Polri menyebut jual beli data kependudukan di media sosial bukan karena kebocoran data di pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).
Data kependudukan yang diduga diperjualbelikan itu adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan telah mengetahui bagaimana cara salah satu akun yang sedang dibidik oleh kepolisian mendapatkan data kependudukan tersebut.
Akun tersebut mendapatkan data dari registrasi masyarakat ketika masuk ke tempat-tempat yang membutuhkan peninggalan identitas (KTP) seperti hotel.
"Data yang didapat akun tersebut, didapat dari masyarakat yang ketika mau meregistrasi masuk ke hotel, kemudian masuk ke tempat-tempat tertentu menyerahkan KTP, maka itu sebagai pemulung identitas," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).
Dedi mengatakan Dukcapil dapat memastikan jika data kependudukan tidak akan bocor. Data yang diperjualbelikan itu pun dinilai telah merugikan masyarakat.
Saat ini, kata Dedi, sudah terdapat beberapa tersangka dari pengusutan kasus tersebut. Namun hal itu ditangani oleh Polda Metro Jaya.
"Polda nanti sampaikan, sudah ada beberapa tersangka," tuturnya.
Dedi mengatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh telah melaporkan soal jual beli data tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Namun pada pengusutan yang dilakukan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri justru menemukan unggahan berupa hoax jual beli data tersebut.
Diketahui, grup Dream Market Official sempat menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa foto percakapan dalam grup itu menunjukkan transaksi jual beli data kependudukan.
Jumlah yang diperjualbelikan pun ratusan hingga ribuan data kependudukan. [cnn]
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Polri menyebut jual beli data kependudukan di media sosial bukan karena kebocoran data di pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).
Data kependudukan yang diduga diperjualbelikan itu adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan telah mengetahui bagaimana cara salah satu akun yang sedang dibidik oleh kepolisian mendapatkan data kependudukan tersebut.
Akun tersebut mendapatkan data dari registrasi masyarakat ketika masuk ke tempat-tempat yang membutuhkan peninggalan identitas (KTP) seperti hotel.
"Data yang didapat akun tersebut, didapat dari masyarakat yang ketika mau meregistrasi masuk ke hotel, kemudian masuk ke tempat-tempat tertentu menyerahkan KTP, maka itu sebagai pemulung identitas," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).
Dedi mengatakan Dukcapil dapat memastikan jika data kependudukan tidak akan bocor. Data yang diperjualbelikan itu pun dinilai telah merugikan masyarakat.
Saat ini, kata Dedi, sudah terdapat beberapa tersangka dari pengusutan kasus tersebut. Namun hal itu ditangani oleh Polda Metro Jaya.
"Polda nanti sampaikan, sudah ada beberapa tersangka," tuturnya.
Dedi mengatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh telah melaporkan soal jual beli data tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Namun pada pengusutan yang dilakukan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri justru menemukan unggahan berupa hoax jual beli data tersebut.
Diketahui, grup Dream Market Official sempat menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa foto percakapan dalam grup itu menunjukkan transaksi jual beli data kependudukan.
Jumlah yang diperjualbelikan pun ratusan hingga ribuan data kependudukan. [cnn]
0 Response to "Polisi Sebut Data KTP Bocor dari Hotel, Bukan dari Dukcapil"
Posting Komentar