Masak Kinerja BPJS Buruk Malah Dikasih Reward

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Bahkan tak jarang masyarakat pengguna asuransi mengalami kesulitan saat berobat.

Namun di tengah kinerja yang jeblok tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengabulkan permohonan naik tunjangan dari direksi dan dewan pengawas BPJS.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, pemberian tunjangan itu seperti tidak beretika. Pasalnya, dia menilai BPJS terpuruk lantaran pengelola tidak becus.

Namun di tengah kinerja yang jeblok tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengabulkan permohonan naik tunjangan dari direksi dan dewan pengawas BPJS.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, pemberian tunjangan itu seperti tidak beretika. Pasalnya, dia menilai BPJS terpuruk lantaran pengelola tidak becus.

“Masak kinerjanya buruk kok malah dikasih reward, dengan bonus dan tunjangan,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengakui BPJS telah mengirim surat usulan kepada pemerintah.

Surat itu berisi permintaan adanya perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PM 34/2015. Di antaranya kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Namun demikian, hanya satu komponen yang dipenuhi, yaitu pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji. Tunjangan itu diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang berlaku bagi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi itu, Arief menilai defisit keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun merupakan buntut dari kesalahan pengelola. Bahkan menjurus pada dugaan praktik-praktik kotor kongkalikong dengan provider provider jasa kesehatan yang nakal.

Karena itu kenaikan bonus dan tunjangan direksi BPJS kesehatan dan dewan pengawas harus dibatalkan,” tegasnya.

“Reward itu di mana-mana harus berdasarkan prestasi, bukan didasarkan pada kebutuhan manajemen ya,” tutup  ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut. (Rmol)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Bahkan tak jarang masyarakat pengguna asuransi mengalami kesulitan saat berobat.

Namun di tengah kinerja yang jeblok tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengabulkan permohonan naik tunjangan dari direksi dan dewan pengawas BPJS.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, pemberian tunjangan itu seperti tidak beretika. Pasalnya, dia menilai BPJS terpuruk lantaran pengelola tidak becus.

Namun di tengah kinerja yang jeblok tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengabulkan permohonan naik tunjangan dari direksi dan dewan pengawas BPJS.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, pemberian tunjangan itu seperti tidak beretika. Pasalnya, dia menilai BPJS terpuruk lantaran pengelola tidak becus.

“Masak kinerjanya buruk kok malah dikasih reward, dengan bonus dan tunjangan,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengakui BPJS telah mengirim surat usulan kepada pemerintah.

Surat itu berisi permintaan adanya perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PM 34/2015. Di antaranya kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Namun demikian, hanya satu komponen yang dipenuhi, yaitu pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji. Tunjangan itu diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang berlaku bagi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi itu, Arief menilai defisit keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun merupakan buntut dari kesalahan pengelola. Bahkan menjurus pada dugaan praktik-praktik kotor kongkalikong dengan provider provider jasa kesehatan yang nakal.

Karena itu kenaikan bonus dan tunjangan direksi BPJS kesehatan dan dewan pengawas harus dibatalkan,” tegasnya.

“Reward itu di mana-mana harus berdasarkan prestasi, bukan didasarkan pada kebutuhan manajemen ya,” tutup  ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut. (Rmol)

Tweet