Contentmenarik - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kembali membuat pernyataan yang cukup nyelekit bagi Mabes Polri terkait kasus Djoko Tjandra.
Kali ini, Neta mendesak Menko Polhukam Mahfud MD harus mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya.
Tujuannya, agar lebih serius menangani dan memberantas kasus korupsi.
Terutama menangkap Djoko Tjandra dan semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ kepada buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.
Menurut Neta, yang harus dilakukan Mahfud MD adalah mendalami pengakuan Mabes Polri perihal pengawalan yang diberikan Brigjen Prsetijo Utomo kepada Djoko.
Itu terjadi saat Djoko terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan jet pribadinya.
Demikian disampaikan Neta S Pane dalma keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).
Yang harus didalami Mahfud, lanjut Neta, adalah dalam rangka kepentingan apa Prasetijo mengawal Djoko.
“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya?” kata Neta.
Dengan demikian, katanya, bisa menjawab pertanyaan publik.
Yakni benar atau tidaknya pengawalan itu dilakukan agar Djoko tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.
Hal itu agar tidak muncul anggapan bahwa pengawalan itu dilakukan oleh jendral yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.
“Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi? Atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?” sambungnya.
Neta beranalogi, jika pengawalan itu atas inisiatif pribadi, maka semestinya Kapolda Kalbar bisa langsung menangkap Djoko Tjandra di Pontianak.
Apalagi, pangkat Kapolda Kalbar yang Lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.
Menurut Neta, jika Kapolda Kalbar tak tahu Djoko muncul di wilayahnya, maka akan jadi hal lebih aneh lagi.
Bagaimana mungkin, kata Neta, Kapolda Kalbar sampai tidak tidak tahu.
“Ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya?” heran Neta.
Atas alasaan itu, Menko Polhukam harus mendesak Mabes Polri agar memberikan penjelasan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo Utomo kepada Djoko.
Dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.
Hal ini, lanjut Neta, diperlukan agar mata rantai kasus Djoko Tjandra bisa terungkap terang benderang.
“Dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri,” kata Neta.
NEXT>>>>>>
NEXT>>>>>>
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Contentmenarik - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kembali membuat pernyataan yang cukup nyelekit bagi Mabes Polri terkait kasus Djoko Tjandra.
Kali ini, Neta mendesak Menko Polhukam Mahfud MD harus mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya.
Tujuannya, agar lebih serius menangani dan memberantas kasus korupsi.
Terutama menangkap Djoko Tjandra dan semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ kepada buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.
Menurut Neta, yang harus dilakukan Mahfud MD adalah mendalami pengakuan Mabes Polri perihal pengawalan yang diberikan Brigjen Prsetijo Utomo kepada Djoko.
Itu terjadi saat Djoko terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan jet pribadinya.
Demikian disampaikan Neta S Pane dalma keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).
Yang harus didalami Mahfud, lanjut Neta, adalah dalam rangka kepentingan apa Prasetijo mengawal Djoko.
“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya?” kata Neta.
Dengan demikian, katanya, bisa menjawab pertanyaan publik.
Yakni benar atau tidaknya pengawalan itu dilakukan agar Djoko tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.
Hal itu agar tidak muncul anggapan bahwa pengawalan itu dilakukan oleh jendral yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.
“Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi? Atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?” sambungnya.
Neta beranalogi, jika pengawalan itu atas inisiatif pribadi, maka semestinya Kapolda Kalbar bisa langsung menangkap Djoko Tjandra di Pontianak.
Apalagi, pangkat Kapolda Kalbar yang Lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.
Menurut Neta, jika Kapolda Kalbar tak tahu Djoko muncul di wilayahnya, maka akan jadi hal lebih aneh lagi.
Bagaimana mungkin, kata Neta, Kapolda Kalbar sampai tidak tidak tahu.
“Ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya?” heran Neta.
Atas alasaan itu, Menko Polhukam harus mendesak Mabes Polri agar memberikan penjelasan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo Utomo kepada Djoko.
Dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.
Hal ini, lanjut Neta, diperlukan agar mata rantai kasus Djoko Tjandra bisa terungkap terang benderang.
“Dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri,” kata Neta.
NEXT>>>>>>
NEXT>>>>>>
0 Response to "Pernyataan Terbaru IPW Soal Djoko Tjandra, Asli Ini Lebih Nyelekit Bagi Mabes Polri"
Post a comment