Kejati Endus Penyelewengan Dana Banprov Jateng Senilai Rp8,2 Miliar


Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengindikasi adanya penyelewengan dana bantuan provinsi (banprov) di dua daerah senilai Rp8,2 miliar. Dua daerah itu yakni, kabupaten Kendal dan Pekalongan.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, I Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya telah memeriksa 50 saksi dalam kasus tersebut.

Empat orang tersangka kini telah ditetapkan yakni masing-masing di Kabupaten Kendal berinisial S sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan inisial CE selaku Dirut PT Airmas Sinergi Informatika. Sementara di Pekalongan berinisial S sebagai PPKom dan SMS adalah Presiden Direktur PT Asta Grafika.

"Kerugian negara yang muncul dari kasus ini mencapai Rp8,2 miliar. Senilai Rp4,6 miliar untuk kasus di Kendal. Sedangkan sekitar Rp3 miliar untuk kasus yang berhasil diungkap di Pekalongan," ujar Ketut Sumedana di kantor Kejati Jateng Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu, 11 September 2019.

Dana banprov yang diselewengkan tak lain adalah bantuan sektor pendidikan di kabupaten Kendal dan Pekalongan. Dana  tersebut merupakan bagian bantuan Provinsi Jateng pada tahun 2018 yang totalnya Rp1,142 triliun. Penyelewengan tersebut dalam hal pembelian fasilitas pendidikan berupa laptop yaitu, spesifikasi software dan hardware tidak sesuai atau harga di atas harga pasar.

Dari hasil penyelidikan, Kejati juga telah menemukan barang bukti berupa seperangkat laptop. Di Kendal, petugasnya mendapati pengadaan 864 buah laptop dengan besaran nilai kontraknya mencapai Rp8,9 miliar. Sedangkan di Pekalongan tim Kejati mendapati pengadaan laptop sebanyak 897 unit dengan nilai kontraknya Rp9,8 miliar. 

"Para tersangka saat ini diduga kuat melakukan mark up anggaran banprov yang dikucurkan dari Pemprov Jateng. Modus yang mereka lakukan ada dua cara," ujar Sumadena.

Yang pertama, mereka merancang penyusunan kontrak pengadaan barang sebelum Anggaran Perencanaan Bangunan Daerah (APBD) Perubahan disahkan. Setelah itu, yang kedua  mereka melakukan pengadaan barang yang dimainkan spesifikasi harganya.

"Ini ada upaya menggelembungkan dana pengadaan barang, mereka memainkan spesifikasi harganya dan membuat kontrak di bulan April sebelum APBD Perubahan disahkan pada September 2018," katanya.

Dengan terungkapnya kasus ini, pihak Kejati akan memperdalam lagi. Sebab ada dugaan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sebagai panitia pencairan juga ikut terlibat, serta kepala daerah juga akan diperiksa sebagai saksi.

"Kita sudah melayangkan surat panggilan kepada panitia anggaran untuk menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa pekan depan," jelas dia. [vn]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengindikasi adanya penyelewengan dana bantuan provinsi (banprov) di dua daerah senilai Rp8,2 miliar. Dua daerah itu yakni, kabupaten Kendal dan Pekalongan.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, I Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya telah memeriksa 50 saksi dalam kasus tersebut.

Empat orang tersangka kini telah ditetapkan yakni masing-masing di Kabupaten Kendal berinisial S sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan inisial CE selaku Dirut PT Airmas Sinergi Informatika. Sementara di Pekalongan berinisial S sebagai PPKom dan SMS adalah Presiden Direktur PT Asta Grafika.

"Kerugian negara yang muncul dari kasus ini mencapai Rp8,2 miliar. Senilai Rp4,6 miliar untuk kasus di Kendal. Sedangkan sekitar Rp3 miliar untuk kasus yang berhasil diungkap di Pekalongan," ujar Ketut Sumedana di kantor Kejati Jateng Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu, 11 September 2019.

Dana banprov yang diselewengkan tak lain adalah bantuan sektor pendidikan di kabupaten Kendal dan Pekalongan. Dana  tersebut merupakan bagian bantuan Provinsi Jateng pada tahun 2018 yang totalnya Rp1,142 triliun. Penyelewengan tersebut dalam hal pembelian fasilitas pendidikan berupa laptop yaitu, spesifikasi software dan hardware tidak sesuai atau harga di atas harga pasar.

Dari hasil penyelidikan, Kejati juga telah menemukan barang bukti berupa seperangkat laptop. Di Kendal, petugasnya mendapati pengadaan 864 buah laptop dengan besaran nilai kontraknya mencapai Rp8,9 miliar. Sedangkan di Pekalongan tim Kejati mendapati pengadaan laptop sebanyak 897 unit dengan nilai kontraknya Rp9,8 miliar. 

"Para tersangka saat ini diduga kuat melakukan mark up anggaran banprov yang dikucurkan dari Pemprov Jateng. Modus yang mereka lakukan ada dua cara," ujar Sumadena.

Yang pertama, mereka merancang penyusunan kontrak pengadaan barang sebelum Anggaran Perencanaan Bangunan Daerah (APBD) Perubahan disahkan. Setelah itu, yang kedua  mereka melakukan pengadaan barang yang dimainkan spesifikasi harganya.

"Ini ada upaya menggelembungkan dana pengadaan barang, mereka memainkan spesifikasi harganya dan membuat kontrak di bulan April sebelum APBD Perubahan disahkan pada September 2018," katanya.

Dengan terungkapnya kasus ini, pihak Kejati akan memperdalam lagi. Sebab ada dugaan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sebagai panitia pencairan juga ikut terlibat, serta kepala daerah juga akan diperiksa sebagai saksi.

"Kita sudah melayangkan surat panggilan kepada panitia anggaran untuk menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa pekan depan," jelas dia. [vn]

0 Response to "Kejati Endus Penyelewengan Dana Banprov Jateng Senilai Rp8,2 Miliar"

Post a comment




>