Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung satu semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan purnawirawan TNI AD, yaitu eks Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman.
Deddy tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, dan bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial.
"Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa," ujarnya Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).
Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi, menurut Deddy, merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur.
"Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen," bebernya.
Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres lalu menjadi cebong dan kampret.
Selain itu, munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR serta UUD 1945 juga bisa menjadi sebabnya.
Belum lama ini, Deddy juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat olikargi partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya.
"Kedaulatan ekonomi tidak lagi ditangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan sembilan naga, sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan sembilan Naga," ucapnya.
Deddy memberikan contoh riil dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi. Di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibuslaw yang dipaksakan tidak partisipatif, UU 2/2020 atau UU Corona juga bertentangan dengan UUD 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif.
"Serta UU minerba dan lain-lain. Rakyat di miskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia turun," sambungnya.
Oleh karena itu, Deddy secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden demi keselamatan bangsa dan negara NKRI.
Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multi krisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi Covid-19 sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat," tuturnya.
"Akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat, bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan," demikian Deddy S. Budiman. (Rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung satu semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan purnawirawan TNI AD, yaitu eks Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman.
Deddy tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, dan bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial.
"Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa," ujarnya Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).
Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi, menurut Deddy, merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur.
"Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen," bebernya.
Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres lalu menjadi cebong dan kampret.
Selain itu, munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR serta UUD 1945 juga bisa menjadi sebabnya.
Belum lama ini, Deddy juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat olikargi partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya.
"Kedaulatan ekonomi tidak lagi ditangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan sembilan naga, sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan sembilan Naga," ucapnya.
Deddy memberikan contoh riil dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi. Di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibuslaw yang dipaksakan tidak partisipatif, UU 2/2020 atau UU Corona juga bertentangan dengan UUD 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif.
"Serta UU minerba dan lain-lain. Rakyat di miskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia turun," sambungnya.
Oleh karena itu, Deddy secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden demi keselamatan bangsa dan negara NKRI.
Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multi krisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi Covid-19 sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat," tuturnya.
"Akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat, bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan," demikian Deddy S. Budiman. (Rmol)
0 Response to "Mantan Staf Ahli Panglima TNI : Dik Jokowi Lebih Baik Mundur Demi Keselamatan NKRI"
Post a comment