Jokowi Teken Surpres Revisi UU, KPK: Pemerintah Dan DPR Berkonspirasi!

Jokowi Teken Surpres Revisi UU, KPK: Pemerintah Dan DPR Berkonspirasi!


Rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan meneken Surat Presiden (Surpres) dan dikirim ke DPR mendapat respon keras dari komisioner KPK. Pasalnya, hingga saat ini KPK belum mendapatkan draft revisi tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebutkan pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR tidak transparan lantaran tidak memberi tahu pihak KPK.



"KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," tegas Laode melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (12/9).

Pemerintah dan DPR, lanjut Laode, dinilai telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu  lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.

Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu. 

"Ini jelas bukan adab yang baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa pihaknya akan meminta bertemu dengan Presiden dan DPR untuk memastikan dan mengetahui pasal-pasal mana saja yang disetujui oleh presiden untuk direvisi di DPR.

"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," pungkasnya. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit
Jokowi Teken Surpres Revisi UU, KPK: Pemerintah Dan DPR Berkonspirasi!


Rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan meneken Surat Presiden (Surpres) dan dikirim ke DPR mendapat respon keras dari komisioner KPK. Pasalnya, hingga saat ini KPK belum mendapatkan draft revisi tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebutkan pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR tidak transparan lantaran tidak memberi tahu pihak KPK.



"KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," tegas Laode melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (12/9).

Pemerintah dan DPR, lanjut Laode, dinilai telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu  lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.

Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu. 

"Ini jelas bukan adab yang baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa pihaknya akan meminta bertemu dengan Presiden dan DPR untuk memastikan dan mengetahui pasal-pasal mana saja yang disetujui oleh presiden untuk direvisi di DPR.

"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," pungkasnya. (Rmol)

0 Response to "Jokowi Teken Surpres Revisi UU, KPK: Pemerintah Dan DPR Berkonspirasi!"

Post a comment




>