Jika Pemekaran Sesuai Aspirasi Tokoh Adat Papua, Pimpinan DPR Setuju



Pimpinan DPR RI tidak masalah dengan janji Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran wilayah di Papua.


Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, selama pemekaran menjadi bagian dari aspirasi para tokoh Papua dan Papua Barat, maka dia setuju.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak?" ujarnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).


Fadli mengakui bahwa persetujuan untuk pemekaran wilayah boleh dilakukan selama berdampak lebih baik terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan UU Otsus ya kenapa tidak. Tapi ini dengarkan dateng dari mereka, bukan hanya keinginan kita," jelasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menambahkan bahwa DPR pada dasarnya sudah menyepakati pemekaran wilayah. Tetapi, pemerintah yang memutuskan memoratorium pemekaran daerah otonomi baru.

"Kalau DPR dari dulu kan. Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju, kan pemerintah yang melakukan moratorium," tandasnya. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Pimpinan DPR RI tidak masalah dengan janji Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran wilayah di Papua.


Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, selama pemekaran menjadi bagian dari aspirasi para tokoh Papua dan Papua Barat, maka dia setuju.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak?" ujarnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).


Fadli mengakui bahwa persetujuan untuk pemekaran wilayah boleh dilakukan selama berdampak lebih baik terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan UU Otsus ya kenapa tidak. Tapi ini dengarkan dateng dari mereka, bukan hanya keinginan kita," jelasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menambahkan bahwa DPR pada dasarnya sudah menyepakati pemekaran wilayah. Tetapi, pemerintah yang memutuskan memoratorium pemekaran daerah otonomi baru.

"Kalau DPR dari dulu kan. Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju, kan pemerintah yang melakukan moratorium," tandasnya. (Rmol)

0 Response to "Jika Pemekaran Sesuai Aspirasi Tokoh Adat Papua, Pimpinan DPR Setuju"

Post a comment




>