Rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan meneken Surat Presiden (Surpres) dan dikirim ke DPR mendapat respon keras dari komisioner KPK. Pasalnya, hingga saat ini KPK belum mendapatkan draft revisi tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebutkan pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR tidak transparan lantaran tidak memberi tahu pihak KPK.
"KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," tegas Laode melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (12/9).
Pemerintah dan DPR, lanjut Laode, dinilai telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.
"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.
Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu.
"Ini jelas bukan adab yang baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa pihaknya akan meminta bertemu dengan Presiden dan DPR untuk memastikan dan mengetahui pasal-pasal mana saja yang disetujui oleh presiden untuk direvisi di DPR.
"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," pungkasnya. (Rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan meneken Surat Presiden (Surpres) dan dikirim ke DPR mendapat respon keras dari komisioner KPK. Pasalnya, hingga saat ini KPK belum mendapatkan draft revisi tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebutkan pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR tidak transparan lantaran tidak memberi tahu pihak KPK.
"KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," tegas Laode melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (12/9).
Pemerintah dan DPR, lanjut Laode, dinilai telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.
"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.
Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu.
"Ini jelas bukan adab yang baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa pihaknya akan meminta bertemu dengan Presiden dan DPR untuk memastikan dan mengetahui pasal-pasal mana saja yang disetujui oleh presiden untuk direvisi di DPR.
"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," pungkasnya. (Rmol)
0 Response to "Jokowi Teken Surpres Revisi UU, KPK: Pemerintah Dan DPR Berkonspirasi!"
Post a Comment