Contentmenarik - Lieus Sungkharisma tak habis pikir mengapa Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Bambang Widjojanto bisa memberikan penilaian dan rekomendasi hukum kepada Gubernur DKI Jakarta yang mengabaikan semua proses hukum yang telah dan sedang terjadi.
Lieus mempersoalkan uraian, analisa, dan rekomendasi Bambang Widjajanto sengketa antara Bank DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta melawan ahli waris pemilik sebidang tanah di Jalan Pintu Besar No. 67, Jakarta, The Tjin Kok. Surat tersebut ditulis Bambang Widjojanto tanggal 7 Juli yang lalu.
“Enggak sangka BW (Bambang Widjojanto) bisa begitu. Analisa BW itu bisa menjerumuskan Gubernur Anies Baswedan, lho,” ujar Lieus Sungkharisma yang dalam kasus ini menjadi kuasa dari Ham Sutedjo, ahli waris The Tjin Kok.
Di dalam analisanya itu, Bambang Widjojanto antara lain mengatakan, tidak ada bukti sewa menyewa antara PT Bank DKI dengan sebidang tanah yang dipersoalkan itu. Juga, tidak ada bukti The A Lin, yang merupakan ayah dari The Tjin Kok, memiliki Bank Makassar.
“Bank DKI tahu pasti bahwa tanah dan bangunan itu telah dijual oleh Dewan Likwidator Ex GEBC kepada Bank Masyarakat Makassar dimana The A Lin adalah pemegang sahamnya. Oleh karena itu Bank DKI dan Pemprov DKI wajib membayar sewa atas tanah dan bangunan kepada The A Lin melalui ahli warisnya,” ujar Liesu Sungkharisma.
Dia juga mempersoalkan pernyataan Bambang Widjojanto yang mengatakan bahwa eksekusi lahan itu akan merugikan keuangan negara atau daerah karena membeli aset tanah dan bangunan yang tidak ada.
“Alasan ini sungguh mengada-ada, bahwa PT Bank DKI dan Pemprov DKI tidak membayar sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan No. 67 Jakarta sejak tahun 1962, dan telah merombak dan mengoperkan ke pihak lain tanpa persetujuan The A Lin orang tua The Tjin Kok. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” kata Lieus lagi.
Hal lain yang disayangkan Lieus Sungkahrisma adalah pernyataan Bambang Widjojanto yang mempertanyakan apakah benar penggugat dalam kasus ini adalah ahli waris pemilik tanah dan bangunan yang dipersoalkan itu.
Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan Bambang Widjojanto ini berputar-putar dan mengabaikan semua proses hukum yang telah dilalui sehingga tinggal menunggu eksekusi.
“The Tjin Kok mewariskan lahan dan bangunan itu kepada anak kandungnya yaitu Ham Sutedjo, berdasarkan Akta Pernyataan No. 34, Akta Hak Waris No. 35, dan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa No. 36. Ketiga Akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 September 2016 oleh Notaris Kezia Janty Lega S.H, di Jakarta,” ujar Lieus Sungkharisma lagi. (rmol)
NEXT>>>>
NEXT>>>>
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Contentmenarik - Lieus Sungkharisma tak habis pikir mengapa Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Bambang Widjojanto bisa memberikan penilaian dan rekomendasi hukum kepada Gubernur DKI Jakarta yang mengabaikan semua proses hukum yang telah dan sedang terjadi.
Lieus mempersoalkan uraian, analisa, dan rekomendasi Bambang Widjajanto sengketa antara Bank DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta melawan ahli waris pemilik sebidang tanah di Jalan Pintu Besar No. 67, Jakarta, The Tjin Kok. Surat tersebut ditulis Bambang Widjojanto tanggal 7 Juli yang lalu.
“Enggak sangka BW (Bambang Widjojanto) bisa begitu. Analisa BW itu bisa menjerumuskan Gubernur Anies Baswedan, lho,” ujar Lieus Sungkharisma yang dalam kasus ini menjadi kuasa dari Ham Sutedjo, ahli waris The Tjin Kok.
Di dalam analisanya itu, Bambang Widjojanto antara lain mengatakan, tidak ada bukti sewa menyewa antara PT Bank DKI dengan sebidang tanah yang dipersoalkan itu. Juga, tidak ada bukti The A Lin, yang merupakan ayah dari The Tjin Kok, memiliki Bank Makassar.
“Bank DKI tahu pasti bahwa tanah dan bangunan itu telah dijual oleh Dewan Likwidator Ex GEBC kepada Bank Masyarakat Makassar dimana The A Lin adalah pemegang sahamnya. Oleh karena itu Bank DKI dan Pemprov DKI wajib membayar sewa atas tanah dan bangunan kepada The A Lin melalui ahli warisnya,” ujar Liesu Sungkharisma.
Dia juga mempersoalkan pernyataan Bambang Widjojanto yang mengatakan bahwa eksekusi lahan itu akan merugikan keuangan negara atau daerah karena membeli aset tanah dan bangunan yang tidak ada.
“Alasan ini sungguh mengada-ada, bahwa PT Bank DKI dan Pemprov DKI tidak membayar sewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan No. 67 Jakarta sejak tahun 1962, dan telah merombak dan mengoperkan ke pihak lain tanpa persetujuan The A Lin orang tua The Tjin Kok. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” kata Lieus lagi.
Hal lain yang disayangkan Lieus Sungkahrisma adalah pernyataan Bambang Widjojanto yang mempertanyakan apakah benar penggugat dalam kasus ini adalah ahli waris pemilik tanah dan bangunan yang dipersoalkan itu.
Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan Bambang Widjojanto ini berputar-putar dan mengabaikan semua proses hukum yang telah dilalui sehingga tinggal menunggu eksekusi.
“The Tjin Kok mewariskan lahan dan bangunan itu kepada anak kandungnya yaitu Ham Sutedjo, berdasarkan Akta Pernyataan No. 34, Akta Hak Waris No. 35, dan Akta Pernyataan Persetujuan dan Kuasa No. 36. Ketiga Akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 September 2016 oleh Notaris Kezia Janty Lega S.H, di Jakarta,” ujar Lieus Sungkharisma lagi. (rmol)
NEXT>>>>
NEXT>>>>
0 Response to "Lieus Sungkharisma: Bambang Widjojanto Bisa Jerumuskan Anies Baswedan"
Post a comment