Pernyataan Terbaru IPW Soal Djoko Tjandra, Asli Ini Lebih Nyelekit Bagi Mabes Polri

Contentmenarik - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kembali membuat pernyataan yang cukup nyelekit bagi Mabes Polri terkait kasus Djoko Tjandra.

Kali ini, Neta mendesak Menko Polhukam Mahfud MD harus mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya.

Tujuannya, agar lebih serius menangani dan memberantas kasus korupsi.

Terutama menangkap Djoko Tjandra dan semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ kepada buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.

Menurut Neta, yang harus dilakukan Mahfud MD adalah mendalami pengakuan Mabes Polri perihal pengawalan yang diberikan Brigjen Prsetijo Utomo kepada Djoko.

Itu terjadi saat Djoko terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan jet pribadinya.

Demikian disampaikan Neta S Pane dalma keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

Yang harus didalami Mahfud, lanjut Neta, adalah dalam rangka kepentingan apa Prasetijo mengawal Djoko.

“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya?” kata Neta.

Dengan demikian, katanya, bisa menjawab pertanyaan publik.

Yakni benar atau tidaknya pengawalan itu dilakukan agar Djoko tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.

Hal itu agar tidak muncul anggapan bahwa pengawalan itu dilakukan oleh jendral yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

“Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi? Atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?” sambungnya.

Neta beranalogi, jika pengawalan itu atas inisiatif pribadi, maka semestinya Kapolda Kalbar bisa langsung menangkap Djoko Tjandra di Pontianak.

Apalagi, pangkat Kapolda Kalbar yang Lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

Menurut Neta, jika Kapolda Kalbar tak tahu Djoko muncul di wilayahnya, maka akan jadi hal lebih aneh lagi.

Bagaimana mungkin, kata Neta, Kapolda Kalbar sampai tidak tidak tahu.

“Ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya?” heran Neta.

Atas alasaan itu, Menko Polhukam harus mendesak Mabes Polri agar memberikan penjelasan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo Utomo kepada Djoko.

Dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

Hal ini, lanjut Neta, diperlukan agar mata rantai kasus Djoko Tjandra bisa terungkap terang benderang.

“Dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri,” kata Neta.

NEXT>>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Contentmenarik - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kembali membuat pernyataan yang cukup nyelekit bagi Mabes Polri terkait kasus Djoko Tjandra.

Kali ini, Neta mendesak Menko Polhukam Mahfud MD harus mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya.

Tujuannya, agar lebih serius menangani dan memberantas kasus korupsi.

Terutama menangkap Djoko Tjandra dan semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ kepada buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.

Menurut Neta, yang harus dilakukan Mahfud MD adalah mendalami pengakuan Mabes Polri perihal pengawalan yang diberikan Brigjen Prsetijo Utomo kepada Djoko.

Itu terjadi saat Djoko terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan jet pribadinya.

Demikian disampaikan Neta S Pane dalma keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

Yang harus didalami Mahfud, lanjut Neta, adalah dalam rangka kepentingan apa Prasetijo mengawal Djoko.

“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya?” kata Neta.

Dengan demikian, katanya, bisa menjawab pertanyaan publik.

Yakni benar atau tidaknya pengawalan itu dilakukan agar Djoko tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.

Hal itu agar tidak muncul anggapan bahwa pengawalan itu dilakukan oleh jendral yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

“Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi? Atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?” sambungnya.

Neta beranalogi, jika pengawalan itu atas inisiatif pribadi, maka semestinya Kapolda Kalbar bisa langsung menangkap Djoko Tjandra di Pontianak.

Apalagi, pangkat Kapolda Kalbar yang Lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

Menurut Neta, jika Kapolda Kalbar tak tahu Djoko muncul di wilayahnya, maka akan jadi hal lebih aneh lagi.

Bagaimana mungkin, kata Neta, Kapolda Kalbar sampai tidak tidak tahu.

“Ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya?” heran Neta.

Atas alasaan itu, Menko Polhukam harus mendesak Mabes Polri agar memberikan penjelasan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo Utomo kepada Djoko.

Dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

Hal ini, lanjut Neta, diperlukan agar mata rantai kasus Djoko Tjandra bisa terungkap terang benderang.

“Dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri,” kata Neta.

NEXT>>>>>>

Tweet