Demokrat Tak Terima Mahfud MD Sindir SBY Terkait Akrobat Joko Tjandra

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapi sindiran Menkopolhukam, Mahfud MD yang menyebut akrobat hukum Joko Tjandra terjadi sejak tahun 2009 atau pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Menurut Benny, ribut soal Djoko Tjandra bukan soal akrobat sejak tahun 2009.

Benny menyoroti negara yang menggelar karpet merah untuk Joko Tjandra.

Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali itu dikawal keluar masuk dari tempat persembunyian.

Setelah jadi sorotan publik, Djoko Tjandra kemudian ditangkap, lalu negara pesta pora.

“Ribut2 kita bukan soal akrobat Jokcan sejak 2009 lalu tapi ttg negara yg gelar karpet merah utk Jokcan, ttg lumpuhnya negara, ttg diamnya presiden, ttg teman2 yg mengawalnya masuk-keluar ke tempat persembunyian. Lalu negara pesta pora-sujud Jokcan ditangkap? Ci Luk Ba. Liberte!,” kata Benny K Harman melalui akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia sudah dikerjain mafia hukum sejak 2009 atau sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada tahun 2009, kata Mahfud, Joko Tjandra sudah tahu akan divonis 2 tahun sebelum hakim mengetukkan palu. Karena itu, dia melarikan diri.

“Thn 2009 kita sdh dikerjain oleh mafia hukum, sebab Joko Tjandra bs tahu akan divonis 2 thn dan lari sblm hakim mengetokkan palu. Siapa yg memberi karpet kpd dia saat itu shg bisa kabur sblm hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sdh lama ada, perlu kesadaran kolektif,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Mahfud menanggapi kritikan yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo terkait penanganan Joko Tjandra.

“Awalnya ada yg bilang Pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yg bilang Pemerintah hny main “Ciluk Ba”. Ada yg bilang, ini hanya ribut sebulan dan stlh itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Joko Tjandra itu dimulai thn 2009,”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Djoko Tjandra harus pasal berlipat sesuai pelanggaran pidana yang dilakukannya.

“Joko Tjandra tdk hny hrs menghuni penjara 2 thn. Krn tingkahnya dia bs diberi hukuman2 baru yg jauh lbih lama. Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kpd pejabat yg melindunginya. Pejabat2 yg melindunginya pun hrs siap dipidanakan. Kita hrs kawal ini,” kata Mahfud. rew

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapi sindiran Menkopolhukam, Mahfud MD yang menyebut akrobat hukum Joko Tjandra terjadi sejak tahun 2009 atau pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Menurut Benny, ribut soal Djoko Tjandra bukan soal akrobat sejak tahun 2009.

Benny menyoroti negara yang menggelar karpet merah untuk Joko Tjandra.

Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali itu dikawal keluar masuk dari tempat persembunyian.

Setelah jadi sorotan publik, Djoko Tjandra kemudian ditangkap, lalu negara pesta pora.

“Ribut2 kita bukan soal akrobat Jokcan sejak 2009 lalu tapi ttg negara yg gelar karpet merah utk Jokcan, ttg lumpuhnya negara, ttg diamnya presiden, ttg teman2 yg mengawalnya masuk-keluar ke tempat persembunyian. Lalu negara pesta pora-sujud Jokcan ditangkap? Ci Luk Ba. Liberte!,” kata Benny K Harman melalui akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia sudah dikerjain mafia hukum sejak 2009 atau sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada tahun 2009, kata Mahfud, Joko Tjandra sudah tahu akan divonis 2 tahun sebelum hakim mengetukkan palu. Karena itu, dia melarikan diri.

“Thn 2009 kita sdh dikerjain oleh mafia hukum, sebab Joko Tjandra bs tahu akan divonis 2 thn dan lari sblm hakim mengetokkan palu. Siapa yg memberi karpet kpd dia saat itu shg bisa kabur sblm hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sdh lama ada, perlu kesadaran kolektif,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Mahfud menanggapi kritikan yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo terkait penanganan Joko Tjandra.

“Awalnya ada yg bilang Pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yg bilang Pemerintah hny main “Ciluk Ba”. Ada yg bilang, ini hanya ribut sebulan dan stlh itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Joko Tjandra itu dimulai thn 2009,”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Djoko Tjandra harus pasal berlipat sesuai pelanggaran pidana yang dilakukannya.

“Joko Tjandra tdk hny hrs menghuni penjara 2 thn. Krn tingkahnya dia bs diberi hukuman2 baru yg jauh lbih lama. Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kpd pejabat yg melindunginya. Pejabat2 yg melindunginya pun hrs siap dipidanakan. Kita hrs kawal ini,” kata Mahfud. rew

Tweet