Lieus Sungkharisma: Bambang Widjojanto Bisa Jerumuskan Anies Baswedan

Contentmenarik - Lieus Sungkharisma tak habis pikir mengapa Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Bambang Widjojanto bisa memberikan penilaian dan rekomendasi hukum kepada Gubernur DKI Jakarta yang mengabaikan semua proses hukum yang telah dan sedang terjadi.

Lieus mempersoalkan uraian, analisa, dan rekomendasi Bambang Widjajanto sengketa antara Bank DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta melawan ahli waris pemilik sebidang tanah di Jalan Pintu Besar No. 67, Jakarta, The Tjin Kok. Surat tersebut ditulis Bambang Widjojanto tanggal 7 Juli yang lalu.

“Enggak sangka BW (Bambang Widjojanto) bisa begitu. Analisa BW itu bisa menjerumuskan Gubernur Anies Baswedan, lho,” ujar Lieus Sungkharisma yang dalam kasus ini menjadi kuasa dari Ham Sutedjo, ahli waris The Tjin Kok.

Di dalam analisanya itu, Bambang Widjojanto antara lain mengatakan, tidak ada bukti sewa menyewa antara PT Bank DKI dengan sebidang tanah yang dipersoalkan itu. Juga, tidak ada bukti The A Lin, yang merupakan ayah dari The Tjin Kok, memiliki Bank Makassar.

“Bank DKI tahu pasti bahwa tanah dan bangunan itu telah dijual oleh Dewan Likwidator Ex GEBC kepada Bank Masyarakat Makassar dimana The A Lin adalah pemegang sahamnya. Oleh karena itu Bank DKI dan Pemprov DKI wajib membayar sewa atas tanah dan bangunan kepada The A Lin melalui ahli warisnya,” ujar Liesu Sungkharisma.

Dia juga mempersoalkan pernyataan Bambang Widjojanto yang mengatakan bahwa eksekusi lahan itu akan merugikan keuangan negara atau daerah karena membeli aset tanah dan bangunan yang tidak ada.

“Alasan ini sungguh mengada-ada, bahwa PT Bank DKI dan Pemprov DKI tidak membayar sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan No. 67 Jakarta sejak tahun 1962, dan telah merombak dan mengoperkan ke pihak lain tanpa persetujuan The A Lin orang tua The Tjin Kok. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” kata Lieus lagi.

Hal lain yang disayangkan Lieus Sungkahrisma adalah pernyataan Bambang Widjojanto yang mempertanyakan apakah benar penggugat dalam kasus ini adalah ahli waris pemilik tanah dan bangunan yang dipersoalkan itu.

Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan Bambang Widjojanto ini berputar-putar dan mengabaikan semua proses hukum yang telah dilalui sehingga tinggal menunggu eksekusi.

“The Tjin Kok mewariskan lahan dan bangunan itu kepada anak kandungnya yaitu Ham Sutedjo, berdasarkan Akta Pernyataan No. 34, Akta Hak Waris No. 35, dan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa No. 36. Ketiga Akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 September 2016 oleh Notaris Kezia Janty Lega S.H, di Jakarta,” ujar Lieus Sungkharisma lagi. (rmol)
NEXT>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Contentmenarik - Lieus Sungkharisma tak habis pikir mengapa Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Bambang Widjojanto bisa memberikan penilaian dan rekomendasi hukum kepada Gubernur DKI Jakarta yang mengabaikan semua proses hukum yang telah dan sedang terjadi.

Lieus mempersoalkan uraian, analisa, dan rekomendasi Bambang Widjajanto sengketa antara Bank DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta melawan ahli waris pemilik sebidang tanah di Jalan Pintu Besar No. 67, Jakarta, The Tjin Kok. Surat tersebut ditulis Bambang Widjojanto tanggal 7 Juli yang lalu.

“Enggak sangka BW (Bambang Widjojanto) bisa begitu. Analisa BW itu bisa menjerumuskan Gubernur Anies Baswedan, lho,” ujar Lieus Sungkharisma yang dalam kasus ini menjadi kuasa dari Ham Sutedjo, ahli waris The Tjin Kok.

Di dalam analisanya itu, Bambang Widjojanto antara lain mengatakan, tidak ada bukti sewa menyewa antara PT Bank DKI dengan sebidang tanah yang dipersoalkan itu. Juga, tidak ada bukti The A Lin, yang merupakan ayah dari The Tjin Kok, memiliki Bank Makassar.

“Bank DKI tahu pasti bahwa tanah dan bangunan itu telah dijual oleh Dewan Likwidator Ex GEBC kepada Bank Masyarakat Makassar dimana The A Lin adalah pemegang sahamnya. Oleh karena itu Bank DKI dan Pemprov DKI wajib membayar sewa atas tanah dan bangunan kepada The A Lin melalui ahli warisnya,” ujar Liesu Sungkharisma.

Dia juga mempersoalkan pernyataan Bambang Widjojanto yang mengatakan bahwa eksekusi lahan itu akan merugikan keuangan negara atau daerah karena membeli aset tanah dan bangunan yang tidak ada.

“Alasan ini sungguh mengada-ada, bahwa PT Bank DKI dan Pemprov DKI tidak membayar sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan No. 67 Jakarta sejak tahun 1962, dan telah merombak dan mengoperkan ke pihak lain tanpa persetujuan The A Lin orang tua The Tjin Kok. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” kata Lieus lagi.

Hal lain yang disayangkan Lieus Sungkahrisma adalah pernyataan Bambang Widjojanto yang mempertanyakan apakah benar penggugat dalam kasus ini adalah ahli waris pemilik tanah dan bangunan yang dipersoalkan itu.

Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan Bambang Widjojanto ini berputar-putar dan mengabaikan semua proses hukum yang telah dilalui sehingga tinggal menunggu eksekusi.

“The Tjin Kok mewariskan lahan dan bangunan itu kepada anak kandungnya yaitu Ham Sutedjo, berdasarkan Akta Pernyataan No. 34, Akta Hak Waris No. 35, dan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa No. 36. Ketiga Akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 September 2016 oleh Notaris Kezia Janty Lega S.H, di Jakarta,” ujar Lieus Sungkharisma lagi. (rmol)
NEXT>>>>

Tweet