Hancurnya Martabat Indonesia, “Antek-Antek” Papua Merdeka Permalukan Jokowi di Australia



Contentmenarik - Panas hati saya membaca kabar itu. Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. H. Joko Widodo dipermalukan di Australia. Tidak main-main, tindakan “brutal” ini dilakukan di parlemen Negeri Kanguru di Canberra. Pelakunya Ketua Partai Hijau Australia, Adam Brandt.

Jadi begini ceritanya. Presiden Jokowi dapat kesempatan berpidato di hadapan sidang parlemen Austalian yang terhormat. Lalu Brandt ambil jurus angkat-banting. Dia memuji pidato Jokowi soal perubahan iklim, tapi “sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat,” pinta Brandt.

Papua Barat di sini bukan mengacu kepada provinsi Papua Barat. Tetapi Papua bagian Barat alias provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan istilah ini, Brandt memberi sinyal bahwa dia tidak mengakui otoritas Indonesia atas Papua bagian Barat. Kasarnya, saat ini Indonesia tengah melakukan penjajahan atas Papua bagian Barat,

Kembali pada tuntutan Brant. Setidaknya ada tiga hal yang digugat. Pertama, mendesak pemerintah agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua. Kedua, mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM di Papua. Ketiga, memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan.

Puncak “penghinaan” Brandt adalah mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka.

Kemudian Brandt bersalaman dengan Jokowi dan diabadikan para jurnalis. Parahnya, adegan salaman itu benar-benar memalukan. Jokowi menunduk, seakan-akan tak berani menatap wajah Brandt.

Dengan demikian, terkonfirmasi bahwa semua desakan

Brandt tadi merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

Pandangan Brandt juga diikuti senator dari Negara Bagian Victoria, Richard. Via surat, dia mendesak Jokowi untuk memberikan akses “langsung dan tidak terbatas” bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua.

Ya, Australia memang salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Nahasnya, secara subtansi tidak ada yang keliru dengan desakan itu. Jauh-jauh hari, Jokowi sudah berjanji di hadapan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein untuk mengizinkan wartawan asing dan pemantau HAM masuk Papua. Soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terkait demonstrasi di Papua jelas suatu kewajiban. Sayangnya, ketiga tuntutan ini belum dilaksanakan sampai hari ini.

Kabar sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia, makin memperkeruh hal ini. Veronica Koman sukses membangun wacana yang lantas disambar oleh media massa. Pendek kata, Jokowi datang ke Austalia memang seolah-olah untuk membiarkan dirinya dihina!

Mestinya penghinaan ini tidak terjadi. Kejadian ini membuktikan Kementerian Luar Negeri RI sudah kecolongan. Bahkan sekalipun tuntutan itu benar secara subtansi, ada metode penyampaian yang lebih elegan biar Indonesia tidak dipermalukan. Misalnya lewat pertemuan tertutup.

Pemerintah bisa saja mensyaratkan klausul ini sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Australia. Kalau Pemerintah Australia tidak bisa menjamin, ya batalkan saja rencana lawatan itu.

Pemutusan pembatalan lawatan ini jauh lebih baik ketimbang Indonesia jadi olok-olok di dunia internasional. Bagaimanapun nama baik Indonesia di dunia internasional amat mahal harganya. Jangan diobral begitu. Indoensia negara berdaulat, kita tidak boleh “geper” oleh intervensi negara manapun.

Oleh: Rahmat Thayib 
(Penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Contentmenarik - Panas hati saya membaca kabar itu. Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. H. Joko Widodo dipermalukan di Australia. Tidak main-main, tindakan “brutal” ini dilakukan di parlemen Negeri Kanguru di Canberra. Pelakunya Ketua Partai Hijau Australia, Adam Brandt.

Jadi begini ceritanya. Presiden Jokowi dapat kesempatan berpidato di hadapan sidang parlemen Austalian yang terhormat. Lalu Brandt ambil jurus angkat-banting. Dia memuji pidato Jokowi soal perubahan iklim, tapi “sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat,” pinta Brandt.

Papua Barat di sini bukan mengacu kepada provinsi Papua Barat. Tetapi Papua bagian Barat alias provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan istilah ini, Brandt memberi sinyal bahwa dia tidak mengakui otoritas Indonesia atas Papua bagian Barat. Kasarnya, saat ini Indonesia tengah melakukan penjajahan atas Papua bagian Barat,

Kembali pada tuntutan Brant. Setidaknya ada tiga hal yang digugat. Pertama, mendesak pemerintah agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua. Kedua, mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM di Papua. Ketiga, memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan.

Puncak “penghinaan” Brandt adalah mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka.

Kemudian Brandt bersalaman dengan Jokowi dan diabadikan para jurnalis. Parahnya, adegan salaman itu benar-benar memalukan. Jokowi menunduk, seakan-akan tak berani menatap wajah Brandt.

Dengan demikian, terkonfirmasi bahwa semua desakan

Brandt tadi merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

Pandangan Brandt juga diikuti senator dari Negara Bagian Victoria, Richard. Via surat, dia mendesak Jokowi untuk memberikan akses “langsung dan tidak terbatas” bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua.

Ya, Australia memang salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Nahasnya, secara subtansi tidak ada yang keliru dengan desakan itu. Jauh-jauh hari, Jokowi sudah berjanji di hadapan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein untuk mengizinkan wartawan asing dan pemantau HAM masuk Papua. Soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terkait demonstrasi di Papua jelas suatu kewajiban. Sayangnya, ketiga tuntutan ini belum dilaksanakan sampai hari ini.

Kabar sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia, makin memperkeruh hal ini. Veronica Koman sukses membangun wacana yang lantas disambar oleh media massa. Pendek kata, Jokowi datang ke Austalia memang seolah-olah untuk membiarkan dirinya dihina!

Mestinya penghinaan ini tidak terjadi. Kejadian ini membuktikan Kementerian Luar Negeri RI sudah kecolongan. Bahkan sekalipun tuntutan itu benar secara subtansi, ada metode penyampaian yang lebih elegan biar Indonesia tidak dipermalukan. Misalnya lewat pertemuan tertutup.

Pemerintah bisa saja mensyaratkan klausul ini sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Australia. Kalau Pemerintah Australia tidak bisa menjamin, ya batalkan saja rencana lawatan itu.

Pemutusan pembatalan lawatan ini jauh lebih baik ketimbang Indonesia jadi olok-olok di dunia internasional. Bagaimanapun nama baik Indonesia di dunia internasional amat mahal harganya. Jangan diobral begitu. Indoensia negara berdaulat, kita tidak boleh “geper” oleh intervensi negara manapun.

Oleh: Rahmat Thayib 
(Penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban)

0 Response to "Hancurnya Martabat Indonesia, “Antek-Antek” Papua Merdeka Permalukan Jokowi di Australia"

Posting Komentar




>