Pemerintah Dinilai Alergi Unjukrasa, "Gebrak" Minta Komnas HAM Usut Pelanggaran Kemanusiaan



Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang mendapat perlakuan represif dari aparat Kepolisian saat ingin unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan menilai pemerintah semakin represif dan brutal dalam menangani aksi buruh.


Gebrak merupakan gabungan elemen buruh yang terdiri dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) yang menggelar aksi di sekitar gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8).

Ifan Ibrahim aktivis KASBI mengatakan, sikap represif aparat sudah terlihat sebelum massa buruh mencapai titik lokasi aksi di Jakarta. Seakan alergi dengan gerakan buruh, beberapa massa sudah dihadang oleh aparat TNI dan Polri di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Utara.

Tidak hanya dihadang, massa buruh juga mendapat intimidasi, pemukulan hingga penangkapan. Bahkan bantuan hukum bagi buruh yang ditangkap juga dipersulit dan dihalangi polisi,” kata Ibrahim kepada waratwan di LBH, Jakarta, Menteng, Sabtu (17/8).

Tindak kekerasan terhadap massa buruh tidak hanya terjadi pada Jumat (16/8) kemarin. Sebelumnya, aksi buruh yang menolak PP 78 di DKI Jakarta di tahun 2015 juga mendapat perlakuan serupa. Hingga ada kriminalisasi terhadap buruh, mahasiswa dan pemuda dan pengacara publik LBH Jakarta.

“Oleh karenanya kami meminta Komnas HAM untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi kepada buruh dalam aksi 16 Agustur di depan MPR/DPR,” ujar Ifan.

Ifan menilai, sikap represif pemerintah yang terlihat dari sikap aparat keamananya terhadap buruh yang memperjuangkan kesejahteraan merupakan sikap yang sangat mendukung investasi namun mengabaikan hak-hak buruh.

Terlebih, dalam pidato Presiden Jokowi di Sentul 14 Juli 2019 secara tegas ia membuka lebar dan memberikan kemudahan perizinan bagi seluruh investor asing dan akan menghajar bagi siapapun yang menghambat investasi. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang mendapat perlakuan represif dari aparat Kepolisian saat ingin unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan menilai pemerintah semakin represif dan brutal dalam menangani aksi buruh.


Gebrak merupakan gabungan elemen buruh yang terdiri dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) yang menggelar aksi di sekitar gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8).

Ifan Ibrahim aktivis KASBI mengatakan, sikap represif aparat sudah terlihat sebelum massa buruh mencapai titik lokasi aksi di Jakarta. Seakan alergi dengan gerakan buruh, beberapa massa sudah dihadang oleh aparat TNI dan Polri di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Utara.

Tidak hanya dihadang, massa buruh juga mendapat intimidasi, pemukulan hingga penangkapan. Bahkan bantuan hukum bagi buruh yang ditangkap juga dipersulit dan dihalangi polisi,” kata Ibrahim kepada waratwan di LBH, Jakarta, Menteng, Sabtu (17/8).

Tindak kekerasan terhadap massa buruh tidak hanya terjadi pada Jumat (16/8) kemarin. Sebelumnya, aksi buruh yang menolak PP 78 di DKI Jakarta di tahun 2015 juga mendapat perlakuan serupa. Hingga ada kriminalisasi terhadap buruh, mahasiswa dan pemuda dan pengacara publik LBH Jakarta.

“Oleh karenanya kami meminta Komnas HAM untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi kepada buruh dalam aksi 16 Agustur di depan MPR/DPR,” ujar Ifan.

Ifan menilai, sikap represif pemerintah yang terlihat dari sikap aparat keamananya terhadap buruh yang memperjuangkan kesejahteraan merupakan sikap yang sangat mendukung investasi namun mengabaikan hak-hak buruh.

Terlebih, dalam pidato Presiden Jokowi di Sentul 14 Juli 2019 secara tegas ia membuka lebar dan memberikan kemudahan perizinan bagi seluruh investor asing dan akan menghajar bagi siapapun yang menghambat investasi. (Rmol)

0 Response to "Pemerintah Dinilai Alergi Unjukrasa, "Gebrak" Minta Komnas HAM Usut Pelanggaran Kemanusiaan"

Post a comment




>