Yandri Susanto: Jangan Samakan Pindah Ibukota Dengan Pindah Desa


Presiden Joko Widodo harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal terkait rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Proses pemindahan ibukota itu bukan mindahkan kelurahan atau desa," ujar anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Yandri mengatakan, pemerintah harusnya melakukan kajian dan mengajukan tahapan perundang-undangan yaitu mengajukan untuk diterbitkan UU pemindahan ibukota negara.

Sehingga, jika rencana saat ini dipaksakan tanpa ada landasan hukum. Maka, pemerintah sama saja melakukan maladministrasi atau aktivitas cacat hukum.

"Ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota," jelas ketua DPP PAN ini.

"Artinya, pemerintah boleh memindahkan ibukota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi," ucap Yandri menambahkan.

Perkara legislasi berkaitan juga dengan UU Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang harus dicabut terlebih dahulu sebelum pindah ke kota baru.

"Kalau mindahkan ibukota, UU DKI sebagai ibukota negara harus dicabut dulu," demikian Yandri. [rmol]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Presiden Joko Widodo harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal terkait rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Proses pemindahan ibukota itu bukan mindahkan kelurahan atau desa," ujar anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Yandri mengatakan, pemerintah harusnya melakukan kajian dan mengajukan tahapan perundang-undangan yaitu mengajukan untuk diterbitkan UU pemindahan ibukota negara.

Sehingga, jika rencana saat ini dipaksakan tanpa ada landasan hukum. Maka, pemerintah sama saja melakukan maladministrasi atau aktivitas cacat hukum.

"Ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota," jelas ketua DPP PAN ini.

"Artinya, pemerintah boleh memindahkan ibukota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi," ucap Yandri menambahkan.

Perkara legislasi berkaitan juga dengan UU Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang harus dicabut terlebih dahulu sebelum pindah ke kota baru.

"Kalau mindahkan ibukota, UU DKI sebagai ibukota negara harus dicabut dulu," demikian Yandri. [rmol]

0 Response to "Yandri Susanto: Jangan Samakan Pindah Ibukota Dengan Pindah Desa"

Post a comment




>