Terkuak, Reklamasi Ahok Hingga Kebencian China Jadi Alasan Rizal Ramli Didepak Dari Kabinet


Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan China yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, RR, sapaan Rizal Ramli, membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Di bawah kepemimpinan RR, sektor Kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan Bangsa Indonesia terhadap China, salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Namun menurut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya RR dari jabatan Menko.

"Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan," kata Adhie yang juga merupakan orang dekat RR ini, Kamis (6/8).

Sejatinya, perubahan nama Laut China Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS).

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim China tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam.

"Tapi apa yang dilakukan RR adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi nine dash line-nya China. Jalan menghentikannya jangan biarkan RR di kabinet," jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai RR lengser, keberpihakan kepada China pun mulai terlihat. WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam, dan perlunya menjadikan ZEE di laut Natuna kawasan utara sebagai zone of peace and freedom.

Pertimbangan yang demikian itu disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. China yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut.

"Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan, padahal sangat kaya migas," urainya.

Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja yakni persoalan reklamasi teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rizal Ramli, kata Adhie, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land. Kala itu, RR melihat reklamasi pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan.

Masih berkenaan dengan China, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) yang disebut dicanangkan China untuk menjadi titik awal bangkitnya Jalur Sutra abad 21 di Asia Tenggara. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek China pun cukup logis.

"Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet," tegasnya. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan China yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, RR, sapaan Rizal Ramli, membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Di bawah kepemimpinan RR, sektor Kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan Bangsa Indonesia terhadap China, salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Namun menurut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya RR dari jabatan Menko.

"Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan," kata Adhie yang juga merupakan orang dekat RR ini, Kamis (6/8).

Sejatinya, perubahan nama Laut China Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS).

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim China tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam.

"Tapi apa yang dilakukan RR adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi nine dash line-nya China. Jalan menghentikannya jangan biarkan RR di kabinet," jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai RR lengser, keberpihakan kepada China pun mulai terlihat. WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam, dan perlunya menjadikan ZEE di laut Natuna kawasan utara sebagai zone of peace and freedom.

Pertimbangan yang demikian itu disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. China yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut.

"Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan, padahal sangat kaya migas," urainya.

Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja yakni persoalan reklamasi teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rizal Ramli, kata Adhie, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land. Kala itu, RR melihat reklamasi pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan.

Masih berkenaan dengan China, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) yang disebut dicanangkan China untuk menjadi titik awal bangkitnya Jalur Sutra abad 21 di Asia Tenggara. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek China pun cukup logis.

"Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet," tegasnya. (Rmol)

0 Response to "Terkuak, Reklamasi Ahok Hingga Kebencian China Jadi Alasan Rizal Ramli Didepak Dari Kabinet"

Post a comment




>