Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyebut pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 – 2019 adalah pemerintahan dengan visi misi Nawacita, tapi praktiknya dengan rasa liberalis dan kapitalis.
"Saya mencermati dan mengkritisi pemerintahan saat ini. Pemerintahan Nawacita tapi rasa kapitalis dan liberalis," kata Effendi Simbolon pada diskusi ’Menerka Kabinet Jokowi, Parpol Non-Parlemen Dilibatkan’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Effendi Simbolon dalam diskusi itu juga sempat membahas soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada kuliah umum di kampus Universitas Indonesia, yang menyebut kebijakan pemerintahan saat ini semakin jauh dari cita-cita pendiri bangsa, yang mengarah pada kebijakan kapitalis dan liberalis.
"Pernyataan itu luar biasa. Apalagi, Pak Surya Paloh mengatakan di kampus UI yang memiliki bobot intelektual," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, Surya Paloh adalah politikus senior dan tokoh nasional yang memiliki jam terbang tinggi. "Kalau Pak Surya mengatakan hal itu, luar biasa," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Effendi Simbolon juga menyoroti soal Jaksa Agung M Prasetyo karena berasal dari partai politik. "Saya melihat berita di televisi, menyebutkan jaksa agung mendatang dari unsur non-partai. Ini menarik," katanya.
Menurut dia, selama lima tahun terakhir, Jaksa Agung berasal dari partai politik meskipun sebelumnya berkarier di Kejaksaan Agung.
"Adanya Jaksa Agung dari partai politik, kemudian beredar isu bahwa Jaksa Agung terindikasi kuat menguntungkan partai politik pengusungnya," katanya.
Effendi menegaskan, soal pengisian menteri kabinet, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebenarnya, adanya dikotomi unsur parpol dan non-parpol tidak perlu distatemenkan. Karena, adanya dikotomi ini, tanpa disadari telah memecah belah antara profesional dan politikus," katanya.
Menurut Effendi, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tanpa perlu diwacanakan, adanya menteri dari parpol dan dari profesional di luar parpol silakan saja.
"Pengisian jabatan menteri kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Kalau sudah ditempatkan dan bekerja, nanti masyarakat yang akan menilai," katanya. [sc]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyebut pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 – 2019 adalah pemerintahan dengan visi misi Nawacita, tapi praktiknya dengan rasa liberalis dan kapitalis.
"Saya mencermati dan mengkritisi pemerintahan saat ini. Pemerintahan Nawacita tapi rasa kapitalis dan liberalis," kata Effendi Simbolon pada diskusi ’Menerka Kabinet Jokowi, Parpol Non-Parlemen Dilibatkan’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Effendi Simbolon dalam diskusi itu juga sempat membahas soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada kuliah umum di kampus Universitas Indonesia, yang menyebut kebijakan pemerintahan saat ini semakin jauh dari cita-cita pendiri bangsa, yang mengarah pada kebijakan kapitalis dan liberalis.
"Pernyataan itu luar biasa. Apalagi, Pak Surya Paloh mengatakan di kampus UI yang memiliki bobot intelektual," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, Surya Paloh adalah politikus senior dan tokoh nasional yang memiliki jam terbang tinggi. "Kalau Pak Surya mengatakan hal itu, luar biasa," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Effendi Simbolon juga menyoroti soal Jaksa Agung M Prasetyo karena berasal dari partai politik. "Saya melihat berita di televisi, menyebutkan jaksa agung mendatang dari unsur non-partai. Ini menarik," katanya.
Menurut dia, selama lima tahun terakhir, Jaksa Agung berasal dari partai politik meskipun sebelumnya berkarier di Kejaksaan Agung.
"Adanya Jaksa Agung dari partai politik, kemudian beredar isu bahwa Jaksa Agung terindikasi kuat menguntungkan partai politik pengusungnya," katanya.
Effendi menegaskan, soal pengisian menteri kabinet, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebenarnya, adanya dikotomi unsur parpol dan non-parpol tidak perlu distatemenkan. Karena, adanya dikotomi ini, tanpa disadari telah memecah belah antara profesional dan politikus," katanya.
Menurut Effendi, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tanpa perlu diwacanakan, adanya menteri dari parpol dan dari profesional di luar parpol silakan saja.
"Pengisian jabatan menteri kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Kalau sudah ditempatkan dan bekerja, nanti masyarakat yang akan menilai," katanya. [sc]
0 Response to "Politikus PDIP Kritisi Pemerintahan Jokowi: Nawacita tapi Rasa Kapitalis Liberal"
Post a Comment