100 hari masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dikritisi Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon.
Dia menyebut, sebagian menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ditempatkan pada sektor yang tidak sesuai.
Awalnya Effendi berbicara tentang capaian Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik. Namun modal stabilitas politik untuk kemajuan Indonesia itu, menurutnya, tidak ditopang secara maksimal oleh kabinet Jokowi.
"Pertanyaannya sekarang apakah modal tadi sudah dimanfaatkan optimal? Nah, ini kembali lagi pada susunan kru di kapal Pak Jokowi. Kita lihat susunan kabinet ini tidak dream team juga, ada political of appointee, kontraktor politik, ada orang yang nggak ada urusannya tapi posisinya di situ," kata Effendi dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Effendi mengatakan banyak hal yang ingin dicapai oleh Jokowi terhambat karena menteri yang tidak sesuai penempatan. Dia juga menyebut Jokowi terus menoleransi ini.
"Banyaklah (menteri salah posisi), ya. Yang kita ingin kejar ke satu titik tapi dipasang awak yang menurut saya bukan posisinya. Kalau contohnya hampir semuanya, dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah, ini yang membuat Jokowi masih ambil risiko bahwa di the last lap dia dengan warisan yang nanti diwariskan di pemimpin berikutnya, dia masih tetap menolerir ini," ucapnya.
Salah satu menteri yang disoroti Effendi adalah Menteri Pariwisata Wishnutama serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksud kan apa iya sesuai dengan yang diharapkan? Kan tidak, bagaimana Menteri Pariwisata sudah sekian bulan nggak ada programnya. Ini contoh. Menteri yang lain sama, menteri investasi mana mau berinvestasi menarik," imbuhnya.
Selain itu, Effendi mengkritisi menteri koordinator dalam kabinet Jokowi. Dia menyebut menko yang ada sejauh ini justru mempersulit birokrasi pemerintah.
"Fungsi menko juga nggak terlalu efektif kecuali perpanjang birokrasi yang akhirnya nggak penting juga. Sehingga si menteri bingung, dia bertanggung jawab ke siapa, ke wapres kok via menko, atau ke presiden atau ke KSP. Kalau mau lari kencang, ya nggak usah ada menko, tapi semua menteri yang langsung bisa menerapkan kebijakannya," ujarnya. (detik.com).
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
100 hari masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dikritisi Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon.
Dia menyebut, sebagian menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ditempatkan pada sektor yang tidak sesuai.
Awalnya Effendi berbicara tentang capaian Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik. Namun modal stabilitas politik untuk kemajuan Indonesia itu, menurutnya, tidak ditopang secara maksimal oleh kabinet Jokowi.
"Pertanyaannya sekarang apakah modal tadi sudah dimanfaatkan optimal? Nah, ini kembali lagi pada susunan kru di kapal Pak Jokowi. Kita lihat susunan kabinet ini tidak dream team juga, ada political of appointee, kontraktor politik, ada orang yang nggak ada urusannya tapi posisinya di situ," kata Effendi dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Effendi mengatakan banyak hal yang ingin dicapai oleh Jokowi terhambat karena menteri yang tidak sesuai penempatan. Dia juga menyebut Jokowi terus menoleransi ini.
"Banyaklah (menteri salah posisi), ya. Yang kita ingin kejar ke satu titik tapi dipasang awak yang menurut saya bukan posisinya. Kalau contohnya hampir semuanya, dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah, ini yang membuat Jokowi masih ambil risiko bahwa di the last lap dia dengan warisan yang nanti diwariskan di pemimpin berikutnya, dia masih tetap menolerir ini," ucapnya.
Salah satu menteri yang disoroti Effendi adalah Menteri Pariwisata Wishnutama serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksud kan apa iya sesuai dengan yang diharapkan? Kan tidak, bagaimana Menteri Pariwisata sudah sekian bulan nggak ada programnya. Ini contoh. Menteri yang lain sama, menteri investasi mana mau berinvestasi menarik," imbuhnya.
Selain itu, Effendi mengkritisi menteri koordinator dalam kabinet Jokowi. Dia menyebut menko yang ada sejauh ini justru mempersulit birokrasi pemerintah.
"Fungsi menko juga nggak terlalu efektif kecuali perpanjang birokrasi yang akhirnya nggak penting juga. Sehingga si menteri bingung, dia bertanggung jawab ke siapa, ke wapres kok via menko, atau ke presiden atau ke KSP. Kalau mau lari kencang, ya nggak usah ada menko, tapi semua menteri yang langsung bisa menerapkan kebijakannya," ujarnya. (detik.com).
0 Response to "Sentil Luhut-Wishnutama, Politisi PDIP: Banyak Menteri Salah Posisi"
Post a comment