150 Ribu Buruh Daerah Bergerak Siap Demo Tolak Kenaikan BPJS

Serikat buruh di berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran hingga 100 persen dinilai akan sangat memberatkan dan dapat mengganggu daya beli buruh.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar) menyuarakan penolakan mereka di depan kantor Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar. Mereka menggelar aksi dengan berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk penolakan kenaikan BPJS.

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, buruh menolak kenaik an iuran karena akan mengurangi pendapatan mereka. Apalagi, kata dia, iuran yang dibayar buruh sebe tulnya naik setiap tahun. "Iuran kami kan berdasarkan persentase (dengan perusahaan). Kalau UMK (upah minimum kabupaten/kota) naik, iuran juga naik," kata Roy di sela aksi unjuk rasa, Rabu (4/9).

Menurut Roy, pemerintah semestinya meningkatkan terlebih dahulu layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu mengaudit secara mendetail terkait penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Roy berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan sikap atau aturan tertentu yang berdampak pada penurunan kesejahteraan seluruh pekerja.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif iuran bulanan peserta mandiri kelas I dan II JKN-KIS mulai 1 Januari 2020. Iuran kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sementara, iuran kelas II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu.

Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar pemerintah juga naik da ri Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Iuran yang tidak naik hanya peserta mandiri yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta bukan pekerja (BP) kelas III.

Ratusan buruh di Kota Malang, Jawa Timur, bahkan lebih dulu melakukan demonstrasi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka yang menamakan diri Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kota Malang berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Selasa (3/9). Mereka merasa sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran. Apalagi, tak semua perusahaan di Kota Malang telah membayar gaji buruh sesuai UMK.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, kenaikan iuran dapat berdampak pada turunnya daya beli. Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, iuran peserta kelas III direncanakan naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Menurut dia, jika dalam satu keluarga terdiri atas suami, istri, dan tiga orang anak, masyarakat harus membayar Rp 210 ribu dalam sebulan.

"Bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum Rp 3,9 juta mungkin tidak memberatkan walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," kata Iqbal, di Jakarta, Rabu.

Menurut Iqbal, kenaikan akan sangat memberatkan masyarakat di daerah yang upah minimumnya di bawah Rp 2 juta. Mereka diyakini bakal kesulitan untuk membayar iuran itu.

Ia menjelaskan, keluarga yang beranggotakan lima orang di daerah dengan upah minimum di kisaran Rp 1,5 juta harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 210 ribu. "Hampir 20 persen dari pendapatan dikeluarkan untuk membayar iuran," katanya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diyakini membuat daya beli buruh menurun, apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda. "Satu hal yang harus disadari, setiap tahun iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan," katanya.

Iqbal menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan buruh sebesar 5 persen dari upah. Sekitar 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, iuran BPJS yang dibayarkan buruh juga mengalami kenaikan. "Jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan," ujarnya.

Untuk menyampaikan penolakannya, KSPI akan melakukan aksi 150 ribu buruh di 10 provinsi pada 2 Oktober 2019. Di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI.

Solusi defisit

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut iuran BPJS harus dinaikkan untuk mengatasi makin besarnya defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurut dia, defisit anggaran yang terus membengkak berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Menurut JK, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. "Kalau ingin memberikan kesejahteraan teratur dan layak untuk masyarakat, (iuran) harus dinaikkan,"ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

JK menyebut kenaikan iuran akan lebih banyak ditanggung pemerintah sebesar 75 persen untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sebab, jumlah peserta PBI sekitar 129,81 juta jiwa.

Sementara, kenaikan iuran un tuk peserta pekerja penerima upah (PPU) yang jumlahnya sekitar 50,04 juta akan ditanggung oleh perusaha an. "Jadi, itu ditanggung pemerintah karena sebagian besar PBI 100 juta orang itu dibayar pemerintah. Kalau buruh, dibayar sebagian sama majikannya," ujar JK. (arie lukihardianti/ fauziah mursid/antara, ed:satria kartika yudha)  [rep]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Serikat buruh di berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran hingga 100 persen dinilai akan sangat memberatkan dan dapat mengganggu daya beli buruh.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar) menyuarakan penolakan mereka di depan kantor Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar. Mereka menggelar aksi dengan berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk penolakan kenaikan BPJS.

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, buruh menolak kenaik an iuran karena akan mengurangi pendapatan mereka. Apalagi, kata dia, iuran yang dibayar buruh sebe tulnya naik setiap tahun. "Iuran kami kan berdasarkan persentase (dengan perusahaan). Kalau UMK (upah minimum kabupaten/kota) naik, iuran juga naik," kata Roy di sela aksi unjuk rasa, Rabu (4/9).

Menurut Roy, pemerintah semestinya meningkatkan terlebih dahulu layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu mengaudit secara mendetail terkait penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Roy berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan sikap atau aturan tertentu yang berdampak pada penurunan kesejahteraan seluruh pekerja.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif iuran bulanan peserta mandiri kelas I dan II JKN-KIS mulai 1 Januari 2020. Iuran kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sementara, iuran kelas II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu.

Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar pemerintah juga naik da ri Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Iuran yang tidak naik hanya peserta mandiri yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta bukan pekerja (BP) kelas III.

Ratusan buruh di Kota Malang, Jawa Timur, bahkan lebih dulu melakukan demonstrasi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka yang menamakan diri Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kota Malang berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Selasa (3/9). Mereka merasa sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran. Apalagi, tak semua perusahaan di Kota Malang telah membayar gaji buruh sesuai UMK.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, kenaikan iuran dapat berdampak pada turunnya daya beli. Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, iuran peserta kelas III direncanakan naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Menurut dia, jika dalam satu keluarga terdiri atas suami, istri, dan tiga orang anak, masyarakat harus membayar Rp 210 ribu dalam sebulan.

"Bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum Rp 3,9 juta mungkin tidak memberatkan walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," kata Iqbal, di Jakarta, Rabu.

Menurut Iqbal, kenaikan akan sangat memberatkan masyarakat di daerah yang upah minimumnya di bawah Rp 2 juta. Mereka diyakini bakal kesulitan untuk membayar iuran itu.

Ia menjelaskan, keluarga yang beranggotakan lima orang di daerah dengan upah minimum di kisaran Rp 1,5 juta harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 210 ribu. "Hampir 20 persen dari pendapatan dikeluarkan untuk membayar iuran," katanya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diyakini membuat daya beli buruh menurun, apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda. "Satu hal yang harus disadari, setiap tahun iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan," katanya.

Iqbal menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan buruh sebesar 5 persen dari upah. Sekitar 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, iuran BPJS yang dibayarkan buruh juga mengalami kenaikan. "Jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan," ujarnya.

Untuk menyampaikan penolakannya, KSPI akan melakukan aksi 150 ribu buruh di 10 provinsi pada 2 Oktober 2019. Di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI.

Solusi defisit

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut iuran BPJS harus dinaikkan untuk mengatasi makin besarnya defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurut dia, defisit anggaran yang terus membengkak berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Menurut JK, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. "Kalau ingin memberikan kesejahteraan teratur dan layak untuk masyarakat, (iuran) harus dinaikkan,"ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

JK menyebut kenaikan iuran akan lebih banyak ditanggung pemerintah sebesar 75 persen untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sebab, jumlah peserta PBI sekitar 129,81 juta jiwa.

Sementara, kenaikan iuran un tuk peserta pekerja penerima upah (PPU) yang jumlahnya sekitar 50,04 juta akan ditanggung oleh perusaha an. "Jadi, itu ditanggung pemerintah karena sebagian besar PBI 100 juta orang itu dibayar pemerintah. Kalau buruh, dibayar sebagian sama majikannya," ujar JK. (arie lukihardianti/ fauziah mursid/antara, ed:satria kartika yudha)  [rep]

Tweet