Meski Defisit Triliunan, Sri Mulyani Tetap Tambah Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan


Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberikan kenaikan hingga dua kali lipat tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Penambahan tunjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Dalam putusan yang ditandatangani Sri Mulyani 1 Agustus 2019 tersebut, nantinya tambahan tunjangan akan diberikan dalam bentuk tunjangan cuti tahunan bagi dewan pengawas dan anggota direksi. Ketentuannya, tunjangan tersebut paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak dua kali gaji dan upah.

Jumlah tunjangan tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Dalam aturan lama, tunjangan cuti tahunan hanya diberikan dengan ketentuan paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak satu kali gaji atau upah.

Dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian manfaat tambahan dan insentif bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi.

Ia juga mengatakan, bonus tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan yang selalu defisit.

Menkeu Sri mengatakakn, terkait pengelolaan keuangan perusahaan yang tengah dirundung defisit, ia menekankan pemerintah akan terus mencari jalan untuk mengatasi hal tersebut.

Strategi agar tidak lagi defisit dilakukan mulai dari pembenahan manajemen BPJS Kesehatan, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai, hingga yang teranyar kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola oleh perusahaan.

Untuk jurus terakhir, pemerintah tengah menggodok formulasi kenaikan tarif iuran untuk semua kelas. Namun, pemerintah memastikan persentase kenaikan tarif iuran tidak akan dipukul rata untuk semua kelas.

Sekadar informasi, catatan keuangan BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional memang tidak pernah sehat. Mereka selalu defisit, sampai-sampai Presiden Joko Widodo sempat marah melihat kondisi defisit tersebut.
Pada 2014 lalu, keuangan mereka mengalami defisit Rp 3,3 triliun. Defisit tersebut terus membengkak. Pada 2015 defisit Rp 5,7 triliun, 2016 defisit Rp 9 triliun, dan 2017 keuangan mereka defisit Rp 9,75 triliun, lalu pada 2018 defisit mencapai Rp 9,1 triliun.

Untuk tahun 2019 dipastikan bakal defisit lagi, diprediksi membengkak jadi Rp 28 triliun. (Rmol)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberikan kenaikan hingga dua kali lipat tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Penambahan tunjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Dalam putusan yang ditandatangani Sri Mulyani 1 Agustus 2019 tersebut, nantinya tambahan tunjangan akan diberikan dalam bentuk tunjangan cuti tahunan bagi dewan pengawas dan anggota direksi. Ketentuannya, tunjangan tersebut paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak dua kali gaji dan upah.

Jumlah tunjangan tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Dalam aturan lama, tunjangan cuti tahunan hanya diberikan dengan ketentuan paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak satu kali gaji atau upah.

Dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian manfaat tambahan dan insentif bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi.

Ia juga mengatakan, bonus tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan yang selalu defisit.

Menkeu Sri mengatakakn, terkait pengelolaan keuangan perusahaan yang tengah dirundung defisit, ia menekankan pemerintah akan terus mencari jalan untuk mengatasi hal tersebut.

Strategi agar tidak lagi defisit dilakukan mulai dari pembenahan manajemen BPJS Kesehatan, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai, hingga yang teranyar kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola oleh perusahaan.

Untuk jurus terakhir, pemerintah tengah menggodok formulasi kenaikan tarif iuran untuk semua kelas. Namun, pemerintah memastikan persentase kenaikan tarif iuran tidak akan dipukul rata untuk semua kelas.

Sekadar informasi, catatan keuangan BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional memang tidak pernah sehat. Mereka selalu defisit, sampai-sampai Presiden Joko Widodo sempat marah melihat kondisi defisit tersebut.
Pada 2014 lalu, keuangan mereka mengalami defisit Rp 3,3 triliun. Defisit tersebut terus membengkak. Pada 2015 defisit Rp 5,7 triliun, 2016 defisit Rp 9 triliun, dan 2017 keuangan mereka defisit Rp 9,75 triliun, lalu pada 2018 defisit mencapai Rp 9,1 triliun.

Untuk tahun 2019 dipastikan bakal defisit lagi, diprediksi membengkak jadi Rp 28 triliun. (Rmol)

0 Response to "Meski Defisit Triliunan, Sri Mulyani Tetap Tambah Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan"

Post a comment




>