Fahri Setuju Yusril, Adat Dan Islam Pondasi Struktur Negara

Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.

“Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,” terangnya dalam tulisan berjudul “Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia” yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa  MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.

“MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.

“Bukan western minded apalagi American minded. Dalam banyak hal saya setuju,” tegasnya dalam akun twitter pribadi. (Rmol)

software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.

“Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,” terangnya dalam tulisan berjudul “Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia” yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa  MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.

“MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.

“Bukan western minded apalagi American minded. Dalam banyak hal saya setuju,” tegasnya dalam akun twitter pribadi. (Rmol)

Tweet