Amnesty International: Permintaan Maaf Pemerintah Tak Cukup Redam Konflik Papua


Pemerintah Daerah Jawa Timur melalui Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf kepada warga Papua yang mendapatkan diskriminasi rasial oleh warganya.

Namun demikian, permintaan maaf dirasa belum cukup untuk meredam bara konflik warga Papua yang merasa dihina.

“Itu (permintaan maaf) tentu saja tidak cukup. Cuma itu langkah positif yang harus diapresiasi ya,” ungkap peneliti Amnesty International, Papang Hidayat di kantor Kontras, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Dibanding permintaan maaf, ia berharap Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya harus mampu mencegah praktik diskriminasi dan menjamin hak mahasiswa Papua.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara blusukan atau meninjau langsung ke lapangan guna menjamin keamanan serta jaminan hak yang diperoleh mahasiswa Papua.

“Hak mendapatkan tempat tinggal, hak mengakses pendidikan, hak untuk berorganisasi. Kalau mereka (terkena) pidana ya biar polisi (menangani). Namun jangan pukul rata satu anak Papua masalah semua orang Papua di stigma menjadi kriminal. Itu rasisme,” tandasnya. [rm]
software untuk mengakses internet plasa hosting jasa pembuatan website iklan baris spesifikasi komputer server kumpulan software komputer hosting and domain pengertian klaim asuransi webhost indonesia asuransi islam dedicated server indonesia pengertian premi asuransi atlas indonesia pengertian asuransi syariah web hosting terbaik di indonesia perusahaan keuangan di indonesia hosting web daftar asuransi terbaik di indonesia download software pc terbaru web hosting terbaik indonesia web hosting terbaik indonesia makalah tentang asuransi kesehatan makalah asuransi cloud hosting indonesia usaha kesehatan sekolah universitas islam attahiriyah travelling in indonesia contoh bisnis plan sederhana daftar perusahaan asuransi di indonesia universitas internasional batam webhosting terbaik cloud server indonesia file hosting indonesia hosting domain murah asuransi menurut islam jumlah penduduk indonesia biaya kuliah universitas pancasila web hosting termurah web hosting gratisan manulife indonesia pt asuransi adira dinamika indonesian travel domain murah allianz indonesia harga web hosting universitas pendidikan indonesia cara membuat server vpn peringkat universitas di indonesia web hosting support php host indonesia domain paling murah biaya kuliah universitas trisakti harga hosting website indonesia travel guide hosting domain website builder indonesia jurusan universitas indonesia domain dan hosting web hosting indonesia indonesia travel laporan keuangan perusahaan go publik daftar universitas di indonesia domain dan hosting adalah daftar asuransi terbaik kode negara indonesia pengertian hukum asuransi universitas multimedia nusantara beli domain indonesia vps indonesia asuransi perjalanan ke eropa peta indonesia lengkap webhosting indonesia makalah asuransi syariah asuransi perusahaan adira asuransi promo domain murah bus indonesia domain hosting murah daftar asuransi pengertian asuransi pendidikan Nunavut budaya Lini Dayton Freight Hard drive Data Recovery Services Donate a Car di Maryland Pengganti motor Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Loans Lawyer Donate Conference Call Degree Credit

Pemerintah Daerah Jawa Timur melalui Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf kepada warga Papua yang mendapatkan diskriminasi rasial oleh warganya.

Namun demikian, permintaan maaf dirasa belum cukup untuk meredam bara konflik warga Papua yang merasa dihina.

“Itu (permintaan maaf) tentu saja tidak cukup. Cuma itu langkah positif yang harus diapresiasi ya,” ungkap peneliti Amnesty International, Papang Hidayat di kantor Kontras, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Dibanding permintaan maaf, ia berharap Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya harus mampu mencegah praktik diskriminasi dan menjamin hak mahasiswa Papua.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara blusukan atau meninjau langsung ke lapangan guna menjamin keamanan serta jaminan hak yang diperoleh mahasiswa Papua.

“Hak mendapatkan tempat tinggal, hak mengakses pendidikan, hak untuk berorganisasi. Kalau mereka (terkena) pidana ya biar polisi (menangani). Namun jangan pukul rata satu anak Papua masalah semua orang Papua di stigma menjadi kriminal. Itu rasisme,” tandasnya. [rm]

0 Response to "Amnesty International: Permintaan Maaf Pemerintah Tak Cukup Redam Konflik Papua"

Post a comment




>