Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Referendum di Papua


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada referendum untuk Papua. Hal ini sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD usai menjadi pembicara dalam kegiatan Halaqah Alim Ulama yang bertajuk "Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibroh" di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/8/219).

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan itu mengatakan, bahwa selama ini dalam hukum di Indonesia tidak mengenal adanya referendum.

"Menurut konstitusi tidak boleh ada referendum, karena hukum di Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasai," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud, selama ini Papua menjadi bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan berdasarkan hukum nasional maupun internasional bahwa tidak boleh adanya referendum.

"Menurut konvensi internasional yaitu konvensi tentang hak politik, hak sipil dan hak ekonomi sosial budaya, itu dikatakan, sebuah negara yang berkuasa secara khas atas wilayah, dan boleh melakukan langkah-langkah apapun, termasuk langkah militer untuk mempertahankan wilayahnya," kata Mahfud.

Konvensi itu, kata dia, sudah dideklarasikan pada tahun 2006 dengan Undang-undang nomor 12 dengan ratifikasi yang ditandatangani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa seluruh NKRI yang ada sekarang ini harus dipertahankan dengan sekuat-kuatnya dengan kekuatan apapun. Itu yang sudah saya katakan sejak awal," tandasnya. [sc]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada referendum untuk Papua. Hal ini sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD usai menjadi pembicara dalam kegiatan Halaqah Alim Ulama yang bertajuk "Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibroh" di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/8/219).

Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan itu mengatakan, bahwa selama ini dalam hukum di Indonesia tidak mengenal adanya referendum.

"Menurut konstitusi tidak boleh ada referendum, karena hukum di Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasai," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud, selama ini Papua menjadi bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan berdasarkan hukum nasional maupun internasional bahwa tidak boleh adanya referendum.

"Menurut konvensi internasional yaitu konvensi tentang hak politik, hak sipil dan hak ekonomi sosial budaya, itu dikatakan, sebuah negara yang berkuasa secara khas atas wilayah, dan boleh melakukan langkah-langkah apapun, termasuk langkah militer untuk mempertahankan wilayahnya," kata Mahfud.

Konvensi itu, kata dia, sudah dideklarasikan pada tahun 2006 dengan Undang-undang nomor 12 dengan ratifikasi yang ditandatangani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa seluruh NKRI yang ada sekarang ini harus dipertahankan dengan sekuat-kuatnya dengan kekuatan apapun. Itu yang sudah saya katakan sejak awal," tandasnya. [sc]

0 Response to "Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Referendum di Papua"

Post a comment




>