Kemenkeu Harus Beri Sanksi Wajib Pajak Yang Tak Patuhi Tax Amnesty Jilid I



Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) menilai seharusnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meneruskan kelanjutan  pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I dari segi punishment terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh.


Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Darussalam mengatakan wacana Kemenkeu untuk menyelenggarakan Tax Amnesty jilid II justru menjadi pertanyaan besar.

"Selama ini wajib pajak patuh dapat apa juga selalu dipertanyakan, tetapi ketika ada wajib pajak tidak patuh kenapa kok diberi insentif (peluang)?" ungkap Darussalam di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Tax Amnesty jilid II, kata Darussalam seharusnya diberikan kepada WP yang patuh, atau yang sudah memberikan dampak perkembangan pada perekonomian.

"Jadi menurut saya pilihannya sekarang bagaimana memperlakukan wajib pajak yang tidak patuh ini, apakah kita beri insentif atau justru sebaiknya harus diberikan dis insentif dalam bentuk penegakan hukum," tegasnya.

Hal ini kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga para WP mendapatkan jawaban melegakan, baik yang sudah ikut Tax Amnesty jilid 1 maupun WP yang belum.

"Apa benefit saya selama ini saya patuh, atau yang WP belum patuh tapi ikut tax amnesty, perlu jawaban pemerintah bilang memang enggak ada lagi tax amnesty," tuturnya.

Dengan ketegasan itu, tambah Darussalam, akan menjadi apresasi kepada Pemerintah khususnya para WP yang patuh pada tax amnesty sebelumnya jika tidak ada lagi tax amnesty kedua.

"Sehingga tidak ada lagi pikiran untuk memberikan amnesty lagi, kenapa WP selalu tidak patuh yang jadi konsen kan kenapa WP nya tidak diapresiasi," tandasnya. (Rmol)
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit


Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) menilai seharusnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meneruskan kelanjutan  pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I dari segi punishment terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh.


Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Darussalam mengatakan wacana Kemenkeu untuk menyelenggarakan Tax Amnesty jilid II justru menjadi pertanyaan besar.

"Selama ini wajib pajak patuh dapat apa juga selalu dipertanyakan, tetapi ketika ada wajib pajak tidak patuh kenapa kok diberi insentif (peluang)?" ungkap Darussalam di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Tax Amnesty jilid II, kata Darussalam seharusnya diberikan kepada WP yang patuh, atau yang sudah memberikan dampak perkembangan pada perekonomian.

"Jadi menurut saya pilihannya sekarang bagaimana memperlakukan wajib pajak yang tidak patuh ini, apakah kita beri insentif atau justru sebaiknya harus diberikan dis insentif dalam bentuk penegakan hukum," tegasnya.

Hal ini kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga para WP mendapatkan jawaban melegakan, baik yang sudah ikut Tax Amnesty jilid 1 maupun WP yang belum.

"Apa benefit saya selama ini saya patuh, atau yang WP belum patuh tapi ikut tax amnesty, perlu jawaban pemerintah bilang memang enggak ada lagi tax amnesty," tuturnya.

Dengan ketegasan itu, tambah Darussalam, akan menjadi apresasi kepada Pemerintah khususnya para WP yang patuh pada tax amnesty sebelumnya jika tidak ada lagi tax amnesty kedua.

"Sehingga tidak ada lagi pikiran untuk memberikan amnesty lagi, kenapa WP selalu tidak patuh yang jadi konsen kan kenapa WP nya tidak diapresiasi," tandasnya. (Rmol)

0 Response to "Kemenkeu Harus Beri Sanksi Wajib Pajak Yang Tak Patuhi Tax Amnesty Jilid I"

Post a comment




>