Polri: Mutasi Brigjen Nugroho Wibowo Bukan karena Terbukti Salah

Contentmenarik - Polri menyatakan pencopotan jabatan Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte bukan karena keduanya sudah dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Keduanya diduga bertanggung jawab atas hilangnya nama Joko Tjandra dari daftar red notice Interpol.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengklaim, pemeriksaan terhadap Nugroho dan Napoleon masih terus berjalan. "Berkaitan dengan kode etik yang dilakukan oleh Kadiv Hubinter dan Ses NCB masih dalam proses, artinya Propam masih dalam proses pemeriksaan terkait hal tersebut," ucap Argo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2020

Dalam pemeriksaan Brigjen Nugroho Wibowo dan Napoleon, Argo berujar bahwa Polri mengacu pada azas praduga tak bersalah. Polri tak mau terburu-buru menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dua jenderal itu lakukan. "Kami masih berproses, tunggu saja," ucap Argo.

Kapolri Jenderal Idham Azis memutasi Nugroho dari jabatan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ia diduga menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah kadaluarsanya red notice atas nama Joko dari basis data Interpol.

Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Joko Tjandra dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat Joko bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasus korupsi Bank Bali yang membelitnya. Karena ulah Nugroho, Napoleon ikut dimutasi lantaran dianggap lalai mengawasi anak buahnya. (*)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Contentmenarik - Polri menyatakan pencopotan jabatan Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte bukan karena keduanya sudah dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Keduanya diduga bertanggung jawab atas hilangnya nama Joko Tjandra dari daftar red notice Interpol.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengklaim, pemeriksaan terhadap Nugroho dan Napoleon masih terus berjalan. "Berkaitan dengan kode etik yang dilakukan oleh Kadiv Hubinter dan Ses NCB masih dalam proses, artinya Propam masih dalam proses pemeriksaan terkait hal tersebut," ucap Argo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2020

Dalam pemeriksaan Brigjen Nugroho Wibowo dan Napoleon, Argo berujar bahwa Polri mengacu pada azas praduga tak bersalah. Polri tak mau terburu-buru menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dua jenderal itu lakukan. "Kami masih berproses, tunggu saja," ucap Argo.

Kapolri Jenderal Idham Azis memutasi Nugroho dari jabatan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ia diduga menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah kadaluarsanya red notice atas nama Joko dari basis data Interpol.

Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Joko Tjandra dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat Joko bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasus korupsi Bank Bali yang membelitnya. Karena ulah Nugroho, Napoleon ikut dimutasi lantaran dianggap lalai mengawasi anak buahnya. (*)

Tweet