Sentil Luhut-Wishnutama, Politisi PDIP: Banyak Menteri Salah Posisi

100 hari masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dikritisi Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon.

Dia menyebut, sebagian menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ditempatkan pada sektor yang tidak sesuai.

Awalnya Effendi berbicara tentang capaian Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik. Namun modal stabilitas politik untuk kemajuan Indonesia itu, menurutnya, tidak ditopang secara maksimal oleh kabinet Jokowi.

"Pertanyaannya sekarang apakah modal tadi sudah dimanfaatkan optimal? Nah, ini kembali lagi pada susunan kru di kapal Pak Jokowi. Kita lihat susunan kabinet ini tidak dream team juga, ada political of appointee, kontraktor politik, ada orang yang nggak ada urusannya tapi posisinya di situ," kata Effendi dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Effendi mengatakan banyak hal yang ingin dicapai oleh Jokowi terhambat karena menteri yang tidak sesuai penempatan. Dia juga menyebut Jokowi terus menoleransi ini.

"Banyaklah (menteri salah posisi), ya. Yang kita ingin kejar ke satu titik tapi dipasang awak yang menurut saya bukan posisinya. Kalau contohnya hampir semuanya, dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah, ini yang membuat Jokowi masih ambil risiko bahwa di the last lap dia dengan warisan yang nanti diwariskan di pemimpin berikutnya, dia masih tetap menolerir ini," ucapnya.

Salah satu menteri yang disoroti Effendi adalah Menteri Pariwisata Wishnutama serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksud kan apa iya sesuai dengan yang diharapkan? Kan tidak, bagaimana Menteri Pariwisata sudah sekian bulan nggak ada programnya. Ini contoh. Menteri yang lain sama, menteri investasi mana mau berinvestasi menarik," imbuhnya.

Selain itu, Effendi mengkritisi menteri koordinator dalam kabinet Jokowi. Dia menyebut menko yang ada sejauh ini justru mempersulit birokrasi pemerintah.

"Fungsi menko juga nggak terlalu efektif kecuali perpanjang birokrasi yang akhirnya nggak penting juga. Sehingga si menteri bingung, dia bertanggung jawab ke siapa, ke wapres kok via menko, atau ke presiden atau ke KSP. Kalau mau lari kencang, ya nggak usah ada menko, tapi semua menteri yang langsung bisa menerapkan kebijakannya," ujarnya. (detik.com).

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

100 hari masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dikritisi Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon.

Dia menyebut, sebagian menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ditempatkan pada sektor yang tidak sesuai.

Awalnya Effendi berbicara tentang capaian Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik. Namun modal stabilitas politik untuk kemajuan Indonesia itu, menurutnya, tidak ditopang secara maksimal oleh kabinet Jokowi.

"Pertanyaannya sekarang apakah modal tadi sudah dimanfaatkan optimal? Nah, ini kembali lagi pada susunan kru di kapal Pak Jokowi. Kita lihat susunan kabinet ini tidak dream team juga, ada political of appointee, kontraktor politik, ada orang yang nggak ada urusannya tapi posisinya di situ," kata Effendi dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Effendi mengatakan banyak hal yang ingin dicapai oleh Jokowi terhambat karena menteri yang tidak sesuai penempatan. Dia juga menyebut Jokowi terus menoleransi ini.

"Banyaklah (menteri salah posisi), ya. Yang kita ingin kejar ke satu titik tapi dipasang awak yang menurut saya bukan posisinya. Kalau contohnya hampir semuanya, dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah, ini yang membuat Jokowi masih ambil risiko bahwa di the last lap dia dengan warisan yang nanti diwariskan di pemimpin berikutnya, dia masih tetap menolerir ini," ucapnya.

Salah satu menteri yang disoroti Effendi adalah Menteri Pariwisata Wishnutama serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksud kan apa iya sesuai dengan yang diharapkan? Kan tidak, bagaimana Menteri Pariwisata sudah sekian bulan nggak ada programnya. Ini contoh. Menteri yang lain sama, menteri investasi mana mau berinvestasi menarik," imbuhnya.

Selain itu, Effendi mengkritisi menteri koordinator dalam kabinet Jokowi. Dia menyebut menko yang ada sejauh ini justru mempersulit birokrasi pemerintah.

"Fungsi menko juga nggak terlalu efektif kecuali perpanjang birokrasi yang akhirnya nggak penting juga. Sehingga si menteri bingung, dia bertanggung jawab ke siapa, ke wapres kok via menko, atau ke presiden atau ke KSP. Kalau mau lari kencang, ya nggak usah ada menko, tapi semua menteri yang langsung bisa menerapkan kebijakannya," ujarnya. (detik.com).

Tweet