2 Kali Ditolak, Ruslan Buton Siapkan Praperadilan ke 3, Sertakan Dewan Pers dan MK


Contentmenarik - Tersangka kasus ujaran kebencian, Ruslan Buton akan mengajukan permohonan praperadilan lagi setelah dua kali ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon dalam praperadilan jilid III nanti disebut bakal lebih banyak.

"Besok itu termohonnya Mabes Polri, penyidik, sama jaksa. Kedua, jaksa, penyidik sama Dewan Pers. Ketiga, jaksa, penyidik, sama Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2020, seperti dilansir Tempo.

Pada 25 Juni lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haryadi menolak praperadilan Ruslan Buton. Mantan anggota TNI Angkatan

Darat tersebut kemudian mengajukan tiga berkas praperadilan lagi dengan melibatkan istri dan anaknya sebagai pemohon. Namun, pengadilan kembali menolak praperadilan tersebut pada hari Senin, 21 Juli 2020.

Tonin menjelaskan, terlibatnya Dewan Pers sebagai termohon berkaitan dengan sebuah berita dari portal media online indeks.co yang dijadikan barang bukti.

Sementara terseretnya MK, kata Tonin, karena lembaga itu punya aturan berupa pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Sementara Ruslan Buton disebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun fakta tersebut dinilai Tonin tak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara praperadilan kliennya.

"Nah ternyata tidak dibikin," kata Tonin.

Polisi menangkap Ruslan Buton di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Kecamatan Wabula, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 28 Mei 2020. Mantan anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk rekaman suara.

Dalam rekamannya, Ruslan Buton mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, solusi terbaik menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Atas pernyataannya, Ruslan dikenai Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE serta Pasal 207, Pasal 310, dan Pasal 31 KUHP.[Pi]

NEXT>>>>>

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Contentmenarik - Tersangka kasus ujaran kebencian, Ruslan Buton akan mengajukan permohonan praperadilan lagi setelah dua kali ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon dalam praperadilan jilid III nanti disebut bakal lebih banyak.

"Besok itu termohonnya Mabes Polri, penyidik, sama jaksa. Kedua, jaksa, penyidik sama Dewan Pers. Ketiga, jaksa, penyidik, sama Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2020, seperti dilansir Tempo.

Pada 25 Juni lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haryadi menolak praperadilan Ruslan Buton. Mantan anggota TNI Angkatan

Darat tersebut kemudian mengajukan tiga berkas praperadilan lagi dengan melibatkan istri dan anaknya sebagai pemohon. Namun, pengadilan kembali menolak praperadilan tersebut pada hari Senin, 21 Juli 2020.

Tonin menjelaskan, terlibatnya Dewan Pers sebagai termohon berkaitan dengan sebuah berita dari portal media online indeks.co yang dijadikan barang bukti.

Sementara terseretnya MK, kata Tonin, karena lembaga itu punya aturan berupa pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Sementara Ruslan Buton disebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun fakta tersebut dinilai Tonin tak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara praperadilan kliennya.

"Nah ternyata tidak dibikin," kata Tonin.

Polisi menangkap Ruslan Buton di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Kecamatan Wabula, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 28 Mei 2020. Mantan anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk rekaman suara.

Dalam rekamannya, Ruslan Buton mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, solusi terbaik menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Atas pernyataannya, Ruslan dikenai Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE serta Pasal 207, Pasal 310, dan Pasal 31 KUHP.[Pi]

NEXT>>>>>

0 Response to "2 Kali Ditolak, Ruslan Buton Siapkan Praperadilan ke 3, Sertakan Dewan Pers dan MK"

Post a comment




>