Politikus PDIP Kritisi Pemerintahan Jokowi: Nawacita tapi Rasa Kapitalis Liberal

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyebut pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 – 2019 adalah pemerintahan dengan visi misi Nawacita, tapi praktiknya dengan rasa liberalis dan kapitalis.

"Saya mencermati dan mengkritisi pemerintahan saat ini. Pemerintahan Nawacita tapi rasa kapitalis dan liberalis," kata Effendi Simbolon pada diskusi ’Menerka Kabinet Jokowi, Parpol Non-Parlemen Dilibatkan’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Effendi Simbolon dalam diskusi itu juga sempat membahas soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada kuliah umum di kampus Universitas Indonesia, yang menyebut kebijakan pemerintahan saat ini semakin jauh dari cita-cita pendiri bangsa, yang mengarah pada kebijakan kapitalis dan liberalis.

"Pernyataan itu luar biasa. Apalagi, Pak Surya Paloh mengatakan di kampus UI yang memiliki bobot intelektual," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, Surya Paloh adalah politikus senior dan tokoh nasional yang memiliki jam terbang tinggi. "Kalau Pak Surya mengatakan hal itu, luar biasa," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Effendi Simbolon juga menyoroti soal Jaksa Agung M Prasetyo karena berasal dari partai politik. "Saya melihat berita di televisi, menyebutkan jaksa agung mendatang dari unsur non-partai. Ini menarik," katanya.

Menurut dia, selama lima tahun terakhir, Jaksa Agung berasal dari partai politik meskipun sebelumnya berkarier di Kejaksaan Agung.

"Adanya Jaksa Agung dari partai politik, kemudian beredar isu bahwa Jaksa Agung terindikasi kuat menguntungkan partai politik pengusungnya," katanya.

Effendi menegaskan, soal pengisian menteri kabinet, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebenarnya, adanya dikotomi unsur parpol dan non-parpol tidak perlu distatemenkan. Karena, adanya dikotomi ini, tanpa disadari telah memecah belah antara profesional dan politikus," katanya.

Menurut Effendi, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tanpa perlu diwacanakan, adanya menteri dari parpol dan dari profesional di luar parpol silakan saja.

"Pengisian jabatan menteri kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Kalau sudah ditempatkan dan bekerja, nanti masyarakat yang akan menilai," katanya. [sc]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyebut pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 – 2019 adalah pemerintahan dengan visi misi Nawacita, tapi praktiknya dengan rasa liberalis dan kapitalis.

"Saya mencermati dan mengkritisi pemerintahan saat ini. Pemerintahan Nawacita tapi rasa kapitalis dan liberalis," kata Effendi Simbolon pada diskusi ’Menerka Kabinet Jokowi, Parpol Non-Parlemen Dilibatkan’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Effendi Simbolon dalam diskusi itu juga sempat membahas soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada kuliah umum di kampus Universitas Indonesia, yang menyebut kebijakan pemerintahan saat ini semakin jauh dari cita-cita pendiri bangsa, yang mengarah pada kebijakan kapitalis dan liberalis.

"Pernyataan itu luar biasa. Apalagi, Pak Surya Paloh mengatakan di kampus UI yang memiliki bobot intelektual," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, Surya Paloh adalah politikus senior dan tokoh nasional yang memiliki jam terbang tinggi. "Kalau Pak Surya mengatakan hal itu, luar biasa," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Effendi Simbolon juga menyoroti soal Jaksa Agung M Prasetyo karena berasal dari partai politik. "Saya melihat berita di televisi, menyebutkan jaksa agung mendatang dari unsur non-partai. Ini menarik," katanya.

Menurut dia, selama lima tahun terakhir, Jaksa Agung berasal dari partai politik meskipun sebelumnya berkarier di Kejaksaan Agung.

"Adanya Jaksa Agung dari partai politik, kemudian beredar isu bahwa Jaksa Agung terindikasi kuat menguntungkan partai politik pengusungnya," katanya.

Effendi menegaskan, soal pengisian menteri kabinet, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebenarnya, adanya dikotomi unsur parpol dan non-parpol tidak perlu distatemenkan. Karena, adanya dikotomi ini, tanpa disadari telah memecah belah antara profesional dan politikus," katanya.

Menurut Effendi, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tanpa perlu diwacanakan, adanya menteri dari parpol dan dari profesional di luar parpol silakan saja.

"Pengisian jabatan menteri kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Kalau sudah ditempatkan dan bekerja, nanti masyarakat yang akan menilai," katanya. [sc]

Tweet