Ketua PA 212: NKRI Bersyariah Cuma Istilah, Tak Bertentangan dengan Pancasila

Ketua Bidang Keumatan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mengatakan rekomendasi NKRI bersyariah hanyalah sebuah istilah. Haikal menuturkan NKRI bersyariah tetap taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"NKRI bersyariah, iya dong, masak nggak bersyariah. Apa kamu nggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah. Itu cuma istilah," kata Haikal di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Haikal menegaskan kata syariah yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Menurutnya, NKRI syariah bukan berati menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.

"Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya nggak. UUD '45 ilang? Ya nggaklah. Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" lanjutnya.

Haikal menjelaskan hasil Ijtimak Ulama IV bukan tidak mengakui pemerintah, namun menjaga jarak. Selain itu, menjaga jarak menurut Haikal juga berarti menjadi oposisi.

"Bukan tidak mengakui (pemerintah), jangan salah. Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, karena kita tetap milih oposisi. Tolong jaga jarak diartikan sebagai oposisi, kita menjaga jarak artinya bisa memantau," ucapnya.

"Kalau ada di dalam nggak bisa. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui, kalau tidak mengakui bagaimana kita merdeka, masa kita bisa berdiri sendiri, bukan begitu," kata dia.

Dengan demikian, Haikal mengatakan rekomendasi NKRI syariah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. "Nggak ada dong. Nggak ada bertentangan (dengan Pancasila)," tuturnya. 

Sebelumnya, hasil Ijtimak Ulama IV memberikan delapan rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu adalah mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Itu ada di poin rekomendasi nomor 3.6. 

"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara," ujar Penanggung Jawab Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8). [dtk]

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Ketua Bidang Keumatan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mengatakan rekomendasi NKRI bersyariah hanyalah sebuah istilah. Haikal menuturkan NKRI bersyariah tetap taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"NKRI bersyariah, iya dong, masak nggak bersyariah. Apa kamu nggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah. Itu cuma istilah," kata Haikal di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Haikal menegaskan kata syariah yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Menurutnya, NKRI syariah bukan berati menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.

"Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya nggak. UUD '45 ilang? Ya nggaklah. Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" lanjutnya.

Haikal menjelaskan hasil Ijtimak Ulama IV bukan tidak mengakui pemerintah, namun menjaga jarak. Selain itu, menjaga jarak menurut Haikal juga berarti menjadi oposisi.

"Bukan tidak mengakui (pemerintah), jangan salah. Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, karena kita tetap milih oposisi. Tolong jaga jarak diartikan sebagai oposisi, kita menjaga jarak artinya bisa memantau," ucapnya.

"Kalau ada di dalam nggak bisa. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui, kalau tidak mengakui bagaimana kita merdeka, masa kita bisa berdiri sendiri, bukan begitu," kata dia.

Dengan demikian, Haikal mengatakan rekomendasi NKRI syariah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. "Nggak ada dong. Nggak ada bertentangan (dengan Pancasila)," tuturnya. 

Sebelumnya, hasil Ijtimak Ulama IV memberikan delapan rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu adalah mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Itu ada di poin rekomendasi nomor 3.6. 

"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara," ujar Penanggung Jawab Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8). [dtk]

Tweet