Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.
Ahok menyatakan itu pada tahun 2013 saat menjabat Wakil Gubernur DKI. Saat itu, Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden RI.
Di tengah rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan saat ini, viral video pendek Ahok saat talk show di salah satu televisi sawasta dalam acara "Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab".
Dalam video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibukota yang diwacanakan pemerintahan Presiden SBY.
Jawaban Ahok begini. Dia mengatakan soal pemindahan ibukota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Sementara kalau pendapat pribadi, dia mengaku tidak setuju.
"Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibukota pindah," kata Ahok.
Dia berpendapat, untuk mengatasi masalah macet Jakarta, cukup membangun transportasi massal.
"Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah," ujar Ahok.
Transportasi massal misalnya, membangun loop line Ketera Api (KA) dan pengadaan bus gratis yang banyak.
"Bikin satu loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan reatistis," terang Ahok.
"Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya dimana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru," tambahnya.
Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Dimana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu. Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.
Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun," tutupnya.(rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.
Ahok menyatakan itu pada tahun 2013 saat menjabat Wakil Gubernur DKI. Saat itu, Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden RI.
Di tengah rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan saat ini, viral video pendek Ahok saat talk show di salah satu televisi sawasta dalam acara "Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab".
Dalam video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibukota yang diwacanakan pemerintahan Presiden SBY.
Jawaban Ahok begini. Dia mengatakan soal pemindahan ibukota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Sementara kalau pendapat pribadi, dia mengaku tidak setuju.
"Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibukota pindah," kata Ahok.
Dia berpendapat, untuk mengatasi masalah macet Jakarta, cukup membangun transportasi massal.
"Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah," ujar Ahok.
Transportasi massal misalnya, membangun loop line Ketera Api (KA) dan pengadaan bus gratis yang banyak.
"Bikin satu loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan reatistis," terang Ahok.
"Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya dimana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru," tambahnya.
Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Dimana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu. Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.
Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun," tutupnya.(rmol)
0 Response to "Soal Pemindahan Ibukota, Ahok Pernah Bilang: Jangan Lari Dari Masalah!"
Post a Comment