PDIP Ngotot Suruh Kadernya jadi Pendamping PKH Diduga Cari Keuntungan Jelang Pilkada


Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menilai, ngototnya PDIP agar para kadernya ikut dalam proses seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) patut diduga untuk mengambil keuntungan jelang pilkada.

"Kalau Parpol ngotot mau daftar patut diduga itu akan mengambil keuntungan jelang pilkada. Ini perbuatan yang tuna etika, " kata Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani kepada Republika, Kamis (6/8).

Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tertulis agar DPC PDIP mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kementerian Sosial.

Allan menegaskan, selama Kemensos melaksanakan rekrutmen dan seleksi dengan transparan dan akuntabel maka sah-sah saja bagi siapapun untuk mendaftar sebagai koordinator. Namun, jika yang mendaftar adalah kader partai, hal tersebut melanggar aturan yang ada.

"Harus diingat bahwa ada Pasal 10 poin i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif atau pun kepala daerah," terang Allan.

Konsekuensinya, jika ada kader parpol ikut mendaftar, maka harus digugurkan karena tidak memenuhi syarat formal. Ia pun meminta Kemensos konsisten menegakkan aturan ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, instruksi DPP PDIP kepada kader terkait PKH merupakan proses kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. Menurutnya, demokrasi membuka ruang kontestasi melalui pemilu.

"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa atau dalam PKH, aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama Partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/8). (*)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menilai, ngototnya PDIP agar para kadernya ikut dalam proses seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) patut diduga untuk mengambil keuntungan jelang pilkada.

"Kalau Parpol ngotot mau daftar patut diduga itu akan mengambil keuntungan jelang pilkada. Ini perbuatan yang tuna etika, " kata Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani kepada Republika, Kamis (6/8).

Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tertulis agar DPC PDIP mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kementerian Sosial.

Allan menegaskan, selama Kemensos melaksanakan rekrutmen dan seleksi dengan transparan dan akuntabel maka sah-sah saja bagi siapapun untuk mendaftar sebagai koordinator. Namun, jika yang mendaftar adalah kader partai, hal tersebut melanggar aturan yang ada.

"Harus diingat bahwa ada Pasal 10 poin i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif atau pun kepala daerah," terang Allan.

Konsekuensinya, jika ada kader parpol ikut mendaftar, maka harus digugurkan karena tidak memenuhi syarat formal. Ia pun meminta Kemensos konsisten menegakkan aturan ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, instruksi DPP PDIP kepada kader terkait PKH merupakan proses kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. Menurutnya, demokrasi membuka ruang kontestasi melalui pemilu.

"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa atau dalam PKH, aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama Partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/8). (*)

0 Response to "PDIP Ngotot Suruh Kadernya jadi Pendamping PKH Diduga Cari Keuntungan Jelang Pilkada"

Post a comment




>