Sekarang Istana Mengklarifikasi, Bantah Presiden Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Contentmenarik - Sekretaris Kabinet (Setkab), Pramono Anung mengklarifikasi sekaligus membantah bahwa Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Daerah.

Pramono menjelaskan, Pasal 20 ayat (1) dan (2) beleid tersebut telah menegaskan bahwa peran dan fungsi Gugus Tugas tetap berjalan.

Hanya saja, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020 itu, fungsi dan tugas dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Demikian disampaikan Pramono Anung dalam jumpa pers, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).

Politisi PDIP ini menjelaskan, Gugus Tugas berdiri sendiri karena pada waktu itu dibuat melalui Kepres.

“Maka dia menjadi Gugus Tugas. Karena ini menjadi Perpres, dan dia tidak berdiri sendiri, ada satuan tugas yang lain maka namanya menjadi Satuan Tugas,” terangnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Dimana dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota.

“Maka di daerah diintegrasikan, tidak perlu dibubarkan. Hanya, namanya berubah menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah,” jelas dia.

Bahkan, lanjut Pramono Anung, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak perlu menunggu legalisasi dari Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menjalankan tugasnya.

Menurutnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sudah bisa langsung bekerja pada saat ini juga.

“Karena itu diatur di dalam pasal 20 ayat 2 semua pelaksanaan tugas-tugas beralih setelah satuan tugas terbentuk,” tutur Pramono.

“Maka gugus tugas nantinya sudah tidak ada lagi. Sekarang memang satuan tugas dan satuan tugas adalah organisasi yang sama,” pungkas Pramono Anung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 84/2020 tentang Komite Penanganan virus corona baru (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam belied yang ditandatangani Presiden pada 20 Juli 2020 itu, ada 18 lembaga yang dibubarkan.

Lembaga yang dibubarkan itu berbentuk tim kerja, badan dan komite yang dibuat melalui Perpres dan keputusan presiden (Keppres).

Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 huruf B.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dibubarkan,” demikian bunyi pasal tersebut. Ps

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Contentmenarik - Sekretaris Kabinet (Setkab), Pramono Anung mengklarifikasi sekaligus membantah bahwa Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Daerah.

Pramono menjelaskan, Pasal 20 ayat (1) dan (2) beleid tersebut telah menegaskan bahwa peran dan fungsi Gugus Tugas tetap berjalan.

Hanya saja, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020 itu, fungsi dan tugas dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Demikian disampaikan Pramono Anung dalam jumpa pers, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).

Politisi PDIP ini menjelaskan, Gugus Tugas berdiri sendiri karena pada waktu itu dibuat melalui Kepres.

“Maka dia menjadi Gugus Tugas. Karena ini menjadi Perpres, dan dia tidak berdiri sendiri, ada satuan tugas yang lain maka namanya menjadi Satuan Tugas,” terangnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Dimana dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota.

“Maka di daerah diintegrasikan, tidak perlu dibubarkan. Hanya, namanya berubah menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah,” jelas dia.

Bahkan, lanjut Pramono Anung, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak perlu menunggu legalisasi dari Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menjalankan tugasnya.

Menurutnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sudah bisa langsung bekerja pada saat ini juga.

“Karena itu diatur di dalam pasal 20 ayat 2 semua pelaksanaan tugas-tugas beralih setelah satuan tugas terbentuk,” tutur Pramono.

“Maka gugus tugas nantinya sudah tidak ada lagi. Sekarang memang satuan tugas dan satuan tugas adalah organisasi yang sama,” pungkas Pramono Anung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 84/2020 tentang Komite Penanganan virus corona baru (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam belied yang ditandatangani Presiden pada 20 Juli 2020 itu, ada 18 lembaga yang dibubarkan.

Lembaga yang dibubarkan itu berbentuk tim kerja, badan dan komite yang dibuat melalui Perpres dan keputusan presiden (Keppres).

Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 huruf B.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dibubarkan,” demikian bunyi pasal tersebut. Ps

Tweet