Opung kerjanya gak beres, gak becus, Opung marah kan, marah, normal, karena Opung adalah pimpinannya dia," jelasnya.
"Padahal kalau mau jujur, sorry banget Opung ya, anak buah di kantor itu bukan Opung yang bayar, mohon maaf ya, yang bayar negara, tetap rakyat Indonesia," imbuh dia.
"Apalagi kami rakyat Indonesia, boleh banget mengkritisi ngasih saran komentar kepada pejabat publiknya. Buat Luhut, please jangan gampang marah bos. Sabar, sabar dikit jangan cepet marah. Wajar kalau rakyat kasih komen. Saya ingetin lagi nih mohon maaf. Gaji dan fasilitas pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat," kata Edi Mulyadi lagi.
Sebelumnya, Luhut bereaksi keras kepada pihak-pihak yang dipandang memberikan respons negatif terkait perannya dalam menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.
Lagipula, kata Luhut, perannya itu sesuai fungsinya sebagai wakil ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus," kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat (18/9) kemarin.
(Rmol)
Dedi lantas menyinggung status Luhut yang notabene adalah penyelenggara negara dalam hal ini pembantu Presiden yang seharusnya faham hakikat seorang pejabat negara.
Menurutnya, pejabat negara itu mulai dari gaji hingga fasilitas yang digunakannya itu berasal dari uang rakyat.
"Sehebat apapun jabatannya mau Menko kek, mau tambah Maritim kek, mau tambah Investasi kek, apalagi mau sebut presiden kek, apapun lah kalau pejabat publik, ya mohon maaf namanya pelayan, pelayan apa? Abdi, abdi rakyat," kata Edi Mulyadi.
"Kenapa? yang bayarin kalian semua itu mau duitnya, gajinya, fasilitasnya, segala macamnya itu rakyat, lewat pajak, saya rakyat Indonesia salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang bayarin kalian semua. Normal wajar gitu ya," sambungnya.
Dedi mencontohkan bagaimana seharusnya reaksi seorang pejabat negara yang sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Karena itu, tidak semestinya merespons kritikan publik dengan marah-marah.
"Gini nih, Opung (Luhut) di kantor nih di Kemenko Marves ada anak buah yang menurut Opung kerjanya gak beres, gak becus, Opung marah kan, marah, normal, karena Opung adalah pimpinannya dia," jelasnya.
"Padahal kalau mau jujur, sorry banget Opung ya, anak buah di kantor itu bukan Opung yang bayar, mohon maaf ya, yang bayar negara, tetap rakyat Indonesia," imbuh dia.
"Apalagi kami rakyat Indonesia, boleh banget mengkritisi ngasih saran komentar kepada pejabat publiknya. Buat Luhut, please jangan gampang marah bos. Sabar, sabar dikit jangan cepet marah. Wajar kalau rakyat kasih komen. Saya ingetin lagi nih mohon maaf. Gaji dan fasilitas pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat," kata Edi Mulyadi lagi.
Sebelumnya, Luhut bereaksi keras kepada pihak-pihak yang dipandang memberikan respons negatif terkait perannya dalam menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.
Lagipula, kata Luhut, perannya itu sesuai fungsinya sebagai wakil ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus," kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat (18/9) kemarin.
(Rmol)
0 Response to "Ingatkan Luhut, Edy Mulyadi: Please, Jangan Gampang Marah, Kalian Digaji Oleh Duit Rakyat!"
Post a Comment