Tak Ada Ganti Rugi Lahan di Pusat Pemerintahan Baru


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan tidak akan ada akuisisi lahan atau ganti rugi di lahan yang jadi pusat pemerintahan baru.Sebab, tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah.

"Nantinya tidak ada proses apakah akuisisi lahan, ganti rugi lahan, dan segala macamnya," kata Bambang usai menghadiri bedah buku di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Presiden baru akan mengumumkan lokasi resmi pusat pemerintahan kota baru pada 16 Agustus 2019. Sementara itu, rencana pemindahan ibu kota ini memunculkan para spekulan tanah.

Menurut Bambang, spekulan tanah yang mulai muncul akan rugi sendiri jika berspekulasi di tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru tersebut.

"Tapi kalau dia berspekulasi di tempat yang lain ya risiko dia sendiri," kata Bambang.

Menurut Bambang, spekulan itu melakukan spekulasi dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sedangkan pemerintah fokus pada area yang sudah dimiliki oleh pemerintah.

"Kami selalu katakan area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru adalah area yang dikuasai oleh pemerintah apakah itu pusat, pemerintah daerah atau paling jauh BUMN," kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Bambang, tidak ada proses akuisisi lahan, ganti rugi lahan, dan segala macam.

"Kalau mereka mau berspekulasi tapi tidak tahu lokasinya ya itu risiko mereka sendiri. Kita hanya fokus pada lokasi yang sudah dikuasai pemerintah, jadi tidak akan ada jual beli tanah," kata Bambang

Terkait luas lahan, Bambang menyebutkan tidak sampai 200 ribu hektare. Wilayah pemerintah akan dibuat bertahap, seperti wilayah pemerintahan sekitar 6.000 hektare.

"Yang wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti diperluas lagi bisa sampai 100 ribu hektare," katanya.

Bambang juga memastikan lokasi pusat pemerintahan baru terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Sudah masuk dalam perencanaan, akan fokus pada lokasi yang minimum risiko ancaman kebakaran hutan," kata Bambang. [ts]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan tidak akan ada akuisisi lahan atau ganti rugi di lahan yang jadi pusat pemerintahan baru.Sebab, tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah.

"Nantinya tidak ada proses apakah akuisisi lahan, ganti rugi lahan, dan segala macamnya," kata Bambang usai menghadiri bedah buku di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Presiden baru akan mengumumkan lokasi resmi pusat pemerintahan kota baru pada 16 Agustus 2019. Sementara itu, rencana pemindahan ibu kota ini memunculkan para spekulan tanah.

Menurut Bambang, spekulan tanah yang mulai muncul akan rugi sendiri jika berspekulasi di tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru tersebut.

"Tapi kalau dia berspekulasi di tempat yang lain ya risiko dia sendiri," kata Bambang.

Menurut Bambang, spekulan itu melakukan spekulasi dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sedangkan pemerintah fokus pada area yang sudah dimiliki oleh pemerintah.

"Kami selalu katakan area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru adalah area yang dikuasai oleh pemerintah apakah itu pusat, pemerintah daerah atau paling jauh BUMN," kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Bambang, tidak ada proses akuisisi lahan, ganti rugi lahan, dan segala macam.

"Kalau mereka mau berspekulasi tapi tidak tahu lokasinya ya itu risiko mereka sendiri. Kita hanya fokus pada lokasi yang sudah dikuasai pemerintah, jadi tidak akan ada jual beli tanah," kata Bambang

Terkait luas lahan, Bambang menyebutkan tidak sampai 200 ribu hektare. Wilayah pemerintah akan dibuat bertahap, seperti wilayah pemerintahan sekitar 6.000 hektare.

"Yang wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti diperluas lagi bisa sampai 100 ribu hektare," katanya.

Bambang juga memastikan lokasi pusat pemerintahan baru terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Sudah masuk dalam perencanaan, akan fokus pada lokasi yang minimum risiko ancaman kebakaran hutan," kata Bambang. [ts]

0 Response to "Tak Ada Ganti Rugi Lahan di Pusat Pemerintahan Baru"

Post a comment




>