
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus direformasi total. Kenaikan tarif iuran sama artinya pemerintah memeras rakyat, kenaikan iuran bukan solusi atasi defisit BPJS Kesehatan.
Karenanya dengan duduk bersama diharapkan dapat memetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS. Begitu disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra saat berbincang dengan Kantor Berita Poltik RMOL, Minggu (1/9).
Menurut Azmi, saat ini penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan. Pasalnya, banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat dan sudah lari jauh dari maksud filosofis UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial/
"Ingat ada frase "jaminan sosial" atas perintah dan kehendak UU di sini," kata Azmi.
Ia mengatakan, kebijakan BPJS sudah tidak rasional. Sudah irasional, diperparah karena menimbulkan dampak dengan manajemen yang selalu rugi, gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (FKTP), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta utang bpjs pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total.
"Tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menembagkan, manajemen BPJS dan kebijakannya alhasil berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah. Gagalnya BPJS lalu pemerintah dapat dianggap "peras masyarakat " hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat kapal BPJS semakin oleng,
"Apalagi solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta menunjukkan cara instant dan cendrung pola pikir ala pebisnis semata, sementara ironisnya di sisi lain manajemen BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja," kata Azmi.
Tahun lalu, pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.
Kenaikan iuran JKN saat ini sekadar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN. Namun, di sisi lain keputusan menaikkkan iuran membuktikan penyelenggara BPJS gagal paham karena belum mengkoreksi sumber masalah.
Jika ditelusuri Pasal 19 sd 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat.
"JKN bukan alat memenuhi keadilan individu. Jika ini tidak segera diurus tuntas maka di tahun-tahun mendatang, BPJS hanya nama, akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah," jelasnya.
Azmi berpandangan, untuk menyehatkan BPJS, perlu duduk bersama para pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementrian terkait, menko PMK, menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI, karena, menurutnya, ada yang timpang dalam kebijakannya yang terkesan masih ego sektoral.
"Ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat," demikian Azmi. [rmol]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus direformasi total. Kenaikan tarif iuran sama artinya pemerintah memeras rakyat, kenaikan iuran bukan solusi atasi defisit BPJS Kesehatan.
Karenanya dengan duduk bersama diharapkan dapat memetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS. Begitu disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra saat berbincang dengan Kantor Berita Poltik RMOL, Minggu (1/9).
Menurut Azmi, saat ini penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan. Pasalnya, banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat dan sudah lari jauh dari maksud filosofis UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial/
"Ingat ada frase "jaminan sosial" atas perintah dan kehendak UU di sini," kata Azmi.
Ia mengatakan, kebijakan BPJS sudah tidak rasional. Sudah irasional, diperparah karena menimbulkan dampak dengan manajemen yang selalu rugi, gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (FKTP), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta utang bpjs pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total.
"Tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menembagkan, manajemen BPJS dan kebijakannya alhasil berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah. Gagalnya BPJS lalu pemerintah dapat dianggap "peras masyarakat " hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat kapal BPJS semakin oleng,
"Apalagi solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta menunjukkan cara instant dan cendrung pola pikir ala pebisnis semata, sementara ironisnya di sisi lain manajemen BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja," kata Azmi.
Tahun lalu, pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.
Kenaikan iuran JKN saat ini sekadar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN. Namun, di sisi lain keputusan menaikkkan iuran membuktikan penyelenggara BPJS gagal paham karena belum mengkoreksi sumber masalah.
Jika ditelusuri Pasal 19 sd 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat.
"JKN bukan alat memenuhi keadilan individu. Jika ini tidak segera diurus tuntas maka di tahun-tahun mendatang, BPJS hanya nama, akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah," jelasnya.
Azmi berpandangan, untuk menyehatkan BPJS, perlu duduk bersama para pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementrian terkait, menko PMK, menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI, karena, menurutnya, ada yang timpang dalam kebijakannya yang terkesan masih ego sektoral.
"Ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat," demikian Azmi. [rmol]
0 Response to "Pemerintah Sama Saja Peras Rakyat Bila Naikkan Iuran BPJS"
Post a comment