Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.
“Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,” terangnya dalam tulisan berjudul “Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia” yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).
Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.
“MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.
“Bukan western minded apalagi American minded. Dalam banyak hal saya setuju,” tegasnya dalam akun twitter pribadi. (Rmol)
software untuk mengakses internet
plasa hosting
jasa pembuatan website iklan baris
spesifikasi komputer server
kumpulan software komputer
hosting and domain
pengertian klaim asuransi
webhost indonesia
asuransi islam
dedicated server indonesia
pengertian premi asuransi
atlas indonesia
pengertian asuransi syariah
web hosting terbaik di indonesia
perusahaan keuangan di indonesia
hosting web
daftar asuransi terbaik di indonesia
download software pc terbaru
web hosting terbaik indonesia
web hosting terbaik indonesia
makalah tentang asuransi kesehatan
makalah asuransi
cloud hosting indonesia
usaha kesehatan sekolah
universitas islam attahiriyah
travelling in indonesia
contoh bisnis plan sederhana
daftar perusahaan asuransi di indonesia
universitas internasional batam
webhosting terbaik
cloud server indonesia
file hosting indonesia
hosting domain murah
asuransi menurut islam
jumlah penduduk indonesia
biaya kuliah universitas pancasila
web hosting termurah
web hosting gratisan
manulife indonesia
pt asuransi adira dinamika
indonesian travel
domain murah
allianz indonesia
harga web hosting
universitas pendidikan indonesia
cara membuat server vpn
peringkat universitas di indonesia
web hosting support php
host indonesia
domain paling murah
biaya kuliah universitas trisakti
harga hosting website
indonesia travel guide
hosting domain
website builder indonesia
jurusan universitas indonesia
domain dan hosting
web hosting indonesia
indonesia travel
laporan keuangan perusahaan go publik
daftar universitas di indonesia
domain dan hosting adalah
daftar asuransi terbaik
kode negara indonesia
pengertian hukum asuransi
universitas multimedia nusantara
beli domain indonesia
vps indonesia
asuransi perjalanan ke eropa
peta indonesia lengkap
webhosting indonesia
makalah asuransi syariah
asuransi perusahaan
adira asuransi
promo domain murah
bus indonesia
domain hosting murah
daftar asuransi
pengertian asuransi pendidikan
Nunavut budaya
Lini Dayton Freight
Hard drive Data Recovery Services
Donate a Car di Maryland
Pengganti motor
Insurance
Gas/Electricity
Mortgage
Attorney
Loans
Lawyer
Donate
Conference Call
Degree
Credit
Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.
“Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,” terangnya dalam tulisan berjudul “Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia” yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).
Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.
“MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.
“Bukan western minded apalagi American minded. Dalam banyak hal saya setuju,” tegasnya dalam akun twitter pribadi. (Rmol)
0 Response to "Fahri Setuju Yusril, Adat Dan Islam Pondasi Struktur Negara"
Post a comment