Temuan Ombudsman: Anggota KPI Periode 2019-2022 Hasil Dari Pelanggaran Administrasi


Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI menemukan bahwa Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022 melakukan maladministrasi.


Temuan maladministrasi itu bermula dari laporan masyarakat kepada Ombudsman tentang hilangnya nama calon anggota KPI dalam daftar yang diperbaharui.

Pada Maret, beredar 27 nama calon anggota KPI yang lolos seleksi Pansel untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Lalu, di Juni, muncul daftar 34 nama calon yang lolos mengikuti fit and proper test yang diumumkan oleh Komisi I DPR. Ada nama calon yang hilang dalam daftar kedua.

Ditemukan bahwa panitia seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022 telah terbukti melakukan tindakan maladministrasi," ujar Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam jumpar pers di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta  Senin (12/8/).

Ada empat temuan yang menjadi perhatian Ombudsman. Pertama, tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.

Yang kedua, tidak ada standar pengamanan dokumen atau informasi yang memadai agar informasi tidak bocor ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

Ketiga, ternyata tidak ada standar penilaian yang baku yang dijadikan rujukan untuk menentukan nama peserta seleksi yang lolos ke tahap selanjutnya.

Ombudsman juga mendapati temuan lain, yakni ada inkonsistensi penggunaan Peraturan KPI 01/P/KPI/07/2014 tentang kelembagaan KPI.

Selain itu ada beberapa aturan standar yang dilanggar panitia seleksi sehingga jumlah anggota Pansel terlalu gemuk.

"Jumlah anggota Pansel gemuk, yaitu 15 orang, sehingga menyulitkan Pansel sendiri dalam bertemu, berkoordinasi, dan menjaga kerahasiaan," jelas Adrianus.

Jumlah Pansel Anggota KPI itu sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/07/2014. Dalam aturan itu disebut Pansel hanya terdiri atas 5 orang anggota.

Temuan maladministrasi ini sudah disampaikan langsung oleh Adrianus kepada Komisi I Bidang Komunikasi dan Informatika DPR RI.
Sembilan Anggota KPI periode 2019-2022 sendiri telah dilantik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin pekan lalu (5/8). Mereka adalah Agung Suprio, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Mimah Susanti, Irsal Ambria dan Mohamad Reza.(rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI menemukan bahwa Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022 melakukan maladministrasi.


Temuan maladministrasi itu bermula dari laporan masyarakat kepada Ombudsman tentang hilangnya nama calon anggota KPI dalam daftar yang diperbaharui.

Pada Maret, beredar 27 nama calon anggota KPI yang lolos seleksi Pansel untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Lalu, di Juni, muncul daftar 34 nama calon yang lolos mengikuti fit and proper test yang diumumkan oleh Komisi I DPR. Ada nama calon yang hilang dalam daftar kedua.

Ditemukan bahwa panitia seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022 telah terbukti melakukan tindakan maladministrasi," ujar Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam jumpar pers di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta  Senin (12/8/).

Ada empat temuan yang menjadi perhatian Ombudsman. Pertama, tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.

Yang kedua, tidak ada standar pengamanan dokumen atau informasi yang memadai agar informasi tidak bocor ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

Ketiga, ternyata tidak ada standar penilaian yang baku yang dijadikan rujukan untuk menentukan nama peserta seleksi yang lolos ke tahap selanjutnya.

Ombudsman juga mendapati temuan lain, yakni ada inkonsistensi penggunaan Peraturan KPI 01/P/KPI/07/2014 tentang kelembagaan KPI.

Selain itu ada beberapa aturan standar yang dilanggar panitia seleksi sehingga jumlah anggota Pansel terlalu gemuk.

"Jumlah anggota Pansel gemuk, yaitu 15 orang, sehingga menyulitkan Pansel sendiri dalam bertemu, berkoordinasi, dan menjaga kerahasiaan," jelas Adrianus.

Jumlah Pansel Anggota KPI itu sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/07/2014. Dalam aturan itu disebut Pansel hanya terdiri atas 5 orang anggota.

Temuan maladministrasi ini sudah disampaikan langsung oleh Adrianus kepada Komisi I Bidang Komunikasi dan Informatika DPR RI.
Sembilan Anggota KPI periode 2019-2022 sendiri telah dilantik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin pekan lalu (5/8). Mereka adalah Agung Suprio, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Mimah Susanti, Irsal Ambria dan Mohamad Reza.(rmol)

0 Response to "Temuan Ombudsman: Anggota KPI Periode 2019-2022 Hasil Dari Pelanggaran Administrasi"

Posting Komentar




>