Margarito Kamis: PDIP Aktifkan GBHN Agar Kekuasaan Presiden Tidak Mutlak



PDI Perjuangan mendorong Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) "dibangkitkan dari kubur". Bahkan, mendukung GBHN menjadi syarat bagi partai politik yang ingin masuk koalisi pemerintah.


Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyebut rencana PDIP itu sangat bagus dan perlu didukung untuk pembangunan bangsa.

"Saya sampai pada level tertentu senang dengan gagasan PDIP untuk membuat GBHN," ujar Margarito, di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Margarito menepis kekhawatiran yang mengidentifikasi GBHN sebagai gaya pemerintahan Orde Baru.

"Ini bukan soal Orde Baru dan Orde Lama, anda jangan salah. Dengan presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa ini , jalannya negara ini adalah presiden tunggal," jelasnya.

Bagi dia, arah pembangunan bangsa harus dilakukan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal GBHN, seluruh pedoman itu disusun dan disepakati bersama untuk pembangunan berkesinambungan.

Margarito meminta publik untuk memahami sesuatu dengan utuh. Selama ini negara berjalan tanpa garis besar dan arah yang jelas kecuali tergantung keputusan presiden.

Jadi apakah itu yang mau kita pertahankan? Menurut saya tidak," tegas Margarito. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


PDI Perjuangan mendorong Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) "dibangkitkan dari kubur". Bahkan, mendukung GBHN menjadi syarat bagi partai politik yang ingin masuk koalisi pemerintah.


Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyebut rencana PDIP itu sangat bagus dan perlu didukung untuk pembangunan bangsa.

"Saya sampai pada level tertentu senang dengan gagasan PDIP untuk membuat GBHN," ujar Margarito, di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Margarito menepis kekhawatiran yang mengidentifikasi GBHN sebagai gaya pemerintahan Orde Baru.

"Ini bukan soal Orde Baru dan Orde Lama, anda jangan salah. Dengan presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa ini , jalannya negara ini adalah presiden tunggal," jelasnya.

Bagi dia, arah pembangunan bangsa harus dilakukan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal GBHN, seluruh pedoman itu disusun dan disepakati bersama untuk pembangunan berkesinambungan.

Margarito meminta publik untuk memahami sesuatu dengan utuh. Selama ini negara berjalan tanpa garis besar dan arah yang jelas kecuali tergantung keputusan presiden.

Jadi apakah itu yang mau kita pertahankan? Menurut saya tidak," tegas Margarito. (Rmol)

0 Response to "Margarito Kamis: PDIP Aktifkan GBHN Agar Kekuasaan Presiden Tidak Mutlak"

Post a comment




>