Jokowi Tolak Eks ISIS, Din Syamsuddin: WNI Berhak Dilindungi

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya di Suriah, jika orang tersebut masih menajdi warga negara Indonesia (WNI). Din menuturkan konstitusi, dalam Undang-undang Dasar 1945, mengamanatkan negara melindungi warganya.

"Selama mereka masih berstatus WNI. Sekali lagi selama mereka masih berstatus WNI, maka negara harus memberikan perlindungan, itu amanat Konstitusi bahkan amanat dari pembukaan UUD 1945 bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah negara Indonesia kalo tidak salah bunyinya seperti itu," katanya di Sekretariat DN-PIM, di Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Din mengingatkan setiap WNI memiliki hak dilindungi. Meski melakukan pelanggaran, sambung Din, pemerintah bisa menghukum mereka setelah memulangkan dari Suriah.

"Maka, mereka punya hak untuk dilindungi bahwa memang ada pelanggaran hukum, seandainya ada pelanggaran hukum ya silahkan mereka juga tidak terluput dari objek atau subjek penegakkan hukum," ujar Din.

Din mengaku mendapat informasi warga negara asing (WNA) yang hendak menjadi WNI dipermudah prosesnya. Maka hal itu menjadi sebuah ironi saat pemerintah menolak masuk warganya sendiri.

"Masa warga negara asing yang mau jadi WNI kan banyak itu, dan bahkan ada saya dengar dimudahkan untuk jadi WNI. Masa terhadap mereka (WNI Eks ISIS) negara.. itu kedzaliman negara. Ini pendapat saya, saya mengacu pada konstitusi," kata Din.

Lebih lanjut Din menegaskan tindakan penolakan WNI eks ISIS untuk kembali dapat membuat pemerintah dianggap inskonstitusional. Dia menyarankan pemerintah melakukan penegakkan hukum bagi WNI yang masih memegang paham ISIS.

"Negara pemerintah akan bisa dituduh inkontistusional kalo tidak melindungi WNI untuk ingin kembali. Bahwa kalo ada persoalan pelanggaran hukum, lihat saja hukumnya tegakan hukum, kalo ada kecurigaan mereka punya paham lain nyatakan diminta buat pernyataan," tutur Din.

Din juga mempersilahkan pemerintah untuk melakukan proses deradikalisasi bagi para WNI eks ISIS. Menurutnya, tugas utama negara adalah melindungi hak setiap warga negara di manapun mereka berada.

"Ya silahkan itu (deradikalisasi) urusan teknisnya, urusan primernya itu mereka harus tetap diterima sebagai WNI dan punya hak, dan negara punya kewajiban untuk melindungi. Jangan disarukan, dan ini berlaku untuk semua warga negara yang pernah keluar negeri dan tidak boleh datang," kata Din.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pendapat pribadinya yang menolak memulangkah 600 WNI eks ISIS di Suriah. Namun Jokowi mengaku akan tetap membahas dan membuat keputusan soal wacana itu setelah rapat resmi bersama jajarannya terlebih dahulu.

Sementara itu, anggota F-PKS DPR Mardani Ali Sera ingin pemerintah mengurus para WNI eks ISIS. Mardani merasa kasihan para WNI eks ISIS terkatung-katung tak jelas nasibnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 600 orang yang mengaku WNI eks ISIS berada di tiga kamp. Ketiga kamp tersebut tersebar di tiga otoritas yang saat ini masih berkonflik dan BNPT tak dapat masuk untuk memverifikasi pengakuan tersebut.(detikcom)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya di Suriah, jika orang tersebut masih menajdi warga negara Indonesia (WNI). Din menuturkan konstitusi, dalam Undang-undang Dasar 1945, mengamanatkan negara melindungi warganya.

"Selama mereka masih berstatus WNI. Sekali lagi selama mereka masih berstatus WNI, maka negara harus memberikan perlindungan, itu amanat Konstitusi bahkan amanat dari pembukaan UUD 1945 bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah negara Indonesia kalo tidak salah bunyinya seperti itu," katanya di Sekretariat DN-PIM, di Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Din mengingatkan setiap WNI memiliki hak dilindungi. Meski melakukan pelanggaran, sambung Din, pemerintah bisa menghukum mereka setelah memulangkan dari Suriah.

"Maka, mereka punya hak untuk dilindungi bahwa memang ada pelanggaran hukum, seandainya ada pelanggaran hukum ya silahkan mereka juga tidak terluput dari objek atau subjek penegakkan hukum," ujar Din.

Din mengaku mendapat informasi warga negara asing (WNA) yang hendak menjadi WNI dipermudah prosesnya. Maka hal itu menjadi sebuah ironi saat pemerintah menolak masuk warganya sendiri.

"Masa warga negara asing yang mau jadi WNI kan banyak itu, dan bahkan ada saya dengar dimudahkan untuk jadi WNI. Masa terhadap mereka (WNI Eks ISIS) negara.. itu kedzaliman negara. Ini pendapat saya, saya mengacu pada konstitusi," kata Din.

Lebih lanjut Din menegaskan tindakan penolakan WNI eks ISIS untuk kembali dapat membuat pemerintah dianggap inskonstitusional. Dia menyarankan pemerintah melakukan penegakkan hukum bagi WNI yang masih memegang paham ISIS.

"Negara pemerintah akan bisa dituduh inkontistusional kalo tidak melindungi WNI untuk ingin kembali. Bahwa kalo ada persoalan pelanggaran hukum, lihat saja hukumnya tegakan hukum, kalo ada kecurigaan mereka punya paham lain nyatakan diminta buat pernyataan," tutur Din.

Din juga mempersilahkan pemerintah untuk melakukan proses deradikalisasi bagi para WNI eks ISIS. Menurutnya, tugas utama negara adalah melindungi hak setiap warga negara di manapun mereka berada.

"Ya silahkan itu (deradikalisasi) urusan teknisnya, urusan primernya itu mereka harus tetap diterima sebagai WNI dan punya hak, dan negara punya kewajiban untuk melindungi. Jangan disarukan, dan ini berlaku untuk semua warga negara yang pernah keluar negeri dan tidak boleh datang," kata Din.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pendapat pribadinya yang menolak memulangkah 600 WNI eks ISIS di Suriah. Namun Jokowi mengaku akan tetap membahas dan membuat keputusan soal wacana itu setelah rapat resmi bersama jajarannya terlebih dahulu.

Sementara itu, anggota F-PKS DPR Mardani Ali Sera ingin pemerintah mengurus para WNI eks ISIS. Mardani merasa kasihan para WNI eks ISIS terkatung-katung tak jelas nasibnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 600 orang yang mengaku WNI eks ISIS berada di tiga kamp. Ketiga kamp tersebut tersebar di tiga otoritas yang saat ini masih berkonflik dan BNPT tak dapat masuk untuk memverifikasi pengakuan tersebut.(detikcom)

Tweet