Tanpa Payung Hukum, Jokowi Pindahkan Ibukota Hanyalah Wacana



Pemindahan Ibukota adalah ide yang baik. Namun, tanpa legalitas pemindahan ibukota hanya akan menjadi sekadar wacana.


Demikian pernyataan yang disampaikan oleh pengamat politik  Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Yang paling penting sekarang adalah komunikasi dari pertanyaan why dan how harus diperjelas sehingga masyarakat siap-siap, ," ujar pria yang biasa disapa Hensat ini dalam Twitternya, Rabu (28/8).

Hensat menjelaskan, keputusan pemindahan ibukota harus dikomunikasikan kepada publik. Hensat menyebut hal itu untuk mencegah muncul pesan bahwa pemindahan ibukota ini melebar kemana-mana.

Misalnya saja benarkah ada isu Megatrust. Hal itu yang harus dikomunikasikan kepada publik, " Imbuhnya.

"Jangan lupa juga dengan perundang-undangan, karena tanpa payung hukum sama saja informasi itu seperti yang kala itu disampaikan Bung Karno, levelnya masih wacana," tandasnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo telah resmi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat untuk memindah pusat pemerintahan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lokasi spesifik ibukota baru berdiri. Jokowi mengatakan  biaya untuk memindahkan Ibukota mencapai  Rp 466 triliun.(rmol)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Pemindahan Ibukota adalah ide yang baik. Namun, tanpa legalitas pemindahan ibukota hanya akan menjadi sekadar wacana.


Demikian pernyataan yang disampaikan oleh pengamat politik  Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Yang paling penting sekarang adalah komunikasi dari pertanyaan why dan how harus diperjelas sehingga masyarakat siap-siap, ," ujar pria yang biasa disapa Hensat ini dalam Twitternya, Rabu (28/8).

Hensat menjelaskan, keputusan pemindahan ibukota harus dikomunikasikan kepada publik. Hensat menyebut hal itu untuk mencegah muncul pesan bahwa pemindahan ibukota ini melebar kemana-mana.

Misalnya saja benarkah ada isu Megatrust. Hal itu yang harus dikomunikasikan kepada publik, " Imbuhnya.

"Jangan lupa juga dengan perundang-undangan, karena tanpa payung hukum sama saja informasi itu seperti yang kala itu disampaikan Bung Karno, levelnya masih wacana," tandasnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo telah resmi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat untuk memindah pusat pemerintahan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lokasi spesifik ibukota baru berdiri. Jokowi mengatakan  biaya untuk memindahkan Ibukota mencapai  Rp 466 triliun.(rmol)

0 Response to "Tanpa Payung Hukum, Jokowi Pindahkan Ibukota Hanyalah Wacana"

Post a comment




>